Ikuti Kami di
INFO NASIONAL –BPJS Kesehatan bertekad melakukan transformasi mutu layanan di berbagai aspek dalam penyelenggaraan Program JKN. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menegaskan bahwa wajah baru pelayanan kesehatan harus dihadirkan dalam bentuk yang mudah, cepat, dan setara.
“Dari sisi kemudahan, kami sudah menerapkan simplifikasi administrasi pelayanan kesehatan. Peserta JKN bisa mengakses layanan ke fasilitas kesehatan cukup dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Perserta JKN tidak perlu fotokopi berkas untuk akses layanan,” ujar Ghufron dalam Diskusi Publik bertema Peranan BPJS dalam Ketahanan Kesehatan Nasional di Era Ekonomi Liberal yang diselenggarakan Ikatan Alumni Lemhannas Strategic Center, Rabu, 12 April 2023.
Baca Juga:
Ghufron melanjutkan, pihaknya juga berupaya memangkas waktu tunggu peserta JKN dalam mengantre di fasilitas kesehatan melalui pemanfaatan sistem antrean online. Tak hanya itu, BPJS Kesehatan juga bakal mengoptimalkan fungsi kanal pengaduan peserta JKN di fasilitas kesehatan, sehingga kendala yang dialami peserta tersebut bisa tuntas terselesaikan.
“Akses pelayanan kesehatan bagi peserta JKN harus setara, tanpa biaya tambahan. Selain itu, keramahan petugas fasilitas kesehatan dalam melayani peserta JKN juga akan ditingkatkan. Bahkan kami mendorong fasilitas kesehatan untuk memasang papan maklumat pelayanan di tempat yang mudah terlihat pasien,” ucapnya.
Adapun isi maklumat pelayanan tersebut mencakup informasi bahwa fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan menerima NIK sebagai identitas peserta JKN, tidak akan meminta fotokopi, tidak membatasi hari rawat inap, tidak melakukan diskriminasi, tidak menarik iur biaya, dan siap melayani peserta JKN dari luar Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) tempatnya terdaftar.
Pengurus ISC, Norman Zainal mengungkapkan data Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia per Desember 2022 menunjukan bahwa indeks ketahanan kesehatan nasional berada di skor 3,36. Angka ini berarti cukup tangguh.
Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Zainal Muttaqin mengatakan tantangan penyelenggaraan Program JKN saat ini adalah dari sisi kecukupan dokter dan tenaga kesehatan, kecukupan sarana prasarana medis di rumah sakit, serta distribusi, produksi, dan kompetensi tenaga kesehatan.
"Universal Health Coverage yang tengah direalisasikan BPJS Kesehatan bersama stakeholder terkait, diharapkan mampu membuat setiap orang di Indonesia memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa terkendala masalah finansial," katanya. (*)
