Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Sebut Pembangunan Transportasi Publik di Jakarta Terlambat 30 Tahun

Editor

Amirullah

Presiden Joko Widodo meluncurkan Tunnel Boring Machine (TBM) MRT Jakarta Fase 2A di Stasiun Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Februari 2022. Sumber: Biro Setpres
Presiden Joko Widodo meluncurkan Tunnel Boring Machine (TBM) MRT Jakarta Fase 2A di Stasiun Bundaran HI, Jakarta Pusat, Kamis, 24 Februari 2022. Sumber: Biro Setpres
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut pembangunan transportasi publik di Jakarta terlambat 30 tahun. Hal ini mengakibatkan Ibu Kota tersebut mengalami kemacetan karena masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi.

Walaupun dalam beberapa tahun terkahir pemerintah telah membangun moda transportasi publik yang baru, Jokowi menyebut jumlahnya belum mencukupi. 

"Di Jakarta terlambat 30 tahun kira-kira, meskipun sekarang sudah ada MRT tapi baru 1 jalur. Ada LRT tapi juga belum jalan," ujar Jokowi dalam keterangannya, Rabu, 29 Maret 2023. 

Akibat keterlambatan membangun fasilitas kendaraan publik itu, Jokowi menyebut kemacetan terjadi sepanjang hari di Jakarta. Namun, ia menyebut keterlambatan pembangunan kendaraan publik juga terjadi di kota-kota besar lainnya. 

"Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Semarang, di Makassar sudah macet semua, karena kita terlambat membangun transportasi publik," kata Jokowi. 

Jokowi resmikan jalur KA Makassar-Parepare

Belajar dari keterlambatan tersebut, Jokowi memutuskan untuk membangun transportasi publik berupa Kereta Api Lintas Makassar-Parepare antar Maros-Barru di Sulawesi Selatan. Moda ini dipilih karena ongkosnya jauh lebih murah dan efisien dibandingkan moda transportasi publik lainnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Karena kalau tidak (dibangun transportasi publik), semua orang nanti naik mobil pribadi, tidak ada yang mau menggunakan transportasi massal," ujar Jokowi. 

Dalam peresmian hari ini, Jokowi sekaligus menjajal moda transportasi tersebut dengan naik dari Depo Maros menuju Stasiun Rammang-Rammang. 

Proyek pembangunan kereta Makassar-Parepare dibangun mulai tahun 2015, menggunakan sejumlah instrumen pembiayaan yakni APBN, APBD, pendanaan kreatif non APBN (KPBU, LMAN, SBSN).

Proyek Kereta Api Makassar-Parepare tersebut mengimplementasikan UU Perkeretaapian karena memiliki operator prasarana, operator sarana, dan melibatkan badan usaha. Proyek KA ini melayani konektivitas pada lima wilayah Kabupaten Kota di Sulsel, yaitu Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Barru, Kota Makassar, dan Kota Parepare.

Selain untuk mendukung mobilitas pergerakan manusia, jalur kereta api Makassar-Parepare juga akan mendukung kelancaran distribusi logistik karena melewati beberapa pelabuhan dan kawasan industri semen yang ada di Sulsel.

Pilihan Editor: Yasonna Laoly Panggil Wamenkumham Klarifikasi Soal Isu Gratifikasi Rp 7 Miliar

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Terkini: Motif Dana Politik Pemilu 2024 di Perizinan Ekspor Pasir Laut, Persiapan Fasilitas Check In Pesawat di Stasiun Kereta

23 menit lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Terkini: Motif Dana Politik Pemilu 2024 di Perizinan Ekspor Pasir Laut, Persiapan Fasilitas Check In Pesawat di Stasiun Kereta

Terkini: Motif pengumpulan dana politik untuk Pemilu 2024 di balik pembukaan ekspor pasir laut, persiapan fasilitas check in pesawat di stasiun kereta


Ekspor Pasir Laut Dibuka, Pengamat: Ada yang Butuh Dana Politik Pemilu 2024

1 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Ekspor Pasir Laut Dibuka, Pengamat: Ada yang Butuh Dana Politik Pemilu 2024

Diduga ada persengkongkolan pengusaha dan politisi di balik pembukaan ekspor pasir laut dengan motif pengumpulan dana politik Pemilu 2024.


Diduga Ada Perusahaan di Balik Pembukaan Ekspor Pasir Laut, Pengamat: KKP Harus Transparan

2 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Diduga Ada Perusahaan di Balik Pembukaan Ekspor Pasir Laut, Pengamat: KKP Harus Transparan

Direktur Ceri Yusri Usman menanggapi dugaan adanya peran empat perusahaan besar di balik pembukaan ekspor pasir laut.


Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut Undang Reaksi Keras Walhi-Greenpeace-CERI

3 jam lalu

Foto udara pasir timbul Ngurtavur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Selasa, 25 Oktober 2022. Ngurtavur adalah pasir timbul yang muncul setiap terjadi air laut surut jauh atau warga setempat menyebutnya meti, sehingga berbentuk seperti pulau kecil yang dijadikan persinggahan burung pelikan dari Australia dan juga objek wisata terkenal di Maluku Tenggara. ANTARA FOTO/FB Anggoro
Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut Undang Reaksi Keras Walhi-Greenpeace-CERI

Kebijakan Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut dinilai mengancam ekosistem laut, pesisir, dan pulau kecil di Tanah Air.


Jokowi Buka Kembali Ekspor Pasir Laut, Aktivis Lingkungan Endus Kepentingan Politik Menjelang Pemilu

3 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Jokowi Buka Kembali Ekspor Pasir Laut, Aktivis Lingkungan Endus Kepentingan Politik Menjelang Pemilu

Walhi menanggapi soal dugaan kepentingan politik Jokowi dalam kebijakan ekspor pasir laut yang dibuka kembali tahun ini.


Ekspor Pasir Laut Dibuka Kembali, Walhi: Jokowi Abai Perlindungan Ekosistem Laut

5 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Ekspor Pasir Laut Dibuka Kembali, Walhi: Jokowi Abai Perlindungan Ekosistem Laut

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi sebut Presiden Jokowi abai terhadap perlindungan ekosistem laut karena buka ekspor pasir laut.


Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Greenpeace: Tidak Belajar dari Kesalahan

5 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Greenpeace: Tidak Belajar dari Kesalahan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka keran ekspor pasir laut yang sempat dihentikan selama 20 tahun. Greenpeace mengungkap potensi kerusakan alam.


Terpopuler: Ini ASN yang Berhak Menerima Gaji ke-13, Raksasa Mobil Listrik BYD Berminat Investasi di Indonesia

6 jam lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Terpopuler: Ini ASN yang Berhak Menerima Gaji ke-13, Raksasa Mobil Listrik BYD Berminat Investasi di Indonesia

Gaji ke-13 bagi ASN, termasuk PNS, akan diberikan mulai 5 Juni 2023. Siapa saja yang berhak menerimanya?


Jokowi Terbitkan Izin Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Masyarakat Lokal

17 jam lalu

Suasana suatu pagi di Tanjung Setia, Pesisir Barat, para peselancar berjalan di tepian pantai mencari gulungan ombak. Tempo/Amston Probel
Jokowi Terbitkan Izin Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Masyarakat Lokal

Direktur Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menanggapi langkah Presiden Jokowi membuka kembali ekspor pasir laut.


Cerita Pakar Hukum Unpad Diajak Bergabung ke Tim Reformasi Hukum Mahfud Md

17 jam lalu

Menkopolhukam Mahfud Md memberikan keterangan pers sebelum rapat dengan Komisi III DPR, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Selasa, 11 April 2023. (Rosseno Aji)
Cerita Pakar Hukum Unpad Diajak Bergabung ke Tim Reformasi Hukum Mahfud Md

Mahfud Md mengatakan membentuk Tim Reformasi Hukum untuk membenahi karut marut hukum di Indonesia.