Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PAN Sebut Larangan Penggunaan Tempat untuk Salat Idul Fitri 21 April Tak Bijaksana

image-gnews
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Daulay menilai larangan penggunaan tempat salat Idul Fitri yang digelar Muhammadiyah pada 21 April sangat tidak bijaksana. Pasalnya, permohonan penggunaan lapangan sudah diajukan Muhammadiyah sesuai ketentuan yang berlaku. 

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Fitri oleh Muhammadiyah jelas jatuh pada 21 April. Sementara pemerintah pusat, kata dia, belum tentu pada 22 April karena bisa jadi dilaksanakan pada tanggal yang sama, yakni 21 April.

“Karena itu, melarang pelaksanaan salat Ied (di lapangan) pada 21 April itu sangat tidak bijaksana. Karena bisa jadi mereka justru bisa sama-sama melaksanakan salat pada hari yang bersamaan,” kata Saleh dalam keterangannya, Senin, 17 April 2023.

Saleh menjelaskan, sedianya para pemimpin organisasi masyarakat berkoordinasi ihwal pelaksanaan salat Ied tersebut. Toh jika ada perbedaan tanggal salat, kata dia, maka hal paling bijaksana yang bisa dilakukan pemerintah daerah adalah dengan memberikan izin dua kali salat Ied di lapangan.

“Yaitu diizinkan pada 21 April juga diberikan izin pada 22 April, itu namanya sangat adil,” kata dia.

Ia mewanti-wanti agar jangan sampai salat Ied tanggal 21 April tidak diberikan izin, namun pada 22 April diperbolehkan. Menurut Saleh, hal itu menunjukkan sikap intoleransi yang berdampak pada munculnya stigma ketidakadilan dalam kasus ini.

Selain itu, Saleh menyebut pemerintah sebenarnya tidak bisa masuk pada wilayah keyakinan umat beragama. Dia menegaskan pemerintah tidak bisa mengatur kapan orang melaksanakan salat Idul Fitri.

Alih-alih melarang, Saleh menyebut pemerintah mestinya menyediakan fasilitas dan sarana praktik beragama. Tak hanya itu, pemerintah juga hendaknya mengatur pelaksanaan beragama agar teratur dan tertib.

“Sehingga dengan demikian masyarakat dan warganya benar-benar merasa dilindungi dalam rangka melaksanakan ajaran agamanya sebagaimana dijamin oleh konstitusi,” kata dia.

Dua kepala daerah larang penggunaan lapangan

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Walikota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid melalui warkatnya menyebutkan belum bisa memfasilitasi penggunaan Lapangan Mataram untuk salat Ied pada 21 April 2023. Dia menjelaskan, sebagai representasi pemerintah pusat, pihaknya mengikuti kebijakan pusat bahwa penetapan 1 Syawal jatuh pada 22 April.

Rencananya, pemerintah daerah Pekalongan akan menyelenggarakan kegiatan salat Ied di Lapangan Mataram itu pada 22 April. “Atas dasar pertimbangan tersebut, kami menyampaikan permohonan maaf tidak dapat memfasilitasi permohonan saudara untuk penggunaan Lapangan Mataram yang dimaksud, dan dipersilakan menggunakan lokasi lainnya,” bunyi warkat Afzan yang diterbitkan pada 5 April 2023.

Sementara itu, Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi melalui warkatnya kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Sukabumi menerangkan Lapang Merdeka Sukabumi belum bisa digunakan Muhammadiyah untuk salat Idul Fitri. Namun, ia membantah kabar larangan pelaksanaan salat ied oleh Muhammadiyah.

Selanjutnya: Respon Muhammadiyah

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Wakil Menteri Agama Prediksi Lebaran Jatuh 10 April 2024 Sama Dengan Muhammadiyah, Ini Penjelasannya

11 jam lalu

Ilustrasi persiapan Lebaran Ketupat atau Lebaran Syawal. ANTARA/Siswowidodo
Wakil Menteri Agama Prediksi Lebaran Jatuh 10 April 2024 Sama Dengan Muhammadiyah, Ini Penjelasannya

Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki memprediksi Lebaran jatuh pada Rabu, 10 April 2024, sama dengan yang telah ditetapkan Muhammadiyah


Respons Ketua Dewan Pakar PAN soal Beredarnya Poster Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Anggota Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Drajad H. Wibowo,  ketika ditemui di Gedung CSIS Jakarta pada Rabu, 6 Desember 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Respons Ketua Dewan Pakar PAN soal Beredarnya Poster Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Dradjad Wibowo menyebut Prabowo, Gibran, dan para Ketua Umum yang berwenang untuk menjawab perihal poster kabinet Prabowo-Gibran yang beredar.


PBNU dan PP Muhammadiyah Tanggapi Hasil Rekapitulasi KPU Tetapkan Prabrowo-Gibran Menang Pilpres 2024

4 hari lalu

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Ketua Umum PBNU Gus Yahya berjabat tangan usai menggelar pertemuan di Kantor PBNU Jakarta, Kamis 25 Mei 2023. TEMPO/Mirza Bagaskara
PBNU dan PP Muhammadiyah Tanggapi Hasil Rekapitulasi KPU Tetapkan Prabrowo-Gibran Menang Pilpres 2024

KPU menetapkan Prabowo-Gibran menang Pilpres 2024. Begini tanggapan PBNU dan PP Muhammadiyah, dua ormas terbesar di Indonesia.


Kampung Karangkajen Yogyakarta Dipromosikan Sebagai Kampung Religius, Ini Daya Tariknya

5 hari lalu

Batik Ecoprint dari Kampung Brontokusuman Karangkajen Yogyakarta. Tempo/Pribadi Wicaksono
Kampung Karangkajen Yogyakarta Dipromosikan Sebagai Kampung Religius, Ini Daya Tariknya

Kampung Karangkajen Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta dikenalkan sebagai Kampung Religius jelang Ramadhan atau awal Maret 2024 ini.


Sikap PBNU dan Muhammadiyah atas Penetapan Hasil Pemilu 2024

6 hari lalu

Sikap PBNU dan Muhammadiyah atas Penetapan Hasil Pemilu 2024

PBNU mengajak semua pihak bersatu lagi dan Muhammadiyah mengajak masyarakat legawa menerima hasil Pemilu 2024.


Polemik Situs Gunung Padang, Berikut Sejarah dan Rute ke Sana

6 hari lalu

Situs Gunung Padang Akan Dipugar
Polemik Situs Gunung Padang, Berikut Sejarah dan Rute ke Sana

Jurnal online, Wiley Online Library umumkan tarik publikasi artikel ilmiah berisi hasil penelitian Situs Gunung Padang. Bagaimana ke sana?


Lebaran Tanggal Berapa? Cek Jadwalnya Versi Pemerintah dan Muhammadiyah

6 hari lalu

Lebaran tanggal berapa? Kemungkinan ada perbedaan antara pemerintah dan Muhammadiyah. Berikut ini jadwal serta tanggal cuti bersama. Foto: Canva
Lebaran Tanggal Berapa? Cek Jadwalnya Versi Pemerintah dan Muhammadiyah

Lebaran tanggal berapa? Kemungkinan ada perbedaan antara pemerintah dan Muhammadiyah. Berikut ini jadwal serta tanggal cuti bersama.


Zulhas Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi Jokowi ke Prabowo: Dilanjutkan Saja, Orangnya Itu-itu Juga

6 hari lalu

Zulkifli Hasan (Zulhas), Ketua Umum PAN saat mendampingi Calon Presiden (Capres) nomor urut dua, Prabowo Subianto, di Konferensi Pers acara Buka Puasa Bersama DPP PAN dan Konferensi Pers yang berlokasi di Kantor DPP PAN, Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Zulhas Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi Jokowi ke Prabowo: Dilanjutkan Saja, Orangnya Itu-itu Juga

Ketum PAN, Zulhas menilai tak perlu ada pembentukan tim transisi era Jokowi ke Prabowo.


Karier Politik Desy Ratnasari, Penyanyi Tenda Biru Berkali jadi Anggota DPR dari Partai Biru

10 hari lalu

Desy Ratnasari. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Karier Politik Desy Ratnasari, Penyanyi Tenda Biru Berkali jadi Anggota DPR dari Partai Biru

Desy Ratnasari pelantun Tenda Biru, terjun dalam dunia politik sejak 2014 hinggi kini berkali menjadi anggota DPR dari PAN.


Penggusuran Warga di Sekitar IKN, Politikus PDIP: Jangan Sekali-kali Menindas, Menyepelekan..

10 hari lalu

Foto udara pemukiman warga adat Suku Balik yang berdekatan dengan proyek pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, 6 Maret 2023. REUTERS/Willy Kurniawan
Penggusuran Warga di Sekitar IKN, Politikus PDIP: Jangan Sekali-kali Menindas, Menyepelekan..

Sejumlah anggota DPR mempertanyakan penggusuran warga di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur ke Kepala Otorita IKN Bambang Susanto.