Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Apa Tugas dan Wewenang Komisi III DPR? Berikut Daftar Lengkap Anggotanya, Termasuk Ary Egahni

Suasana rapat kerja antara Komisi III DPR dan PPATK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Suasana rapat kerja antara Komisi III DPR dan PPATK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Rapat tersebut membahas transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, JakartaKomisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat dengan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diketuai Mahfud Md. Rapat ini mengagendakan pembicaraan soal dugaan kasus pencucian uang di Kementerian Keuangan sebesar Rp 349 triliun pada Rabu, 29 Maret 2023.

Mengapa Komisi III DPR RI bertanggung jawab atas peristiwa ini sehingga sampai memanggil Mahfud MD? Sebenarnya apa alasan di balik pemanggilan tersebut?

Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DRI RI) adalah salah satu dari sebelas Komisi DPR RI. Penetapan Komisi III telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Pada Pasal 3 Ayat (1) komisi dibentuk sebagai alat pelengkap DPR RI dan sifatnya menetap pada satu periode.

Mengutip dari dpr.go.id, rapat paripurna 22 Oktober 2019 menetapkan 11 komisi yang ada dalam tubuh DPR RI pada periode tahun 2019-2024. Salah satunya Komisi III yang bertanggung jawab membawahi bidang hukum, hak asasi manusia, dan juga keamanan negara.

Komisi III bertanggung jawab melakukan pengawasan khusus dibidang hukum, hak asasi manusia dan keamanan negara melalui mitra kerjanya. Ruang lingkup mitra dari Komisi III ditetapkan dalam Nomor 3/DPR RI/IV/2014-2015 tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019. Adapun mitra sebagai pasangan kerja Komisi III saat ini di antaranya:

1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Kejaksaan Agung
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Komisi Pemberantasan Korupsi
5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
6. Mahkamah Agung
7. Mahkamah Konstitusi
8. Komisi Yudisial
9. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
10. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
11. Badan Narkotika Nasional
12. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
13. Setjen MPR
14. Setjen DPD

Dengan menjalankan rangkaian dengan mitranya, Komisi III menjalankan salah satu tugasnya yang tertera pada Pasal 98 Ayat (4), yaitu mengadakan rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain.

Mengutip dari laman resmi DPR RI berikut daftar nama-nama anggota komisi III

Ir. BAMBANG WURYANTO, M.B.A. (Ketua)
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
JAWA TENGAH IV                

Dr. Ir. H. ADIES KADIR, S.H, M.Hum (Wakil Ketua)
Fraksi Partai Golongan Karya
JAWA TIMUR I  

H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H.,M.H. (Wakil Ketua)
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
BANTEN II                  

H. AHMAD SAHRONI, S.E., M.I.Kom (Wakil Ketua)
Fraksi Partai NasDem
DKI JAKARTA III

PANGERAN KHAIRUL SALEH (Wakil Ketua)
Fraksi Partai Amanat Nasional
KALIMANTAN SELATAN I

Drs. M. NURDIN, M.M.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
JAWA BARAT X

TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
SUMATERA UTARA II

H. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H., M.H.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
JAWA TIMUR VI                    

I WAYAN SUDIRTA, S.H.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
BALI    

IRJEN.POL.(PURN) Drs. H. SAFARUDDIN
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
KALIMANTAN TIMUR

H. AGUSTIAR SABRAN, S.Kom.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
KALIMANTAN TENGAH

JOHAN BUDI S. PRIBOWO
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
JAWA TIMUR VII                   

GILANG DHIELA FARAREZ, S.H., LL.M.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
JAWA TENGAH II                  

DEDE INDRA PERMANA, S.H.
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
JAWA TENGAH X                 

NOVRI OMPUSUNGGU, S.H. MH
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
KALIMANTAN SELATAN II               

ANDI RIO IDRIS PADJALANGI, SH, M.Kn
Fraksi Partai Golongan Karya
SULAWESI SELATAN II        

SUPRIANSA, S.H., M.H.
Fraksi Partai Golongan Karya
SULAWESI SELATAN II        

Ir. Hj. SARI YULIATI, M.T.
Fraksi Partai Golongan Karya
NUSA TENGGARA BARAT II           

Drs. H. BAMBANG HERI PURNAMA, S.T., S.H., M.H.
Fraksi Partai Golongan Karya
KALIMANTAN SELATAN I                

RUDY MAS'UD, S.E., M.E.
Fraksi Partai Golongan Karya
KALIMANTAN TIMUR

H. JOHN KENEDY AZIS, S.H., MH.
Fraksi Partai Golongan Karya
SUMATERA BARAT II           

Hj. ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si.
Fraksi Partai Golongan Karya
BANTEN I                   

ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, S.H., M.Hum.
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
SUMATERA UTARA I           

WIHADI WIYANTO, S.H., M.H.
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
JAWA TIMUR IX                    

Prof. Dr. Ir. SUFMI DASCO AHMAD, S.H., M.H.
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
BANTEN III                 

MUHAMMAD RAHUL
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
RIAU I  

BIMANTORO WIYONO, S.H.
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
JAWA TIMUR VIII                                                  

SITI NURIZKA PUTERI JAYA, S.H., M.H.
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
SUMATERA SELATAN I  

TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.
Fraksi Partai NasDem
LAMPUNG I               

AHMAD H. M. ALI, S.E.
Fraksi Partai NasDem
SULAWESI TENGAH

ARY EGAHNI BEN BAHAT, S.H., M.H.
Fraksi Partai NasDem
KALIMANTAN TENGAH (Ary Egahni belakangan ditetapkan KPK sebagai tersangka bersama suaminya Bupati Kapuas dalam kasus pemerasan dan korupsi)

Drs. Y. JACKI ULY, M.H.
Fraksi Partai NasDem
NUSA TENGGARA TIMUR II           

Dr. H. CUCUN AHMAD SYAMSURIJAL, M.A.P.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
JAWA BARAT II

Dr. H. JAZILUL FAWAID, S.Q., M.A.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
JAWA TIMUR X

N. M. DIPO NUSANTARA PUA UPA, S.H, M.Kn.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
NUSA TENGGARA TIMUR I            

HERU WIDODO, S.Psi.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
KALIMANTAN SELATAN II               

H. ABDUL WAHID, S.Pd.I, M.Si
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
RIAU II

H. SANTOSO, S.H., M.H.
Fraksi Partai Demokrat
DKI JAKARTA III

Dr. DIDIK MUKRIANTO, S.H., M.H.
Fraksi Partai Demokrat
JAWA TIMUR IX                    

Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.
Fraksi Partai Demokrat
NUSA TENGGARA TIMUR I

H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.H., M.M.
Fraksi Partai Demokrat
JAWA BARAT I

H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, M.Si.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
ACEH II

Drs. H. ADANG DARADJATUN
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
DKI JAKARTA III

Dr. H. R. ACHMAD DIMYATI NATAKUSUMAH, S.H., M.H., M.Si.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
BANTEN I                   

H. NAZARUDDIN DEK GAM
Fraksi Partai Amanat Nasional
ACEH I  

MULFACHRI HARAHAP, S.H., M.H.
Fraksi Partai Amanat Nasional
SUMATERA UTARA I           

ICHSAN SOELISTIO
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
BANTEN II                  

Dr. HABIBUROKHMAN, S.H., M.H.
Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
DKI JAKARTA I  

EVA YULIANA, M.Si.
Fraksi Partai NasDem
JAWA TENGAH V                 

MOH. RANO AL FATH, S.H., M.H.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
BANTEN III

Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS
Fraksi Partai Demokrat
SUMATERA UTARA III         

HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI, S.E.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
KALIMANTAN SELATAN I                

SARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.
Fraksi Partai Amanat Nasional
SULAWESI TENGAH            

H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
JAWA TENGAH X

Pilihan Editor: Profil Istri Bupati Kapuas, KPK Tetapkan Ary Egahni Anggota DPR Komisi Hukum yang Terjerat Kasus Korupsi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

 

 

 

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Poin Pernyataan Teranyar Denny Indrayana soal Pemilu Sistem Proporsional Tertutup

5 menit lalu

Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana bersama Tim penasehat hukumnya menjawab pertanyaan wartawan sebelum memasuki gedung Bareskrim Polri, Jakarta, 12 Maret 2015. Tempo/Dian triyuli Handoko
Poin Pernyataan Teranyar Denny Indrayana soal Pemilu Sistem Proporsional Tertutup

Denny Indrayana meyakini tidak membocorkan rahasia negara. Ia berharap MK akan melakukan putusan yang berbeda.


Santri di Ciamis Diserempet Moge, Ahmad Sahroni Beri Klarifikasi

6 jam lalu

Ilustrasi kecelakaan motor. all-free-download.com
Santri di Ciamis Diserempet Moge, Ahmad Sahroni Beri Klarifikasi

Ahmad Sahroni memberikan klarifikasi terkait kecelakan yang melibatkan pengendara motor gede (moge) dengan santri di Ciamis.


Polri Bakal Tindaklanjuti Dugaan Pembocoran Putusan MK Ihwal Pemilu 2024 Tertutup

16 jam lalu

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan dalam konferensi pers yang diikuti secara daring dari Jakarta pada Minggu, 21 Mei 2023. (ANTARA/Fath Putra Mulya)
Polri Bakal Tindaklanjuti Dugaan Pembocoran Putusan MK Ihwal Pemilu 2024 Tertutup

Polri menunggu laporan resmi terhadap Denny Indrayana mengenai pembocoran putusan MK.


Denny Indrayana Dilaporkan ke Polisi, Mahfud Md Diskusi dengan Kapolri dan Panglima TNI

20 jam lalu

Tangkapan layar Pakar Hukum Tata Negara Prof Denny Indrayana saat memberikan paparan pada webinar terkait sistem pemilihan umum di Jakarta, Selasa, (17/1/2023). (ANTARA/Muhammad Zulfikar).
Denny Indrayana Dilaporkan ke Polisi, Mahfud Md Diskusi dengan Kapolri dan Panglima TNI

Mahfud Md menyatakan telah berbicara dengan Panglima TNI dan Kapolri soal laporan terhadap Denny Indrayana.


Tolak Bantuan Internasional untuk Bebaskan Pilot Susi Air Philips Max Mehrtens, Mahfud Md: Kita Tangani Sendiri

22 jam lalu

TNI-Polri menyiapkan operasi penyelamatan Pilot Susi Air yang disandera TPN Papua Barat sejak 7 Februari lalu.
Tolak Bantuan Internasional untuk Bebaskan Pilot Susi Air Philips Max Mehrtens, Mahfud Md: Kita Tangani Sendiri

Mahfud Md menjelaskan alasan pemerintah menolak tawaran bantuan dari lembaga internasional untuk menyelamatkan Pilot Susi Air.


Alasan Pembentukan Tim Reformasi Hukum: Kasus Hakim MA, Ferdi Sambo, hingga TPPU

22 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Mahfud MD, saat memimpin Pertemuan Ke-26 Dewan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (APSC) yang digelar dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN di Ayana Komodo Waecicu Beach, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa 9 Mei 2023. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Alasan Pembentukan Tim Reformasi Hukum: Kasus Hakim MA, Ferdi Sambo, hingga TPPU

Mahfud MD sebut alasan pembentukan Tim Reformasi Hukum berawal dari kasus hakim MA. Selain itu, tim ini juga dibentuk karena kasus-kasus lain.


Pemilu 2024, Mahfud Md Pastikan Putusan MK Tak Akan Banyak Mengubah Teknis Administratif

22 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Mahfud MD, saat memimpin Pertemuan Ke-26 Dewan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (APSC) yang digelar dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN di Ayana Komodo Waecicu Beach, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa 9 Mei 2023. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Pemilu 2024, Mahfud Md Pastikan Putusan MK Tak Akan Banyak Mengubah Teknis Administratif

Mahfud Md menyatakan apapun putusan MK tak akan banyak mengubah teknis administratif pada Pemilu 2024.


Mahfud MD Pastikan Belum Ada Putusan MK Soal Sistem Proporsional Tertutup

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memberi keterangan soal rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan aset di Kantor Menkopolhukam, Jakarta, Jumat, 14 April 2023. Pada keteranganya, naskah RUU Perampasan Aset telah diparaf sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait dan segera dikirim ke DPR. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mahfud MD Pastikan Belum Ada Putusan MK Soal Sistem Proporsional Tertutup

Menkopolhukam Mahfud Md menyebut sampai saat ini belum ada putusan Mahkamah Konstitusi soal sistem proporsional tertutup.


Mahfud MD dan Cak Imin Kompak Bilang Begini soal Denny Indrayana Bocorkan Putusan MK

1 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Mahfud MD, saat memimpin Pertemuan Ke-26 Dewan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (APSC) yang digelar dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN di Ayana Komodo Waecicu Beach, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa 9 Mei 2023. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Mahfud MD dan Cak Imin Kompak Bilang Begini soal Denny Indrayana Bocorkan Putusan MK

Mahfud MD dan Cak Imin buka suara terhadap pernyataan Denny Indrayana yang menyebut putusan MK bakal menyetujui pemilu sistem proporsional tertutup.


Mahfud MD Bentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum, Libatkan Bivitri Susanti, Feri Amsari dan Zainal Arifin Mochtar

1 hari lalu

Bivitri Susanti. Foto : pshk
Mahfud MD Bentuk Tim Percepatan Reformasi Hukum, Libatkan Bivitri Susanti, Feri Amsari dan Zainal Arifin Mochtar

Mahfud MD bentukTim Percepatan Reformasi Hukum, kelompok kerja terkait perundang-undangan libatkan Bivitri Susanti, Feri Amsari, Zainal Arifin Mochtar