Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mahfud Md di Peresmian GKI Pengadilan: Bentuk Negara Hadir Sesuai Konstitusi

Reporter

image-gnews
Menko Polhukam Mahfud MD (kedua kiri) bersama Mendagri Tito Karnavian (tengah) dan Wali Kota Bogor Bima Arya (kanan) mengikuti acara peresmian Gedung Gereja GKI Pengadilan Pos Bogor Barat di jalan KH Abdullah bin Nuh, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu, 9 April 2023. Bima menyebut sedikitnya ada 30 pertemuan resmi, dan 100 lebih pertemuan informal yang digelar untuk mencari ujung penyelesaian konflik pembangunan gereja ini. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Menko Polhukam Mahfud MD (kedua kiri) bersama Mendagri Tito Karnavian (tengah) dan Wali Kota Bogor Bima Arya (kanan) mengikuti acara peresmian Gedung Gereja GKI Pengadilan Pos Bogor Barat di jalan KH Abdullah bin Nuh, Kota Bogor, Jawa Barat, Minggu, 9 April 2023. Bima menyebut sedikitnya ada 30 pertemuan resmi, dan 100 lebih pertemuan informal yang digelar untuk mencari ujung penyelesaian konflik pembangunan gereja ini. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah
Iklan

TEMPO.CO, Bogor- Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md mengatakan peresmian Gereja Kristen Indonesia Pengadilan pos Bogor Barat, Jawa Barat yang dikenal GKI Yasmin, merupakan bentuk kehadiran negara dalam penyelesaian konflik pembangunan tempat ibadah dan penegakan konstitusi.

"Saudara, bahwa pernyataan saya, mewakili pemerintah, tadi sudah jelas bahwa negara ini adalah negara yang berdasar konstitusi. Negara religion nation state, negara kebangsaan berketuhanan," katanya saat jumpa pers usai peresmian gereja tersebut, Minggu, 9 April 2023.

Menurut Mahfud, atas dasar perlindungan konstitusi, maka semua agama harus dilindungi dan dijamin haknya untuk hidup, terutama para pemeluknya tidak berdasarkan jumlah pengikut, tetapi semua yang memeluk agama harus dilindungi sesuai dengan jaminan atau perintah konstitusi.

Oleh sebab itu, kata dia, negara harus hadir dengan cara-cara yang paling mungkin dilakukan agar jaminan kebebasan melaksanakan ajaran agama atau beribadah itu bisa diberikan dengan baik oleh negara.

"Nah salah satu cara yang dilakukan Pak Bima (Wali Kota Bogor Bima Arya) bersama teman-teman masyarakat di Kota Bogor ini adalah dialog, kemudian memetakan masalahnya sesuai dengan arahan Pak Tito (Mendagri Tito Karnavian) tadi dan kemudian selesai juga. Tetapi, segala bisa ditempuh agar negara selalu hadir dalam kebebasan warga negara, memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing," kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Peresmian rumah ibadah GKI Pengadilan pos Bogor Barat atau GKI Yasmin dengan kapasitas 300 jemaat saat beribadah ini telah menjalani pembangunan selama dua tahun setelah 15 tahun berkonflik dengan warga sekitar.

Isu konflik ini sempat menjadi sorotan nasional bahkan internasional, sehingga pemerintah pusat turut mendorong penyelesaian konflik ini. Lokasi gereja merupakan tanah aset Pemerintah Kota Bogor dengan luas lebih kurang 1.600 meter persegi.

Dalam proses perizinan, pihak Gereja dibantu Pemerintah Kota Bogor hingga melobi pemerintah pusat agar konflik mencair dengan komunikasi yang baik. Selain itu, Pemerintah Kota Bogor menggandeng Forum Kerukunan Umat Beragama, pemerintah wilayah setempat serta tokoh agama di sekitar lokasi itu.

Pilihan Editor: GKI Yasmin Kini Berubah Nama, Diresmikan Pas Paskah, Bima Arya: 15 Tahun  Konflik Akhirnya Happy Ending

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Mahfud MD Ungkap Alasan Pemerintah Tangguhkan Kasus Hukum Kontestan Pemilu

3 jam lalu

Menko Polhukam Mahfud Md memberikan keterangan terkait kasus dugaan penyerobotan tanah milik negara di Jakarta, Selasa, 18 Juli 2023. Pemerintah akan melakukan segala upaya hukum untuk mengembalikan tanah aset PTPN II seluas 464 Ha di Deli Serdang dengan mengajukan kasasi terkait kasus dugaan pemalsuan surat kepemilikan yang diharapkan dapat menjadi bukti baru atau novum guna mengubah putusan dalam proses hukum perdata. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Mahfud MD Ungkap Alasan Pemerintah Tangguhkan Kasus Hukum Kontestan Pemilu

Mahfud MD menyatakan kasus hukum yang melibatkan kontestan pemilu akan ditangguhkan. Apa alasannya?


Mahfud MD Bantah Ada Pembicaraan Soal Cawapres dengan Megawati

6 jam lalu

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, Mahfud Md menyampaikan pemaparan saat menghadiri rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. Dalam rapat tersebut, Mahfud turut menjelaskan kepada forum agar tidak menggertaknya. Ia menyatakan bisa menggertak balik pihak-pihak yang mempertanyakan kinerjanya. TEMPO/M Taufan Rengganis
Mahfud MD Bantah Ada Pembicaraan Soal Cawapres dengan Megawati

Mahfud MD mengakui bahwa dirinya sudah bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati, tapi tidak ada pembicaraan soal tawaran posisi cawapres.


Mahfud MD: Kejaksaan dan Polri Tangguhkan Kasus Hukum Kontestan Pemilu

7 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD saat ditanya soal isu bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo dari Fraksi PDIP sesuai acara Ulang Tahun Luhut Binsar Pandjaitan di Sopo Dell Tower, Kuningan, Jakarta Selatan. Kamis, 28 September 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Mahfud MD: Kejaksaan dan Polri Tangguhkan Kasus Hukum Kontestan Pemilu

Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan kasus hukum yang melibatkan kontestan pemilu akan ditangguhkan. Agar negara tidak guncang.


Mahfud MD: Hasil Nguping Saya dengan KPK, Cak Imin Tidak Mungkin Jadi Tersangka

9 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD saat ditanya soal isu bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo dari Fraksi PDIP sesuai acara Ulang Tahun Luhut Binsar Pandjaitan di Sopo Dell Tower, Kuningan, Jakarta Selatan. Kamis, 28 September 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Mahfud MD: Hasil Nguping Saya dengan KPK, Cak Imin Tidak Mungkin Jadi Tersangka

Menkopolhukam Mahfud MD menyatakan secara logika Cak Imin atau Muhaimin Iskandar tidak mungkin jadi tersangka kasus dugaan korupsi Kemenaker.


Teken MoU dengan MK, Mahfud MD: Ini Tidak Menyangkut Materi Perkara

14 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD saat ditanya soal isu bakal Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Ganjar Pranowo dari Fraksi PDIP sesuai acara Ulang Tahun Luhut Binsar Pandjaitan di Sopo Dell Tower, Kuningan, Jakarta Selatan. Kamis, 28 September 2023. TEMPO/Yuni Rahmawati
Teken MoU dengan MK, Mahfud MD: Ini Tidak Menyangkut Materi Perkara

Mahfud MD mengatakanan nota kesepahaman ini sesuatu hal yang biasa sehingga dia meminta untuk tidak disalahpahami mencampurbaurkan kewenangan.


MK Kabulkan Penarikan Permohonan Pemohon Soal Batas Minimal Usia Capres-Cawapres, Mahfud MD: Apakah Usia 40 Melanggar?

15 jam lalu

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman memimpin sidang putusan uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang di Gedung MK, Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023. Majelis hakim MK menolak permohonan para pemohon untuk perkara nomor 40/PUU-XXI/2023 karena dinilai tidak beralasan menurut hukum. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
MK Kabulkan Penarikan Permohonan Pemohon Soal Batas Minimal Usia Capres-Cawapres, Mahfud MD: Apakah Usia 40 Melanggar?

"Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon," kata Ketua MK Anwar Usman membacakan putusan soal batas minimal usia capres-cawapres.


PPP Benarkan Pertemuan Mardiono dengan Mahfud MD, Ada Obrolan Mengenai Bakal Cawapres

16 jam lalu

Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Baidowi menyampaikan perkembangan Kolaisi PDIP usai Rapat Paripurna DPR RI, di Kompleks DPR RI, Jakarta, Selasa, 3 Oktober 2023.
PPP Benarkan Pertemuan Mardiono dengan Mahfud MD, Ada Obrolan Mengenai Bakal Cawapres

"Kemudian di situ ada nyerempet-nyerempet (soal bacawapres) dikit, wajar aja," kata Ketua DPP PPP Ahmad Baidowi.


Polemik Komentar Yaqut vs Cak Imin, LBH Ansor Siap Laporkan Dugaan Politisasi Agama di Pemilu 2024

1 hari lalu

Ketua DPP PKB Yaqut Cholil Qoumas menanggapi ihwal wacana PKB  mendisiplinkan dirinya karena bicara soal memilih pemimpin. Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin, 2 September 2023. TEMPO/Tika Ayu
Polemik Komentar Yaqut vs Cak Imin, LBH Ansor Siap Laporkan Dugaan Politisasi Agama di Pemilu 2024

Ketua Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor pusat, Abdul Qodir, siap melaporkan dugaan politisasi agama pada Pemilu 2024.


Berpotensi Tak jadi Cawapres Ganjar, Sandiaga: Berpolitik Tidak Cari Jabatan dan Kekuasaan

1 hari lalu

Ketua Bappilu Nasional PPP Sandiaga Uno memberikan pernyataan pers kepada awak media di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat, 15 September 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Berpotensi Tak jadi Cawapres Ganjar, Sandiaga: Berpolitik Tidak Cari Jabatan dan Kekuasaan

Sandiaga Uno mengatakan akan tetap di PPP meski berpotensi tidak jadi cawapres Ganjar Pranowo.


Waketum PPP Sebut Peluang Sandiaga Uno Dampingi Ganjar Masih Besar

1 hari lalu

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, saat menghadiri Gebyar UMKM Fraksi PPP dan memberikan  keterangan pers di Kompleks Parlemen pada Senin, 2 Oktober 2023. TEMPO/Adil Al Hasan
Waketum PPP Sebut Peluang Sandiaga Uno Dampingi Ganjar Masih Besar

Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara mengatakan peluang Sandiaga Uno menjadi Cawapres Ganjar Pranowo masih besar