Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

DPR Panggil Direksi PetroChina Imbas Kecelakaan Kerja Tewaskan Tiga Pekerja di Jambi

image-gnews
Pekerja PetroChina di ladang minyak.[REUTERS/RT.com]
Pekerja PetroChina di ladang minyak.[REUTERS/RT.com]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning mengatakan akan memanggil direksi PetroChina International Jabung Ltd, menyusul kecelakaan kerja yang menewaskan tiga pekerja perusahaan tersebut di Tanjung Jabung Barat, Jambi. Pemanggilan dilakukan karena perusahaan dinilai tidak bertanggung jawab atas kecelakaan kerja tersebut.  

"Kami akan panggil Presiden Direkturnya Mr. Qian Mingyang, sebagai pemimpin tertingginya untuk menanyakan langsung pertanggungjawabannya. Ini enggak bisa dibiarin," ujar Ribka dalam keterangannya, Senin, 3 April 2023. 

Selain itu, Ribka menyatakan DPR juga akan memanggil Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Kementerian ESDM, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kapolri untuk memastikan kelanjutan pemeriksaan serta sanksi atas kasus ini.

"Masak udah 5 bulan tidak ada kabar hasil investigasi. Itu 3 orang pekerja punya keluarga yang ditinggalkan. Negara jangan diam membiarkan perusahaan lepas tanggung jawab. Kasus beginian pasti akan berulang lagi karena negara tidak tegas," kata Ribka.

Dia mendesak Kementerian ESDM dan SKK Migas menghentikan sementara operasi lapangan perusahaan tersebut sebelum ada kepastian tanggung jawab dan sanksi pada perusahaan. Kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ribka meminta agar kasus ini tidak "dipetieskan" sehingga Presiden Direktur PetroChina International Jabung Ltd. bisa lepas tanggung jawab.

"Ada indikasi bahwa manajemen pucuk PetroChina berusaha menutup-nutupi kasus agar tidak menjadi bahan perhatian publik. Oleh karenanya segera tarik kasus ini ke Bareskrim Polri," kata Ribka. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kepada Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Ribka mendesak agar melakukan proses investigasi secara dalam, menyeluruh, dan tuntas terhadap kasus kecelakaan kerja ini. Apalagi, Ribka menyebut kecelakaan kerja ini sudah beberapa kali terjadi di wilayah kerja Jabung. 

Kecelakaan kerja ini terjadi akibat kebocoran pipa migas hingga meledak di area NEB#9 Blok Jabung, Tanjung Jabung Barat yang dikelola PetroChina Jabung International Ltd pada Ahad malam, 18 Desember 2022. Dalam insiden ini seorang pekerja bernama Kastalani meninggal dan tujuh orang lainnya terluka. 

Korban Kastalani merupakan Const and Eng PT Mucoindo di Dusun Kampung Tengah RT 008, Desa Pematang Lumut, Kecamatan Betara. Ia meninggal setelah dirawat selama lima hari di RSPP Jakarta. Korban meninggal kedua adalah Randi Afrianto pada Sabtu, 24 Desember 2022 di Jakarta, setelah mendapatkan perawatan. 

Kecelakaan kerja kembali terjadi di area sumur WB-D7 di Tanjung Jabung Barat, Jambi, yang dioperasikan Perusahaan Jasa Pengeboran pada Senin, 9 Januari 2023. 

Pilihan Editor: PetroChina Jambi Tolak Kedatangan Pakar Lingkungan

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


7 Cara Pemerintah Tangani Kasus Rempang, Warga Tidak Relokasi Tapi Digeser

9 jam lalu

Ratusan buruh Kota Batam yang tergabung dalam Koalisi Rakyat Batam melakukan aksi demontrasi di depan kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Senin (25/09). Selain menuntut kenaikan upah, massa juga menyampaikan dukungan kepada masyarakat Rempang, Kota Batam. TEMPO/YOGI EKA SAHPUTRA
7 Cara Pemerintah Tangani Kasus Rempang, Warga Tidak Relokasi Tapi Digeser

pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk menuntaskan kisruh pembangunan Rempang Eco-City


Kritik Kinerja Pertamina, Anggota DPR: Tidak Ada yang Bisa Dibanggakan

10 jam lalu

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan PT Kilang Pertamina Internasional, PT Pertamina Patra Niaga, PT Pertamina Power Indonesia, PT Pertamina Gas Negara, dan PT Pertamina International Shipping di Gedung Nusantara 1, DPR RI, Jakarta, Selasa, 26 September 2023. TEMPO/Defara Dhanya
Kritik Kinerja Pertamina, Anggota DPR: Tidak Ada yang Bisa Dibanggakan

Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron meminta kepada enam subholding Pertamina untuk menyampaikan satu hal yang bisa membanggakan Indonesia.


MKD Awards beri apresiasi anggota DPR berkinerja baik

11 jam lalu

MKD Awards beri apresiasi anggota DPR berkinerja baik

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI akan menggelar MKD Awards sebagai ajang pemberian apresiasi penghargaan


Dosen Hukum UGM Sebut Konsultasi Hakim MK ke DPR Bentuk Kartelisasi Politik

13 jam lalu

Suasana di Ruang Rapat Komisi III DPR saat uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 8 calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin, 25 September 2023. Tempo/ Adil Al Hasan
Dosen Hukum UGM Sebut Konsultasi Hakim MK ke DPR Bentuk Kartelisasi Politik

Bambang Pacul sebelumnya menanyakan kesediaan calon hakim MK Firdaus Dewilmar untuk hadir di Komisi III terlebih dahulu sebelum memutuskan perkara.


Cerita Kaesang Diledek dan Diejek Setelah Terima KTA PSI

13 jam lalu

Ketua Umum terpilih Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep usai memberikan pidato politik pertamanya pada acara Kopdarnas Deklarasi Politik PSI di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin, 25 September 2023. Kaesang resmi menggantikan posisi Giring Ganesha yang kini diangkat sebagai Dewan Pembina PSI. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Cerita Kaesang Diledek dan Diejek Setelah Terima KTA PSI

Ketum PSI Kaesang Pangarep menceritakan pengalamannya diejek setelah menjadi anggota PSI. Juga dihujat di media sosial.


Permintaan agar Hakim MK Konsultasi ke DPR sebelum Putus Perkara Dianggap Langgar Kode Etik

14 jam lalu

Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto, menemui wartawan usai Gelar Uji Kelayakan Calon Hakim MK di Kompleks Senayan pada Senin, 25 September 2023. Tempo/ Adil Al Hasan
Permintaan agar Hakim MK Konsultasi ke DPR sebelum Putus Perkara Dianggap Langgar Kode Etik

Herlambang menyatakan wewenang DPR cukup sampai menunjuk Hakim MK. Setelah hakim itu menjabat, DPR sudah tidak memiliki wewenang untuk campur tangan.


Komisi IX Tegaskan Komitmen Indonesia Akhiri TBC

14 jam lalu

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena.
Komisi IX Tegaskan Komitmen Indonesia Akhiri TBC

Di Pertemuan Tingkat Tinggi PBB, Pimpinan Komisi IX DPR Tegaskan Kembali Komitmen Indonesia Akhiri TBC


Anggota Komisi IV Dorong Duplikasi Food Estate Humbahas

14 jam lalu

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar Alien Mus
Anggota Komisi IV Dorong Duplikasi Food Estate Humbahas

Anggota DPR Dorong Pemerintah Contoh Keberhasilan Food Estate di Humbahas ke Wilayah Lain


K3 Kurang Jadi Fokus dalam Industri Nikel, Kemnaker: Jumlah Pengawas di Daerah Terbatas

15 jam lalu

Gedung Kemnaker RI di Jakarta.
K3 Kurang Jadi Fokus dalam Industri Nikel, Kemnaker: Jumlah Pengawas di Daerah Terbatas

Direktur Bina Kesehatan dan Keselamatan Kerja Kemnaker menyebut pengawasan mengenai K3 masih terbatas karena minimnya jumlah pengawas di daerah.


Kemenkop UKM Pastikan Oktober RUU Perkoperasian Mulai Dibahas

15 jam lalu

Ilustrasi koperasi. kospinjasa.com
Kemenkop UKM Pastikan Oktober RUU Perkoperasian Mulai Dibahas

Kemenkop UKM memastikan Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian akan dimulai Oktober.