Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sinergi Antar Lembaga Jadi Kunci Kendalikan Kasus Tuberkolosis

Iklan

INFO NASIONAL - Tuberkulosis (TB) masih menjadi menjadi tantangan kesehatan global yang bertanggung jawab atas 1,6 juta kematian di seluruh dunia selama tahun 2021. Berdasarkan data WHO Global TB Report 2022, Indonesia merupakan negara dengan beban tuberkulosis tertinggi kedua di dunia.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan, penyakit tersebut juga menimbulkan masalah yang kompleks secara medis dan sosial, ekonomi, dan budaya. Menurutnya, keterbatasan akses dalam pengawasan pengobatan juga menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya pengendalian penyakit TB.

“Di Indonesia saat ini tengah berupaya dalam melakukan perbaikan strategis secara terus menerus demi meningkatkan akses terhadap pelayanan TB yang berkualitas dan berorientasi kepada pasien. Ini juga membutuhkan inovasi yang dilakukan untuk mengintensifkan pembiayaan kesehatan, khususnya dalam kasus TB demi memastikan perawatan secara tepat waktu yang berkualitas bagi pasien,” kata Ghufron dalam kegiatan Workshop Innovative TB Financing, Jumat, 31 Maret 2023.

Namun, dalam upaya pengendalian TB, Ghufron mengatakan terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Termasuk pengembangan sistem pengawasan yang efektif, percepatan identifikasi kasus, memastikan staf dan fasilitas laboratorium yang memadai, keterlibatan praktisi swasta, dan koordinasi yang efektif di antara penyedia layanan kesehatan.

Dalam upaya penanganan TB di Indonesia melalui Program JKN,  BPJS Kesehatan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan terkait pemadanan data peserta dan kasus TB. 

Hal ini juga sebagai bentuk tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), salah satunya adalah melaksanakan interoperabilitas sistem informasi program JKN melalui perluasan kerja sama dengan kementerian/lembaga untuk mengoptimalkan penggunaan data Program JKN.  

Progres saat ini, BPJS Kesehatan telah memberikan data terkait TB dan telah dilakukan pemadanan dengan Kementerian Kesehatan. Harapannya tentu pemanfaatan data ini akan berdampak pada upaya penanggulangan penyakit dan termasuk dalam pembiayaan yang ditanggung oleh Program JKN.

Untuk itu, dirinya akan meminta Kementerian Kesehatan bersama Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Joint Learning Network (JLN), World Bank, United States Agency for International Development (USAID), Gaters Foundation hingga Global Fund untuk bersinergi dalam melakukan pengendalian TB sehingga angka kasus TB di Indonesia semakin berkurang.

“Penanganan TB tidak bisa dikerjakan sendiri, tapi harus melibatkan banyak pihak. Komitmen dari seluruh antar lembaga sangat dibutuhkan dalam pengendalian kasus TB di Indonesia,” ucap Ghufron.

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Yuli Farianti menjelaskan salah satu upaya percepatan dalam pengendalian TB di Indonesia dengan melakukan reformasi pembiayaan terhadap TB. Dirinya menilai, mekanisme pembiayaan TB saat ini masih belum optimal.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Tahap uji coba sudah dilakukan dengan melihat kesiapan fasilitas kesehatan dalam pengembangan kapasitas faskes dan modifikasi proses kredensial. Namun, saat ini belum ada fasilitas kesehatan yang melakukan modifikasi ini dengan mekanisme pembiayaan,” kata Yuli.

Menurutnya, ada dua hal penting yang dapat dilakukan dalam penanganan kasus TB. Pertama, upaya pengendalian TB dapat dijadikan sebagai indikator persyaratan uji kelayakan (credentialing) terhadap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Kedua, perbaikan terhadap pola pembayaran. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat perkembangan pembiayaan perorangan terhadap kasus TB.

“Dari hasil intervensi pembiayaan terhadap TB, terlihat angka kesembuhan semakin meningkat, karena mereka memiliki target dalam pengawasan kasus TB. Harapannya kita juga menghadirkan kualitas pelayanan yang baik ke masyarakat dan juga mendorong faskes untuk melaporkan berapa banyak masyarakat yang mengidap TB sehingga bisa mengintervensi untuk melakukan manajemen pasien,” kata Yuli.

Sementara itu, Plt. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Tiffany Tiara Pakasi mengatakan, tahun 2022 menjadi tahun dengan jumlah kasus TB terbanyak di Indonesia. Tercatat, di tahun 2022 terdapat 717.941 kasus yang ternotifikasi TB di Indonesia. Namun, dari angka tersebut, 85 persen masyarakat yang telah mendapatkan perawatan. Hal ini didukung dengan jumlah penyebaran fasilitas kesehatan yang melakukan notifikasi kasus TB di tahun 2022.

“Kami juga telah melakukan pemadanan data antara BPJS Kesehatan dengan Sistem Informasi TB melalui proses cleaning duplikasi via Nomor Induk Kependudukan (NIK) pasien. Dari proses tersebut, terdapat 95.571 pasien dengan diagnosa yang belum tercatat di SITB,” ucap Tiara.

Dirinya menambahkan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Penanggulangan Tuberkolosis mengatakan bahwa Kementerian/Lembaga/Pihak Pendukung termasuk BPJS Kesehatan mendukung dan menerapkan Strategi Nasional Eliminasi TBC melalui berbagai kegiatan yang diharapkan dapat mencapai luaran.

Pada kesempatan yang sama, Peneliti Universitas Gadjah Mada, Firdaus Hafidz mengatakan saat ini kasus TB di Indonesia masih dianggap hal yang biasa. Menurutnya, perlu ada regulasi yang kuat untuk menyatukan antar lembaga untuk bersama-sama melakukan pengendalian TB.

“Kita harus maju bersama untuk memastikan pengendalian terhadap penyakit TB harus berjalan dengan baik, karena ini perlu untuk dilakukan. Baik pendanaan, kapasitas, program dan mitra kerja sama untuk meningkatkan utilisasi demi menurunkan angka katastropik di Indonesia,” ucap Hafidz.(*)

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Menteri Trenggono Sidak Pencemaran dan Reklamasi di Batam

9 jam lalu

Menteri Trenggono Sidak Pencemaran dan Reklamasi di Batam

Menteri Trenggono sudah beberapa kali menerima keluhan dari Gubernur Kepulauan Riau mengenai adanya pencemaran di wilayahnya


BNI dan Binus Kerja Sama Ekosistem Finansial

10 jam lalu

BNI dan Binus Kerja Sama Ekosistem Finansial

BNI secara spesifik mendukung Binus dari sisi pengelolaan transaksional kuangan dan non-keuangan.


BNI Bagi-Bagi Puluhan Mobil untuk Nasabah Loyal BNI

10 jam lalu

BNI Bagi-Bagi Puluhan Mobil untuk Nasabah Loyal BNI

Pengundian program Undian Rejeki BNI #GaPakeNanti 2022-2023 telah dilakukan sebanyak dua kali.


Bank Mandiri Perbesar Portofolio Hijau

10 jam lalu

Bank Mandiri Perbesar Portofolio Hijau

Bank Mandiri terus mewujudkan komitmennya dalam penerapan prinsip keberlanjutan yang sejalan dengan pilar Environment, Social, dan Governance (ESG).


Lestari: Suarakan Hak Hak Perempuan di Lingkar HIV

14 jam lalu

Lestari: Suarakan Hak Hak Perempuan di Lingkar HIV

Lestari menyarankan agar sejumlah isu terkait penanganan dan perlindungan perempuan di lingkar HIV harus terus disuarakan melalui media.


Pegadaian Raih Dua Penghargaan TOP CSR Awards 2023

16 jam lalu

Pegadaian Raih Dua Penghargaan TOP CSR Awards 2023

Pegadaian dinilai berhasil menjalankan program CSR atau TJSL yang selaras dengan strategi bisnis.


Bamsoet Dukung Kejurda Adventure Offroad Individual Non-Winch 2023

17 jam lalu

Bamsoet Dukung Kejurda Adventure Offroad Individual Non-Winch 2023

Kejurda akan digelar tiga putaran. Turut memajang kendaraan penjelajah alam SHERP asal Ukraina.


Bamsoet Dorong Kesetaraan dan Keadilan Gender

18 jam lalu

Bamsoet Dorong Kesetaraan dan Keadilan Gender

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo, mengapresiasi terbentuknya DPP Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) sebagai wadah pemberdayaan bagi perempuan Indonesia agar lebih maju dan berprestasi.


Jazilul Fawaid Ajak Pilih Pemimpin yang Pancasilais

18 jam lalu

Jazilul Fawaid Ajak Pilih Pemimpin yang Pancasilais

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang digali dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat sudah final.


Mendag Zulkifli Hasan Dukung UKM Indonesia Tingkatkan Ekspor ke Malaysia

20 jam lalu

Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan bersama pemilik minimarket Domart, Wachidal Mustafa Dimyani meresmikan pembukaan Domart di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu 7 Juni 2023.
Mendag Zulkifli Hasan Dukung UKM Indonesia Tingkatkan Ekspor ke Malaysia

Domart merupakan minimarket pertama yang 100 persen menjual produk Indonesia