Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jejak Politik Gubernur Bali Wayan Koster: Tolak Piala Dunia U-20, Larang Gunakan Plastik, Beberapa Kali Dipanggil KPK

image-gnews
Gubernur Bali, I Wayan Koster menjadi salah satu tokoh yang menolak kehadiran Israel di Piala Dunia U-20 di Indonesia.  I Wayan Koster  secara tegas menolak kehadiran Israel di Indonesia melalui surat yang dikirimkan ke Menteri Olahraga dan Pemuda (Menpora). ANTARA
Gubernur Bali, I Wayan Koster menjadi salah satu tokoh yang menolak kehadiran Israel di Piala Dunia U-20 di Indonesia. I Wayan Koster secara tegas menolak kehadiran Israel di Indonesia melalui surat yang dikirimkan ke Menteri Olahraga dan Pemuda (Menpora). ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bali I Wayan Koster mendapat sorotan belakangan. Dia menjadi salah satu kepala daerah yang menolak kehadiran Timnas di Bali. Baik dalam gelaran drawing Piala Dunia U-20 yang gagal Maret lalu. Namun, untuk ANOC World Beach Game pada Agustus mendatang, Koster disebut mendukung.

Koster mengungkapkan pihaknya mendukung penyelenggaraan ANOC World Beach Games atau AWG 2023 di Bali. Hal itu disampaikannya usai bertemu dengan Menpora Dito Ariotedjo dan Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sapta Oktohari. Koster mensyaratkan kegiatan itu dapat dilangsungkan asal tetap menjunjung tinggi konstitusi Indonesia.

“Oleh karena itu, sudah ada kesepakatan Bali tuan rumah maka Pemprov Bali dan saya tentunya, saya akan memberi dukungan penuh agar acara ini berjalan lancar dan sukses. Intinya World Beach Games sesuai amanat konstitusi,” kata Koster pada Jumat, 14 April 2023, dikutip dari keterangan resmi Kemenpora.

Profil Wayan Koster 

Wayan Koster lahir di Singaraja, Bali pada 20 Oktober 1962. Setelah menyelesaikan bangku sekolah menengah, Wayan melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Teknologi Bandung. Dia kemudian mengambil gelar master STIE Internasional Golden Institute Jakarta pada 1995. Terakhir, Wayan tercatat merampungkan studi doktornya di Universitas Negeri Jakarta pada 1999.

Sebelum terjun ke dunia politik, Wayan sempat berkecimpung di dunia pendidikan. Wayan Koster pernah menjadi peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang Departemen Pendidikan dan Budaya, disingkat Depdikbud, pada 1988 hingga 1994. Dia juga pernah menjadi dosen di beberapa universitas negeri maupun swasta selama satu dekade antara 1994 hingga 2004.

Kariernya di perpolitikan dimulai pada 2003. Ayah dua anak itu dipercaya sebagai Staf Ahli Kelompok Fraksi POKSI II F PDI Perjuangan selama setahun. Pada 2004, dia terpilih untuk menjadi anggota DPR Komisi X bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga. Pada dua gelaran pemilu berikutnya, periode 2009-2014 dan 2014-2019, dia kembali terpilih menjadi anggota DPR.

Pada periode ketiganya menjadi wakil rakyat, Wayan Koster mencalonkan diri dalam gelaran Pilgub Bali 2018. Menggandeng Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati sebagai wakilnya, Wayan terpilih sebagai Gubernur Bali untuk periode 2018-2023. Pasangan yang diusung PDI Perjuangan, Hanura, PAN, PKB, PPP dan PKPI ini menang dengan perolehan 57.68 persen suara.

Kontribusi Wayan Koster selama di DPR yaitu menyuarakan penentangan terhadap undang-undang tahun 2014 yang akan mengubah pemilihan ketua parlemen dari penunjukan oleh partai terbesar dalam pemilihan menjadi pemungutan suara parlemen. Ia menyuarakan dukungannya untuk undang-undang yang memungkinkan desa-desa di Bali memilih antara menjadi atau desa adat atau desa standar.

Sebagai Gubernur Bali, salah satu kebijakan Koster adalah larangan plastik. Hal itu diaturnya dalam Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018. Aturan itu mengungkapkan harapan bahwa kebijakan tersebut akan menyebabkan penurunan 70 persen plastik laut Bali dalam setahun.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kasus-kasus Wayan Koster

Wayan Koster pernah tersandung sejumlah kasus dalam perjalanannya menjadi politikus. Saat kampanye maju jadi wakil rakyat pada 2004, Wayan Koster menggelar kampanye gerak jalan. Mirisnya, kampanye itu berujung kisruh karena bentrok dengan kelompok kampanye dari calon lain. Kegaduhan itu menyebabkan dua orang meninggal dunia dan Wayan menerima gugatan perdata.

Pada periode keduanya menjabat sebagai DPR, Wayan beberapa kali berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pada 2011, ia diperiksa KPK terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan di lima universitas. Termasuk Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Pada 2013, Wayan kembali diperiksa KPK terkait kasus suap pembangunan lanjutan venue Pekan Olahraga Nasional XVIII Riau dengan tersangka gubernur nonaktif Riau, Rusli Zainal.

Pada 2014, Wayan juga pernah diperiksa KPK terkait dugaan keterlibatannya dengan kasus dugaan korupsi pengadaan Wisma Atlet Hambalang di Bukit Jonggol, Bogor serta pengadaan laboratorium/rumah sakit di beberapa universitas di jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud yang menyeret sejumlah nama politikus.

Tersangka kasus tersebut, M Nazaruddin menyatakan keterlibatan Wayan Koster sebagai salah satu penerima aliran dana proyek. Meski begitu, sampai sekarang status Wayan Koster hanya sebagai saksi. Juga pada 2014, Wayan diperiksa KPK sebagai saksi bagi tersangka Muchtar Ependy. Pemeriksaan tersebut terkait sangkaan menghalangi dan merintangi persidangan serta memberikan keterangan tidak benar dalam kasus Akil Mochtar.

Pada 2021, Wayan Koster adalah salah satu dari 12 orang yang disebutkan dalam gugatan oleh Masyarakat Internasional untuk Kesadaran Krishna ISKCON, dikenal secara lokal sebagai “Hare Krishna” karena diduga menghambat kegiatan ibadah.

Pilihan Editor: Beda Sikap Wayan Koster Soal Piala Dunia U-20 dan World Beach Games Bali 2023, Sama-sama Ada Israel

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

5 jam lalu

Ketua Tim Pengawas Haji 2024 Abdul Muhaimin Iskandar (kanan) berbincang dengan anggota Tim Pengawas haji 2024 Selly Andriany Gantina (kiri) dan Marwan Dasopang (ketiga kanan) usai rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji 2024 di ruang sidang Komisi VIII, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Senin, 1 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Tim Pengawas Haji 2024 sepakat untuk membentuk tim panitia khusus (Pansus) karena mengindikasikan terjadinya sejumlah penyelewengan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024, seperti soal kuota, indikasi jual beli visa, buruknya layanan akomodasi dan transportasi kepada jamaah haji Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
KPK Siap Dampingi Pansus Haji DPR Usut Dugaan Korupsi

KPK menyatakan akan mendampingi pansus haji DPR jika ditemukan adanya indikasi korupsi.


Berkas 15 Tersangka Pungli Rutan KPK Masuk Tahap Penuntutan

6 jam lalu

Mantan petugas Rutan KPK berstatus Pegawai Negeri Yang Dipekerjakan, Sopian Hadi, seusai menjalani pemeriksaan lanjutan, di gedung KPK, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024. Ketiganya diperiksa sebagai tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi penerimaan uang sekitar Rp6,3 miliar dalam bentuk pemerasan dari para tahanan korupsi di lingkungan Rumah Tahanan Negara Cabang KPK 2019-2023. TEMPO/Imam Sukamto
Berkas 15 Tersangka Pungli Rutan KPK Masuk Tahap Penuntutan

KPK telah melimpahkan berkas perkara untuk 15 tersangka pungli di Rutan.


KPK Tetapkan 21 Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana Hibah APBD Jawa Timur

7 jam lalu

Dua tersangka Wakil Ketua DPRD Jatim, Sahat Tua P. Simanjuntak dan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019, Muntalia (kiri), menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 2 Februari 2023. Sahat Tua P. Simanjuntak, diperiksa kasus penerimaan suap sebesar Rp.5 miliar terkait pengelolaan dana belanja hibah untuk proyek infrastruktur hingga sampai tingkat pedesaan sebesar Rp.7,8 triliun dalam APBD tahun 2020-2021 Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Muntalia diperiksa kasus suap yang melibatkan Gubernur Jambi Zumi Zola yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Februari 2018 oleh KPK terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun anggaran 2017-2018. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetapkan 21 Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana Hibah APBD Jawa Timur

KPK mengumumkan penetapan 21 tersangka baru kasus korupsi dana hibah APBD Jawa Timur.


Sakti Wahyu Trenggono Tak Penuhi Panggilan, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan

9 jam lalu

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono ketika memaparkan mengenai aturan pengelolaan hasil sedimentasi di laut di Jakarta, beberapa waktu lalu. Saat ini, KKP mulai mengumumkan lokasi hasil sedimentasi di laut yang tersebar di tujuh lokasi Indonesia, yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
Sakti Wahyu Trenggono Tak Penuhi Panggilan, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan

Sakti Wahyu Trenggono tak memenuhi panggilan KPK dengan alasan kegiatan dinas.


Apa Kabar Pencarian Harun Masiku?

10 jam lalu

Pria yang diduga Harun Masiku terekam kamera CCTV di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. Senior Manager Of Branch Communication and Legal, Bandara Internasional Soekarno-Hatta mengakui rekaman CCTV berada Bandara Soekarno-Hatta. Istimewa
Apa Kabar Pencarian Harun Masiku?

Teranyar, KPK melakukan penggeledahan di rumah advokat PDIP untuk mencari jejak DPO Harun Masiku yang menghilang sejak 2020.


Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan Daftar sebagai Calon Pimpinan KPK

11 jam lalu

Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dan Juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati (kiri), memberikan keterangan kepada awak media pasca pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo, oleh tim Direktorat PP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. Sebagai tindak lanjut pemeriksaan Rafael, KPK akan memeriksa sejumlah pegawai di Direktorat Jenderal Pajak yang diduga berada dalam satu komplotan. TEMPO/Imam Sukamto
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan Daftar sebagai Calon Pimpinan KPK

Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, mendaftar seleksi Calon Pimpinan KPK 2024-2029.


H-3 Penutupan, 107 Orang Daftar Capim KPK, 87 Orang Daftar sebagai Calon Dewas KPK

12 jam lalu

Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 Arif Satria memimpin pertemuan dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti.
H-3 Penutupan, 107 Orang Daftar Capim KPK, 87 Orang Daftar sebagai Calon Dewas KPK

Per hari ini, Jumat, 12 Juli 2024, sebanyak 107 orang mendaftar Capim KPK dan 87 mendaftar sebagai calon Dewas KPK.


Penasihat Hukum Yakin DD dan YM Dibebaskan dari Tuduhan Korupsi tol MBZ

13 jam lalu

Sidang tuntutan dugaan kasus korupsi Tol MBZ di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Dok. Jasamarga.
Penasihat Hukum Yakin DD dan YM Dibebaskan dari Tuduhan Korupsi tol MBZ

Empat terdakwa dugaan kasus korupsi Tol MBZ telah menjalani sidang tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, pada Rabu, 10 Juli 2024.


Bulog Kembali Bantah Tuduhan Mark Up Impor Beras Vietnam

16 jam lalu

Sejumlah buruh menurunkan beras impor asal Thailand dari kapal kargo berbendera Vietnam di Pelabuhan Malahayati, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Jumat 1 Maret 2024. Perum Bulog Wilayah Aceh pada tahap awal telah mengimpor sebanyak 6.700 ton beras asal Thailand dan menyusul tahap kedua sebanyak 6.000 ton beras impor  asal Vietnam yang diperkiaran tiba di Aceh pertengahan Februari 2024 guna memperkuat stok cadangan beras pemerintah (CBP) dalam rangka menyambut bulan ramadhan dan pemenuhan kebutuhan pangan. ANTARA FOTO/Ampelsa
Bulog Kembali Bantah Tuduhan Mark Up Impor Beras Vietnam

Perum Bulog kembali tepis tuduhan mark up impor beras dari Vietnam. Begini penjelasan lengkapnya.


Segini Jumlah Pendaftar Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK hingga Kamis Kemarin

18 jam lalu

Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Capim) dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK 2024-2027 Arif Satria memimpin pertemuan dengan sejumlah pimpinan media cetak, elektronik, maupun online di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 5 Juni 2024. Pertemuan untuk menyerap aspirasi dalam seleksi pimpinan dan Dewas KPK 2024-2027 bisa berjalan sesuai harapan publik. Pansel KPK 2024-2027 juga menjadwalkan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan badan usaha milik negara (BUMN). Pertemuan  dengan civil society organization (CSO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), terutama dari kalangan pegiat antikorupsi. TEMPO/Subekti.
Segini Jumlah Pendaftar Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK hingga Kamis Kemarin

Wakil Ketua Pansel KPK Arief Satria menyebutkan jumlah pendaftar Capim dan Dewas KPK. Segini jumlah pendaftarnya.