Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komnas HAM Tetapkan 9 Kelompok Rentan yang Rawan Tak Bisa Ikut Pemilu

Reporter

Ilustrasi pemilu. REUTERS
Ilustrasi pemilu. REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Surabaya - Komnas HAM memetakan sembilan kelompok rentan yang berpotensi tidak dapat menyalurkan hak suaranya pada Pemilu Serentak 2024. Kelompok-kelompok tersebut terancam tidak dapat mengikuti pemungutan suara bila tidak mendapatkan perhatian serius penyelenggara pemilu dan pemerintah.

Adapun sembilan kelompok rentan itu ialah kelompok disabilitas dan orang dengan disabilitas mental (ODOM), tahanan, narapidana, pekerja rumah tangga (PRT), serta kelompok sexual orientation, gender identity, dan gender expression (SOGIE). Selain itu juga orang dengan HIV/AIDS (ODHA), pengungsi konflik sosial/bencana alam, perempuan dan pekerja buruh.

Komisioner Komnas HAM bidang Pengkajian dan Penelitian Saurlin P. Siagian mengakui bahwa KPU dan Bawaslu telah melaksanakan tahapan-tahapan pemilu secara general dan normatif. Namun, kata Saurlin, tahapan-tahapan itu bisa saja memarginalkan sembilan kelompok rentan tersebut sehingga berakibat hilangnya hak suara.

“Meskipun belum tentu tidak diperhatikan. Namun kami asumsikan less attention terhadap mereka,” kata Saurlin saat mengunjungi Sekretariat Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Surabaya, Jumat malam, 31 Maret 2023.

Menurut Saurlin kurangnya perhatian penyelenggara pemilu terhadap sembilan kelompok tersebut  menjadi basis Komnas HAM menyusun peraturan agar ada kebijakan tindakan sementara untuk memberi kompensasi kepada kelompok yang selama ini terdiskriminasi serta tidak memiliki sumber daya memadai.

“Komnas HAM ingin bekerja untuk kelompok yang paling termarginalkan dan perlu perhatian khusus, bukan kelompok umum, apalagi kelas menengah,” kata Saurlin.

Saurlin berujar belum ada rekomendasi yang disampaikan pada penyelenggara pemilu serta pemerintah karena Komnas masih pada tahap mengumpulkan informasi dan observasi di beberapa provinsi. Di Jawa Timur misalnya, Komnas HAM mengumpulkan data-data di Surabaya, Sidoarjo dan Sampang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mereka antara lain mendatangi Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, lembaga pemasyarakatan, pengungsi Syiah Sampang, kelompok transgender serta pemerintah daerah. Komnas HAM juga menemui Bupati Sampang di Pulau Madura. Dari pertemuan itu diketahui bahwa jumlah pengungsi Syiah Sampang di Rumah Susun Jemundo, Sidoarjo makin berkurang.

“Sekarang ini kaum Syiah yang di Rusun Jemundo tinggal 31 KK, sebagian sudah difasilitasi oleh pemerintah daerah kembali ke kampung asalnya di Sampang,” kata Saurlin.

Temuan lain Komnas HAM di Jawa Timur ialah jumlah penghuni lapas yang rata-rata di atas kapasitas.  Sehingga dibutuhkan tempat pemungutan suara yang cukup. Selain itu diperlukan kebijakan khusus terhadap warga yang perekaman datanya sulit dilakukan, antara lain di lapas dan di tempat lain seperti rumah sakit jiwa.

“Sekarang belum terlambat, masih ada waktu bagi penyelenggara pemilu membuat kebijakan khusus untuk orang-orang yang belum tercatat sebagai pemilih,” ujar dia.

Menurutnya Komnas HAM telah membentuk tim pemantau persiapan penyelenggaraan pemilu serentak sebagai bentuk partisipasi aktif berkontribusi terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih. Upaya itu dilakukan sejak 2018 hingga 2020. “Ini merupakan kelanjutan dari upaya-upaya itu dalam pemenuhan hak asasi warga negara,” ujar Saurlin yang juga wakil ketua tim pemilu Komnas HAM.

Pilihan Editor: Komnas HAM: 20 Persen Kelompok Rentan Tak Nyoblos

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Pencairan JHT Meningkat, Partai Buruh Singgung Soal PHK Massal

26 menit lalu

Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Buruh, Adityo Fajar. Dok. Partai Buruh
Pencairan JHT Meningkat, Partai Buruh Singgung Soal PHK Massal

Partai Buruh menilai para politikus yang berkuasa saat ini lebih banyak meributkan soal Capres dan Cawapres ketimbang memikirkan nasib pekerja.


Viral Video Jokowi Puji Ganjar, Hasto PDIP: Bukti Presiden Sedang Siapkan Penerusnya

2 jam lalu

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan keterangan pers di sela Rakernas III PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Juni 2023. Hari kedua Rakernas, PDI Perjuangan akan membahas strategi pemenangan pemilu. TEMPO/M Taufan Rengganis
Viral Video Jokowi Puji Ganjar, Hasto PDIP: Bukti Presiden Sedang Siapkan Penerusnya

Hasto menyebut Ganjar punya modalitas kepemimpinan yang sangat kuat. Hal ini disebut Hasto turut diafirmasi melalui pernyataan Presiden Jokowi.


KPU Berikan Akses Sistem Informasi Pencalonan ke Bawaslu, tapi Ada yang Dikecualikan

3 jam lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari memimpin pengambilan sumpah dan janji anggota KPU Provinsi pada 20 provinsi periode 2023-2028 pada pelantikan di Gedung KPU, Jakarta, Rabu, 24 Mei 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
KPU Berikan Akses Sistem Informasi Pencalonan ke Bawaslu, tapi Ada yang Dikecualikan

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari menyebut telah memberikan akses aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) kepada Badan Pengawas Pemilu


Tren Pertumbuhan Investasi Lesu di Tahun Politik Dinilai Wajar, Ini Sebabnya

9 jam lalu

Tren Pertumbuhan Investasi Lesu di Tahun Politik Dinilai Wajar, Ini Sebabnya

Pengamat ekonomi, Faisal Basri memprediksi investasi yang masuk ke Indonesia akan menurun jelang Pemilu 2024. Ia pun mengungkapkan jika hal ini wajar terjadi di tahun politik.


Pemilu 2024, Profil dan Awal Pembentukan Partai Nanggroe Aceh

10 jam lalu

Ketua Harian Partai Nanggroe Aceh Darwati A Gani (kiri) menunjukkan nomor urut 18 saat penetapan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024 di Halaman KPU, Jakarta, Rabu, 14 Desember 2022. KPU melakukan pengundian dan menetapkan nomor urut 17 partai nasional dan enam partai lokal Aceh untuk mengikuti Pemilu 2024. ANTARA /Galih Pradipta
Pemilu 2024, Profil dan Awal Pembentukan Partai Nanggroe Aceh

Salah satu partai politik di Pemilu 2024 adalah Partai Nanggroe Aceh (PNA), partai politik lokal di provinsi Aceh.


Bacaleg Partai Gerindra Sragen Dibekuk Polisi Karena Terlibat Kasus Peredaran Narkoba

17 jam lalu

Ilustrasi sabu. Reuters
Bacaleg Partai Gerindra Sragen Dibekuk Polisi Karena Terlibat Kasus Peredaran Narkoba

Seorang Bacaleg dari Partai Gerindra ditangkap polisi karena menjual narkoba jenis sabu.


Jelang Pemilu 2024, Ini Kata Pakar di UI Soal Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup

18 jam lalu

Pimpinan 8 Fraksi DPR RI memberikan keterangan pers terkait penolakan sistem proporsional tertutup pada pemilihan umum di Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 30 Mei 2023. Sebanyak 8 Fraksi DPR RI yaitu Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, dan PPP menyatakan sikap menolak sistem pemilihan umum legislatif (pileg) kembali ke proporsional tertutup dan tetap menyatakan sikap agar tetap Pileg secara proporsional terbuka. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jelang Pemilu 2024, Ini Kata Pakar di UI Soal Sistem Proporsional Terbuka dan Tertutup

Dalam pemilu, sistem proporsional terbuka dinilai penting untuk mendorong reformasi partai politik.


Pengamat Ungkap Kesalahan dan Dampak Negatif jika Jokowi Cawe-cawe Pilpres

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (kedua kanan), Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (ketiga kanan), Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar (kiri), dan Plt Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono (kanan) memberikan keterangan pers usai menghadiri acara Silaturahmi Ramadhan 1444 H DPP PAN di Kantor DPP PAN, Jakarta, Minggu, 2 April 2023. Acara tersebut turut dihadiri para ketua umum partai politik koalisi pendukung pemerintah seperti PAN, Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, dan PKB. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Pengamat Ungkap Kesalahan dan Dampak Negatif jika Jokowi Cawe-cawe Pilpres

Pengamat ikut mengomentari pernyataan Jokowi cawe-cawe di Pemilu 2024. Mereka ungkap dampak negatif dan tiga kesalahan dari jalan berpikir Jokowi.


Ragam Klarifikasi Pernyataan Jokowi Cawe-cawe di Pilpres, untuk Kepentingan Nasional

1 hari lalu

Penjelasan Jokowi Soal Presiden Cawe-cawe Jelang Pemilu 2024
Ragam Klarifikasi Pernyataan Jokowi Cawe-cawe di Pilpres, untuk Kepentingan Nasional

Jokowi cawe-cawe pilpres 2024 menjadi perhatian banyak kalangan belakangan ini. Jokowi pun beri beberapa klarifikasi maksud cawe-cawe tersebut.


Kilas Balik Mantan Ketum PPP Hamzah Haz Jadi Wakil Presiden

1 hari lalu

Wakil Presiden ke-9 Hamzah Haz (kanan) bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (kiri) melambaikan tangan ke arah awak media di kediaman kawasan Matraman, Jakarta Timur, Kamis 11 Mei 2023. Menurut Muhaimin Iskandar, kedatangannya ke kediaman Hamzah Haz tersebut merupakan silaturahmi serta berdiskusi jelang Pilpres 2024. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Kilas Balik Mantan Ketum PPP Hamzah Haz Jadi Wakil Presiden

Pencapaian tertinggi Partai Persatuan Pembangunan atau PPP adalah terpilihnya Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden pada 2001. Begini kilas baliknya.