Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Daerah Klaim Buta Aksara Rendah, Departemen Pendidikan Perbaiki Data

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Banyaknya daerah yang mengelak jumlah penduduk yang buta aksara dibandingkan data Departemen Pendidikan Nasional, membuat Departemen segera memperbaiki data tahun ini.

"Tahun ini sudah harus beres, karena ada target yang ditetapkan," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional Hamid Muhammad dalam temu wartawan di departemennya Jumat (17/4)

Pemerintah di tahun 2015 menargetkan bebas buta aksara. Catatan Departemen hingga akhir 2008 masih terdapat 9,7 juta penduduk yang buta aksara. Hamid mengakui angka ini ternyata banyak ditentang daerah-daerah. Jawa Tengah, misalnya angka Departemen menunjukkan 1,7 juta penduduknya buta aksara. "Tapi mereka mengklaim hanya 370 ribuan," jelas Hamid.

Masalah ini diakuinya masih menjadi kendala penghapusan buta aksara terutama untuk daerah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali dan Nusa Tenggara. Yogyakarta, ujar Hamid merupakan contoh daerah yang termasuk maju masalah pendataan. Daerahnya berhasil menurunkan jumlah penduduk buta aksara dari sembilan persen jadi dua persen. "Metode yang mereka gunakan mencatat by name dan by addres," tambahnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Departemen hanya mengakui data yang dikeluarkan Pusat Statistik Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional. Data dari Badan Penelitan, Hamid menuturkan sudah mendefinisikan kriteria buta aksara, maka hanya data ini yang valid sebagai jumlah penduduk yang buta aksara. Tahun ini Indonesia menargetkan angka buta aksara lima persen dari jumlah penduduk turun dari target 2008 yang mencapai 5,97 persen.

DIANING SARI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Al-Qahtani, Lansia Saudi Berusia 110 Tahun yang Kembali Bersekolah

7 Agustus 2023

Nawda Al-Qahtani (Arabnews.com)
Al-Qahtani, Lansia Saudi Berusia 110 Tahun yang Kembali Bersekolah

Seorang wanita Saudi membuktikan pepatah lama "lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali" dengan kembali ke sekolah - pada usia 110 tahun.


Hari Ibu 22 Desember, Kapan Diperingati Pertama Kali?

22 Desember 2022

Seorang aktivis perempuan, pejuang HAM dan buruh berorasi saat melakukan aksi unjuk rasa memperingati Hari Perempuan Sedunia di depan Istana Merdeka, Jakarta, 8 Maret 2016. Hari Perempuan Sedunia jatuh pada 8 Maret setiap tahunnya. TEMPO/Imam Sukamto
Hari Ibu 22 Desember, Kapan Diperingati Pertama Kali?

Hari Ibu Nasional setiap 22 Desember mengenang gerakan dalam Kongres Perempuan Indonesia. Kapan Hari Ibu pertama kali diperingati?


Perjuangan Dewi Mengajar Suku Badui, dari Diusir hingga Jalan Kaki Puluhan Kilometer

22 November 2022

Ai Dewi, guru keliling Suku Badui. Foto: dok. Istimewa
Perjuangan Dewi Mengajar Suku Badui, dari Diusir hingga Jalan Kaki Puluhan Kilometer

Dewi, guru madrasah rela menempuh jarak puluhan kilometer untuk mengajar anak-anak suku Badui.


Sungguh APDESI Dukung Jokowi 3 Periode? Berikut Profil Asosiasi Pemerintah Desa

1 April 2022

Spanduk dukungan untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi dipasang di acara pertemuan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) di Istora Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2022. Tempo/Fajar Pebrianto
Sungguh APDESI Dukung Jokowi 3 Periode? Berikut Profil Asosiasi Pemerintah Desa

Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI) dikabarkan mendukung masa jabatan Presiden Jokowi 3 periode. Profil APDESI yang baru terbentu 2016 ini.


Hari Aksara Internasional, Pekerjaan Rumah Tuntaskan Melek Huruf

8 September 2021

Relawan pegiat literasi yang mengikuti aksi
Hari Aksara Internasional, Pekerjaan Rumah Tuntaskan Melek Huruf

UNESCO menetapkan 8 September sebagai Hari Aksara Internasional. Namun, hari monumental itu baru diperingati untuk pertama kalinya pada 1967.


Afganistan Beri Penghargaan pada Laki-laki Buta Huruf

3 Januari 2020

Mia Khan setiap hari mengantar dan menunggui ketiga putrinya ke sekolah dengan sepeda motor demi pendidikan anak-anaknya. Sumber: Reporterly
Afganistan Beri Penghargaan pada Laki-laki Buta Huruf

Mia Khan adalah seorang buta huruf di Afganistan sangat mendukung pendidikan putri-putrinya dengan mengatarkan mereka ke sekolah hampir setiap hari.


Mendikbud Sebut Angka Buta Huruf di Indonesia Timur Masih Tinggi

7 September 2019

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mendatangi SMK Negeri 1 Jakarta di Jalan Budi Utomo, Jakarta Pusat, 29 Juli 2019. Kementerian Pendidikan mengucurkan bantuan revitalisasi senilai Rp 7-15 miliar per sekolah. Tempo/Imam Hamdi
Mendikbud Sebut Angka Buta Huruf di Indonesia Timur Masih Tinggi

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, angka buta huruf di wilayah provinsi Indonesia bagian timur masih tinggi.


2,3 Juta Perempuan Indonesia Masih Buta Huruf

7 September 2017

Pemerintah tidak bekerja sendiri dalam usaha pemberantasan buta huruf di Indonesia menjadi gerakan nasional. kemdiknas.go.id KOMUNIKA ONLINE
2,3 Juta Perempuan Indonesia Masih Buta Huruf

Kementerian ingin memberantas buta huruf untuk meningkatkan budaya literasi di era digital.


Karawang Jadi Tuan Rumah Hari Aksara Internasional

10 September 2015

Ilustrasi buta huruf di Papua. Dok. Korem 172
Karawang Jadi Tuan Rumah Hari Aksara Internasional

Karawang berprestasi dalam memberantas tingkat buta huruf.


Astaga, Ribuan Aparat Desa di Papua Masih Buta Huruf  

30 Juni 2015

Ilustrasi buta huruf di Papua. Dok. Korem 172
Astaga, Ribuan Aparat Desa di Papua Masih Buta Huruf  

Lantaran tak bisa baca-tulis, diperkirakan ada ribuan desa di Papua tak bisa mengelola dananya.