TEMPO.CO, Jakarta - Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri meluncurkan hotline pengaduan masyarakat (dumas) dalam proses rekrutmen calon anggota Polri. Masyarakat dipersilakan lapor apabila mengetahui dugaan penyimpangan dalam proses penerimaan calon anggota polisi.
Asisten Kapolri bidang SDM (As SDM) Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan masyarakat dapat mengadu ke nomor ponsel 085773760016. Nomor ini tersambung langsung dengan aplikasi WhatsApp SSDM Polri.
"Kegiatan rekrutmen ini harus menjadi kontribusi positif dengan melaksanakan prinsip Betah (bersih, transparan, akuntabel dan humanis), dan clean and clear," kata Dedi Prasetyo kepada seluruh jajaran yang hadir secara tatap muka dan virtual di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 11 April 2023.
Kegiatan peluncuran hotline pengaduan ini dihadiri para kepala biro dan kepala bagian di SSDM Polri, dan pewakilan Divisi Propam Polri, perwakilan Itwasum Polri, Kompolnas, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) dan LSM secara tatap muka. Sementara perwakilan masing-masing polres dan polda mengikuti acara secara virtual.
"Ini adalah operasi khusus SDM. Rekrutmen Polri pernah mendapat sertifikat ISO dengan prinsip BETAH, inilah pertanggungjawaban kita. Penting untuk meningkatkan kerja keras dalam meningkatkan public trust Polri. Saat ini telah mencapai 70,8 persen," tutur Dedi.
Dedi menegaskan hanya satu nomor hotline yang resmi dipakai SSDM Polri. Ia memerintahkan kepada operator hotline untuk proaktif menanggapi masyarakat. "Operator hotline juga harus proaktif, harus menjawab apa saja yang jadi pertanyaan masyarakat terkait rekrutmen ini," tekan Dedi.
Dedi pun meminta masyarakat jangan percaya bila menerima pesan atau panggilan dari nomor selain hotline SSDM Polri dan hotline masing-masing panitia daerah, lalu mengaku sebagai pihak panitia penerima anggota Polri.
"Kalau ada nomor-nomor lain, itu oknum yang memanfaatkan proses rekrutmen untuk mencari keuntungan sendiri," kata dia.
Ia mengatakan target As SDM selanjutnya adalah meningkatkan kepercayaan publik hingga bisa menyentuh 76 persen, bahkan lebih, pada Hari Ulang Tahun Bhayangkara 1 Juli mendatang. Oleh sebab itu, melalui proses rekrutmen yang bersih, Dedi berharap target tersebut tercapai.
"Brand image yang masih melekat di masyarakat, 'masuk polisi pakai uang', 'masuk bintara sekian ratus (juta rupiah)', '(masuk) taruna sekian ratus juta atau sekian miliar (rupiah)'. Image ini harus kita ubah,'" tegas Dedi lagi.
Mantan Kepala Divisi Humas Polri ini juga memperingatkan agar pelanggaran dalam proses rekrutmen anggota Polri dihindari. Para pejabat kepolisian, baik di tingkat pusat maupun daerah, diminta memiliki upaya mitigasi kecurangan dalam penerimaan anggota Polri ini.
"Kita harus ubah image tersebut. Contoh kasus di Jawa Tengah ini sudah cukup memukul kita. Jangan sampai terulang kembali. Mitigasi sedari awal sampai selesai proses rekrutmen," tuturnya.
Dedi juga memerintahkan jajarannya, baik panitia pusat maupun daerah, untuk menggandeng pihak eksternal untuk pengawasan proses rekrutmen anggota Polri.
Pilihan Editor: Dewas KPK Tindaklanjuti Laporan Pengembalian Endar Priantoro Ke Polri
