Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ini Jumlah Denda yang Harus Dibayar Wajib Pajak Sebagai Sanksi Tidak Lapor SPT Tahunan

image-gnews
Seorang warga menunjukan uang denda sebesar Rp 100 ribu usai menjalani sidang, atas pelanggaran membuang sampah sembarangan di GOR Tanjung Duren, Jakarta Barat, Selasa 27 Januari 2015. Warga membayar denda maksimal Rp 500 ribu dan minimal Rp 100 ribu. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO
Seorang warga menunjukan uang denda sebesar Rp 100 ribu usai menjalani sidang, atas pelanggaran membuang sampah sembarangan di GOR Tanjung Duren, Jakarta Barat, Selasa 27 Januari 2015. Warga membayar denda maksimal Rp 500 ribu dan minimal Rp 100 ribu. M IQBAL ICHSAN/ TEMPO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), seseorang yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan. Jika tidak, maka akan dikenakan sanksi berupa denda maupun pidana.

Dalam Pasal 7 Undang Undang KUP disebutkan, seseorang yang terlambat atau tidak melaporkan SPT pajak akan disanksi berupa denda dengan besaran tertentu. Untuk orang pribadi, denda yang akandikenakan adalah sebesar Rp 100 ribu Sementara untuk badan atau perusahaan, denda yang dikenakan lebih besar, yaitu Rp 1 juta. 

Selain itu, sanksi pidana juga bisa diberikan bagi wajib pajak yang dengan sengaja tidak melapor pajak. Sanksi pidana bisa diberikan dalam bentuk kurungan penjara dan denda sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 1 UU KUP.

Adapun sanksinya adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Selain itu, akan didenda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Meski demikian, melansir dari laman Indonesia.go.id, ada beberapa orang yang tidak terkena denda dan sanksi administrasi dari Ditjen Pajak meski belum melaporkan SPT Tahunan.

Menurut Pasal 7 Ayat 2 UU KUP, mereka yang dibebaskan dari denda dan sanksi administrasi adalah orang pribadi yang telah meninggal dunia, atau tak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian orang pribadi  yang berstatus warga negara asing yang sudah tidak tinggal di Indonesia juga terbebas dari denda dan sanksi tersebut.

Pasal 7 Ayat 2 UU KUP juga berlaku bagi badan usaha yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha di Indonesia atau badan usaha asing yang tak lagi melakukan kegiatan usaha di Indonesia, tapi belum dibubarkan sesuai peraturan yang berlaku. 

Di dalamnya termasuk bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi. Kemudian, Pasal 7 Ayat 2 UU KUP juga mencakup wajib pajak yang terkena bencana yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Terakhir adalah wajib pajak lain yang ditentukan oleh PMK nomor 186/PMK.03/2007. Di dalam PMK ini, pengecualian diberikan kepada wajib pajak pribadi atau badan yang menjadi korban kerusuhan massal, musibah kebakaran, ledakan bom atau serangan terorisme. 

Pengecualian juga diberikan bagi wajib pajak yang mengalami perang antarsuku, dan mengalami kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan. Untuk membayar denda, Ditjen Pajak memberi kemudahan dengan membayar secara daring.

WINDA OKTAVIA

Pilihan Editor: Besok Batas Waktu Lapor SPT Pajak, Ini Panduan yang Mudah dan Praktis

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Iran Adakan Pembicaraan Nuklir dengan AS Lewat Oman

1 hari lalu

Sebuah rudal nuklir balistik antarbenua Yars ditembakkan selama pelatihan, dari kosmodrom Plesetsk di wilayah Arkhangelsk Utara, Rusia, 1 Maret 2024. Rudal sepanjang 23 meter itu dirancang membawa sejumlah multiple independently targetable reentry vehicle (MIRV). Teknologi ini membuat rudal itu bisa menargetkan beberapa hulu ledak ke sasaran yang berbeda. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS
Iran Adakan Pembicaraan Nuklir dengan AS Lewat Oman

Iran sedang melakukan pembicaraan nuklir dengan Amerika Serikat lewat Oman, menurut penjabat menteri luar negeri Iran.


Iran Tegaskan Saluran Diplomatik dengan Amerika Serikat Terbuka

4 hari lalu

Kandidat presiden Iran Masoud Pezeshkian melambai ke arah kerumunan saat pemilihan presiden putaran kedua antara dia dan Saeed Jalili, di Teheran, Iran, 5 Juli 2024. Saeed Zareian/pool/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS
Iran Tegaskan Saluran Diplomatik dengan Amerika Serikat Terbuka

Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan saluran diplomatik antara Iran dan Amerika Serikat tetap terbuka.


Arab Saudi Serukan Jatuhkan Sanksi ke Israel

5 hari lalu

Pengunjuk rasa anti-perang mengangkat tangan mereka yang
Arab Saudi Serukan Jatuhkan Sanksi ke Israel

Arab Saudi menyerukan pada negara-negara Barat agar mau menjatuhkan sanksi ke Israel, di mana ini hal yang mudah bagi Barat.


PM India Narendra Modi akan Kunjungi Rusia, Pertama Sejak Invasi ke Ukraina

8 hari lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin (kiri), berbincang dengan PM India Narendra Modi, di KTT BRICS di Istana Itamaraty, Brasilia, Brasil, 16 Juli 2014. (AP/Felipe Dana)
PM India Narendra Modi akan Kunjungi Rusia, Pertama Sejak Invasi ke Ukraina

PM India Narendra Modi akan mengunjungi Rusia pada 8 Juli dan 9 Juli, perjalanan pertama Modi sejak Moskow melancarkan serangan militer ke Ukraina


74 Juta Wajib Pajak Sudah Jadikan NIK sebagai NPWP, Ini Pesan DJP

8 hari lalu

Tampilan situs DJP Online
74 Juta Wajib Pajak Sudah Jadikan NIK sebagai NPWP, Ini Pesan DJP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat 74 juta wajib pajak sudah memadankan NIK-NPWP. Berapa yang tersisa?


Angka Kejahatan Naik, Kepala Investigasi Rusia Usulkan Hukuman Mati Kembali Diberlakukan

12 hari lalu

Ilustrasi hukuman mati. iconfider.com
Angka Kejahatan Naik, Kepala Investigasi Rusia Usulkan Hukuman Mati Kembali Diberlakukan

Moskow secara efektif sementara penerapan hukuman mati pada akhir 1990-an sebagai salah satu syarat bergabung dengan Dewan Eropa.


Rugikan Negara karena Laporan Pajak Fiktif, Direktur PT SDR Divonis 3 Tahun Penjara dan Denda Rp7,8 Miliar

12 hari lalu

Ilustrasi palu sidang pengadilan. legaljuice.com
Rugikan Negara karena Laporan Pajak Fiktif, Direktur PT SDR Divonis 3 Tahun Penjara dan Denda Rp7,8 Miliar

Pengadilan Negeri Binjai memutuskan terdakwa Dwi Riko Susanto selaku Direktur PT Susanto Dwi Rezeki atau PT SDR bersalah melakukan pelanggaran perpajakan.


Uni Eropa Larang Impor Emas, Berlian, dan Minyak dari Belarusia

13 hari lalu

Bendera Uni Eropa berkibar di luar kantor pusat Komisi Eropa di Brussel, Belgia 21 Agustus 2020. [REUTERS / Yves Herman]
Uni Eropa Larang Impor Emas, Berlian, dan Minyak dari Belarusia

Dewan Uni Eropa pada Sabtu mengadopsi paket sanksi terhadap Belarusia yang berisi sejumlah pembatasan yang telah diberlakukan terhadap Rusia.


Presiden Iran yang Baru Dihadapkan pada Tantangan Ekonomi

17 hari lalu

Suasana aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa terkait krisis ekonomi, di Teheran, Iran, 30 Desember 2017. REUTERS
Presiden Iran yang Baru Dihadapkan pada Tantangan Ekonomi

Presiden Iran yang baru nantinya harus bisa menghidupkan kembali perekonomian Iran yang menghadapi serentetan sanksi dan isolasi


Dewan Kehormatan PWI Minta Ketum Tuntaskan Pelaksanaan Sanksi Kasus UKW BUMN

18 hari lalu

Logo PWI. Istimewa
Dewan Kehormatan PWI Minta Ketum Tuntaskan Pelaksanaan Sanksi Kasus UKW BUMN

DK PWI telah menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara sebagai anggota PWI selama satu tahun kepada Sayid Iskandarsyah.