Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Sebut Ada Intimidasi Aparat di Proyek Mandalika

image-gnews
Warga berjualan di sekitar Pertamina Mandalika International Street Circuit di KEK Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Sabtu, 12 Februari 2022.  ANTARA/Ahmad Subaidi
Warga berjualan di sekitar Pertamina Mandalika International Street Circuit di KEK Mandalika, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Praya, Lombok Tengah, NTB, Sabtu, 12 Februari 2022. ANTARA/Ahmad Subaidi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur (KPPI) meluncurkan hasil riset bertema "Dampak-Dampak Hak Asasi Manusia dan Sosio - Ekonomi Dari Proyek Pembangunan Infrastruktur Urban dan Pariwisata Mandalika" di Jakarta, Senin, 10 April 2023.

Peneliti Indonesia Center Eviromental Law Sayyidatihayaa mengatakan populasi dari riset tersebut adalah warga lokal yang terdampak kerugian dari proyek infrastruktur Mandalika yang dikelola perusahaan BUMN yaitu PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Menurut dia beberapa hasil riset yang menunjukkan bahwa ITDC gagal dalam melakukan konsultasi publik yang bermakna. Hal tersebut disampaikan lantaran hanya 7% dari 105 responden yang dilibatkan pada konsultasi publik pembangunan sirkuit Mandalika. 

Ia juga menemukan 81% dari total responden menolak sirkuit Mandalika."Kami menemukan hasil temuan ini bahwa hanya 7% responden yang terlibat yang terlibat dalam pertemuan konsultasi dengan ITDC. Nah kemudian hasil dari kami bertanya sebenarnya 105 orang ini setuju atau enggak dengan proyek ada proyek Mandalika dan 81% menjawab tidak setuju" ujar Sayyid.

Dia juga memaparkan bahwa 70 % warga sekitar merasa terintimidasi karena mempertahankan pembebasan lahan mereka. Sayyid menceritakan testimoni warga bahwa ITDC mengusir paksa pemilik lahan dan menciptakan aparat kepolisian yang masuk ke kamar pemilik rumah

"Ada seorang responden yang menceritakan pernah ditangkap tahun 2020 karena mempertahankan tanahnya. Kemudian pernah juga ada seorang pemilik tanah yang diusir oleh ITDC agar bisa membangun sikuit Mandalika".

Pengakuan Warga Lokal 

Perwakilan Warga Adat Sasak, Harry Sandy, mengkonfirmasi testimoni tersebut dengan menunjukkan seorang tentara yang menodongkan senjata kepada warga saat mengusir paksa warga pada 2021 lalu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Ini yang secara langsung menodongkan senajata kepada warga pada pengusiran terakhir pada 2021 lalu yang tidak mau meninggalkan lahan," kata dia.

Harry juga mengaku sirkuit Mandalika telah merampas mata pencaharian warga adat Sasak dan menjadi ancaman kemiskinan. Ia menyampaikan itu karena warga Sasak kini kehilangan lahan untuk bertani dan keterbatasan akses warga Sasak untuk mencari ikan di laut.

Artinya secara nyata bahwa hadirnya mandalika ini telah merampas tanah mereka, telah merampas akses mereka terhadap laut. Mereka sekarang sebagian besar menjadi petani tidak bertanah karena mereka tidak punya tanah.

Tanggapan Komnas HAM

Komisioner Mediasi Komnas HAM Prabianto Mukti mengindikasikan proyek  Mandalika melanggar HAM dengan merampas kesejahteraan dan kehidupan masyarakat lokal.

"Kita mengjndikasikan adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia berupa tadi hak kesejahteraan masyarakat lokal, kemudian hak kehidupan bahwa mereka tercabut dari sumber kehidupanya." ujarnya dalam peluncuran riset itu.

Pilihan Editor: Mandalika Bakal Meraup berkah dari Wisata Olahraga

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah Jokowi Tidak akan Batalkan Proyek Rempang Eco-City

9 jam lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memberikan keterangan pers usai rapat terbatas kabinet Presiden Joko Widodo soal proyek Rempang pada Senin, 25 September 2023, di Istan Merdeka, Jakarta. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pemerintah Jokowi Tidak akan Batalkan Proyek Rempang Eco-City

Menteri Bahlil menyampaikan pemerintahan Jokowi akan terus melanjutkan proyek Rempang Eco-City meski ada penolakan warga yang direlokasi.


IHSG Tak Banyak Bergerak di Sesi I Perdagangan Hari Ini, Sektor Infrastruktur Turun Paling Dalam

11 jam lalu

Pekerja berada di depan layar yang menampilkan pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu, 26 April 2023. Usai cuti bersama Lebaran 2023, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Rabu (26/4) dibuka menguat 60 poin (0,88 persen) ke 6.877. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
IHSG Tak Banyak Bergerak di Sesi I Perdagangan Hari Ini, Sektor Infrastruktur Turun Paling Dalam

Tim analis PT Samuel Sekuritas Indonesia melaporkan indeks harga saham gabungan atau IHSG tidak banyak bergerak di sesi perdagangan pertama hari ini.


Walhi Anggap Proyek Strategis Nasional Jokowi Konyol dan Mirip Proyek Cendana Era Soeharto

16 jam lalu

Aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) bersama warga Nagari Air Bangis melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat, 22 September 2023. Dalam aksinya mereka menyampikan penolakan pengusulan Air Bangis sebagai wilayah Proyek Strategis Nasional (PSN), karena dengan adanya proyek tersebut warga terancam akan kehilangan lahan yang menjadi sumber nafkah mereka. TEMPO / Hilman Fathurrahmam W
Walhi Anggap Proyek Strategis Nasional Jokowi Konyol dan Mirip Proyek Cendana Era Soeharto

Ia pun menganggap proyek-proyek strategis Jokowi ini konyol. Sebab, proyeknya strategis tapi tidak ada kajian.


Tiga Kontainer Logistik MotoGP Tiba di Sirkuit Mandalika

17 jam lalu

Logistik MotoGP tiba di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Minggu, 24 September 2023. (MGPA)
Tiga Kontainer Logistik MotoGP Tiba di Sirkuit Mandalika

Balap MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok, akan digelar pada 13-15 Oktober 2023.


Cointelpro, Program Ilegal FBI Memata-matai Warga Amerika Serikat Sendiri dengan 5 Metode

1 hari lalu

Logo FBI.
Cointelpro, Program Ilegal FBI Memata-matai Warga Amerika Serikat Sendiri dengan 5 Metode

Cointelpro menargetkan kelompok dan individu yang menurut FBI subversif. Program ini dikritik sebagai upaya pemerintah memata-matai warganya sendiri.


Temuan Komnas HAM Soal Bentrok di Pulau Rempang, Ada Selongsong Gas Air Mata dan Warga Terintimidasi

1 hari lalu

Polisi menembakkan gas air mata saat membubarkan unjuk rasa warga Pulau Rempang di Kantor Badan Pengusahaan (BP) Batam, Batam, Kepulauan Riau, Senin, 11 September 2023. Aksi yang menolak rencana pemerintah merelokasi mereka tersebut berakhir ricuh. ANTARA FOTO/Teguh Prihatna
Temuan Komnas HAM Soal Bentrok di Pulau Rempang, Ada Selongsong Gas Air Mata dan Warga Terintimidasi

Selongsong gas air mata ditemukan di atap sekolah, sebelumnya polisi sebut karena terbawa angin. Berikut sederet temuan Komnas HAM di Pulau Rempang.


MGPA Perpanjang Pendaftaran Volunteer MotoGP Mandalika 2023

1 hari lalu

Nonton MotoGP 2023 bersama Federal Oil akan digelar di sirkuit Mandalika dan sirkuit Motegi, Jepang bersama konsumen. (Foto: Gresini Racing)
MGPA Perpanjang Pendaftaran Volunteer MotoGP Mandalika 2023

Mandalika Grand Prix Association (MGPA) memperpanjang masa pendaftaran volunteer MotoGP Mandalika sampai 26 September 2023.


Terkini: Modus Pengadaan Barang Fiktif Eks Direktur PT Pos Indonesia Siti Choiriana, Harga Beras Sepekan Terus Naik Hari Ini Tertinggi

2 hari lalu

Direktur Consumer Service Telkom Indonesia Siti Choiriana saat konferensi pers di kawasan Sudirman, Jakarta, Senin  24 Februari 2020. TEMPO/EKO WAHYUDI
Terkini: Modus Pengadaan Barang Fiktif Eks Direktur PT Pos Indonesia Siti Choiriana, Harga Beras Sepekan Terus Naik Hari Ini Tertinggi

Mantan Direktur Bisnis Kurir dan Logistik PT Pos Indonesia (Persero) Siti Choiriana ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari).


Progres Istana Presiden dan Rumah Menteri di IKN, Sudah Ada Bangunannya?

2 hari lalu

Proyek pembangunan Istana Presiden di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kabupaten Penajem Pasert Utara, Kalimantan Timur, Kamis 8 Juni 2023. Progres pembangunan IKN menurut Kementerian PUPR sudah mencapai 29,87 persen hingga 4 Juni 2023 dan pembangunan ini menggunakan anggaran dari total pagu tahun 2023 sebesar Rp 26,67 triliun. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Progres Istana Presiden dan Rumah Menteri di IKN, Sudah Ada Bangunannya?

Presiden Jokowi mengklaim bahwa progres pembangunan kantor presiden di IKN telah mencapai 38 persen


AFPI Dorong Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur Digital untuk UMKM

2 hari lalu

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengadakan AFPI UMKM Digital Summit 2023. Hadir dalam kegiatan ini Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki serta Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi. Kegiatan ini bertujuan untuk menghubungkan, memajukan, dan mendukung perkembangan UMKM di Indonesia melalui pemanfaatan digital. TEMPO/Yohanes Maharso Joharsoyo
AFPI Dorong Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur Digital untuk UMKM

Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Sunu Widyatmoko menyoroti hambatan digitalisasi UMKM.