Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PBNU Dukung Pengesahan RUU PPRT : Wujud Kepatuhan Agama

Sejumlah Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan aktivis bersorak-sorai gembira usai RUU PPRT disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Dalam rapat paripurna tersebut DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi usul inisiatif DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sejumlah Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan aktivis bersorak-sorai gembira usai RUU PPRT disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Dalam rapat paripurna tersebut DPR RI secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) menjadi usul inisiatif DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Perwakilan Pengurus Besar Nahdhatul Ulama (PBNU) Aniq Nawawi mendukung pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT menjadi RUU Inisiatif DPR dalam rapat paripurna ke-19 masa sidang IV yang digelar pada 21 Maret 2023.

Aniq berujar bahwa dukungan pengesahan RUU PPRT sebagai RUU inisiatif merupakan salah satu bentuk ketaatan pada nilai-nilai agama.

"Pengurus besar ulama dan warga NU secara umum akan terus mendukung disahkannya rancangan undang-undang kerja rumah tangga karena bagi NU mendukung pengesahan rancangan undang-undang pekerja rumah tangga sama saja dengan mengindahkan nilai-nilai agama.” ujarnya pada Konferensi Pers Paska RUU PPRT Jadi Inisiatif DPR pada 27 Maret 2023.

Ia menjelaskan bahwa dalam kajian fiqih para ulama NU, pekerja rumah tangga merupakan pekerjaan yang setara dengan pekerjaan profesional, sehingga berhak memperoleh kesetaraan posisi.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Pekerja rumah tangga harus ditempatkan di dalam derajat yang sama dengan pekerja-pekerja profesional yang lain. Karena itu jika selama ini ada fenomena di mana pekerja rumah tangga stigma atau ditempatkan di dalam posisi yang tidak sama dengan pekerja-pekerja lainnya menurut kami itu merupakan kezaliman," ujar Aniq. 

Ia menuturkan bahwa PBNU terus mendukung disahkanya RUU PPRT menjadi Undang-Undang sebagai bentuk melawan kezaliman. "Bahwa sampai kapanpun pengurus besar untuk ulama tentu saja akan selalu mendukung disahkanya rancangan undang-undang kerja perlindungan pekerja rumah tangga," katanya menegaskan.

Pilihan Editor: Menilik RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT, Apa Saja Bahasannya?

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Audiensi di DPR, 5 Organisasi Profesi Kesehatan: Sikap Kita Tetap, Stop Pembahasan RUU Kesehatan!

4 jam lalu

Sejumlah massa Tenaga Kesehatan membentangkan spanduk saat menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Senin, 5 Juni 2023. Aksi yang diikuti oleh 5 organisasi profesi medis yakni, PB IDI, PPNI, IBI, PDGI, dan IAI tersebut menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Audiensi di DPR, 5 Organisasi Profesi Kesehatan: Sikap Kita Tetap, Stop Pembahasan RUU Kesehatan!

DPR sempat mengajak beraudiensi 5 organisasi profesi kesehatan ihwal tuntutan penolakan pembahasan RUU Kesehatan.


Erick Thohir Jelaskan Alasan Usulan PMN 2024 Naik Jadi Rp 57,96 Triliun

9 jam lalu

Menteri BUMN Erick Thohir memberikan keterangan pers saat peluncuran Lokananta Solo, Jawa Tengah, Sabtu malam, 3 Juni 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Erick Thohir Jelaskan Alasan Usulan PMN 2024 Naik Jadi Rp 57,96 Triliun

Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menjelaskan mengapa usulan penyertaan modal negara atau PMN tunai bagi BUMN naik menjadi Rp 57,96 triliun. Bagaimana rinciannya?


Cerita Nila Raih Beasiswa ke Maroko, Ini Tipsnya

11 jam lalu

Nila Maghfuroti, penerima beasiswa PBNU-Maroko tahun 2022. Foto: Dok Pribadi
Cerita Nila Raih Beasiswa ke Maroko, Ini Tipsnya

Nila Maghfuroti merupakan satu dari 30 penerima beasiswa ke Maroko pada 2022-2023.


Ada Demo IDI, Polda Metro Imbau Warga Hindari Jalan Depan DPR-MPR

11 jam lalu

5 organisasi profesi tenaga medis dan tenaga kesehatan dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Apoteker Indonesia IAI di depan Gedung DPR RI, Senin, 5 Juni 2023. IStimewa
Ada Demo IDI, Polda Metro Imbau Warga Hindari Jalan Depan DPR-MPR

Ikatan Dokter Indonesia atau IDI menggelar aksi protes Rancangan Undang-Undang Kesehatan di depan Gedung DPR-MPR.


Turun ke Jalan, Organisasi Profesi Nilai RUU Kesehatan Tak Dibahas Transparan

12 jam lalu

Ribuan tenaga kesehatan saat melakukan aksi damai di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Senin 8 Mei 2023. Dalam aksinya 5 Organisasi Profesi Kesehatan yang terdiri dari Ikatan Dokter Indonesia, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, dan Ikatan Bidan Indonesia melakukan penolakan atas RUU Kesehatan Omnibuslaw. TEMPO/Subekti.
Turun ke Jalan, Organisasi Profesi Nilai RUU Kesehatan Tak Dibahas Transparan

Beni Satria mengatakan pembahasan RUU Kesehatan tidak transparan dan terbuka. Organisasi profesi resmi justru tak diajak bicara.


Makna Logo PKB, Apa Arti 9 Bintang dan Peta Indonesia?

1 hari lalu

Logo Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Makna Logo PKB, Apa Arti 9 Bintang dan Peta Indonesia?

Ini makna logo Partai Kebangkitan Bangsa termasuk arti 9 bintang di dalamnya. Pernahkan logo PKB ini berubah?


Sempat Enggan, Ini Alasan Gus Dur Dirikan PKB Nomor Urut 1 di Pemilu 2024

2 hari lalu

Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. dok. TEMPO
Sempat Enggan, Ini Alasan Gus Dur Dirikan PKB Nomor Urut 1 di Pemilu 2024

Gus Dur awalnya enggan mendirikan PKB, yang sekarang nomor urut 1 di Pemilu 2024. Lantas apa alasan Gus Dur akhirnya menyetujui partai tersebut?


Peserta Pemilu 2024: PKB Nomor Urut 01, Tak Bisa Lepas dari Peran Gus Dur

3 hari lalu

Ketua Umum Dewan Syura DPP PKB Abdurrahman Wahid memberikan keterangan kepada sejumlah wartawan di Jakarta, (18/01). Gus Dur menyatakn sambil mununggu hasil penghitungan suara definitif dari Pemilu 2009 sejumlah daerah diperkenankan adanya koalisi lo
Peserta Pemilu 2024: PKB Nomor Urut 01, Tak Bisa Lepas dari Peran Gus Dur

PKB resmi jadi anggota Pemilu 2024 dengan nomor urut 01. Berikut profilnya, dan kaitannya dengan Gus Dur dan PBNU.


Pemerintah Masih Tunggu Undangan DPR RI untuk Bahas Bersama RUU Perampasan Aset

4 hari lalu

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly saat menghadiri acara Paralegal Justice Award 2023, Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 1 Juni 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Pemerintah Masih Tunggu Undangan DPR RI untuk Bahas Bersama RUU Perampasan Aset

Yasonna Laoly menjelaskan, Pemerintah telah menyerahkan draf RUU Perampasan Aset, dan kini tengah menunggu jadwal pembahasan di Senayan.


Pemilu 2024, KMHDI Ragukan Independensi KPU Sebagai Penyelenggara

4 hari lalu

Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan melakukan aksi menolak PKPU 10 pasal 8 ayat 2 di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin, 8 Mei 2023. Dalam aksinya mereka menolak peraturan PKPU nomor 10 tahun 2023 itu dianggap dapat mengancam keterwakilan perempuan dalam berpolitik di masa pemilu yang akan datang, Mereka juga mendesak agar KPU mengembalikannya pada ketentuan pembulatan ke atas sesuai ketentuan sebelumnya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pemilu 2024, KMHDI Ragukan Independensi KPU Sebagai Penyelenggara

KMHDI menilai KPU tak independen karena mendapatkan tekanan dari DPR soal peraturan yang membahas keterwakilan perempuan pada Pemilu 2024.