Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Yandri Susanto: Penolakan Timnas Israel, Sikap Rakyat Indonesia Sesuai Amanat Konstitusi

image-gnews
Wakil Ketua MPR H. Yandri Susanto
Wakil Ketua MPR H. Yandri Susanto
Iklan

INFO NASIONAL – Wakil Ketua MPR Yandri Susanto merespon polemik tentang keikutsertaan Timnas Israel dalam putaran Piala Dunia U-20 di Indonesia. Respon itu dia utarakan saat melakukan kunjungan kerja ke Mojokerto, Jawa Timur, 26 Maret 2023.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu terlepas dari urusan Piala Dunia U-20, sejak awal memang kehadiran negara Israel dan warganya ke Indonesia memang tidak boleh. “Karena tidak memiliki hubungan diplomatik,” ujarnya.

Menurutnya, untuk memasuki setiap negara terdapat jalur atau pintu gerbang resmi. Untuk melalui jalur tersebut maka perlu passport dan atau visa.

“Nah, antara Indonesia dan Israel tidak ada hubungan diplomatik,” tutur pria asal Bengkulu itu. Dengan demikian tidak mungkin Timnas Israel bisa datang ke Indonesia.

Gelombang penolakan Timnas Israel dari berbagai ormas bahkan Pemerintah Provinsi Bali juga melakukan hal yang sama, hal demikian dikatakan sebagai puncak dari sikap sebagian besar warga Indonesia. Sikap yang ditunjukan warga Indonesia tersebut diakui sebagai sikap yang sesuai dengan amanat konstitusi. “Yakni semangat menghapus segala bentuk penjajahan di dunia,” tuturnya.

Yandri Susanto memuji sikap yang demikian yang ada dibenak hati sanubari rakyat Indonesia. “Kita pun tak setuju dengan kehadiran Timnas Israel ke Indonesia,” tegasnya. “Timnas Israel pantas untuk ditolak”, tambahnya.

Piala Dunia U-20 diharap tetap berlangsung dan dipersilahkan Timnas Israel berpartisipasi namun disarankan agar mereka bermain di negara terdekat Indonesia yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Israel.

Penolakan delegasi olahraga dari Israel yang dilakukan oleh banyak negara menurut Yandri Susanto bisa menjadi pelajaran bagi negara itu sendiri. “Mereka biar berpikir ulang soal penjajahan yang dilakukan,” tuturnya.

“Bila mereka sewenang-wenang kepada masalah kemanusiaan maka banyak negara yang akan memboikotnya,” tambahnya. Dia pun menegaskan perlunya semua negara untuk memandang manusia penuh dengan kesetaraan dan keadilan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mandiri Group Santuni 57.000 Anak Yatim dan Duafa

4 menit lalu

Mandiri Group Santuni 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Bank Mandiri memberikan bingkisan kepada 57.000 anak yatim dan duafa di seluruh Indonesia.


Bamsoet Dukung Kerjasama PT JIO Distribusi Indonesia dan BAIC Internasional Hadirkan Mobil Jeep BAIC

38 menit lalu

Bamsoet Dukung Kerjasama PT JIO Distribusi Indonesia dan BAIC Internasional Hadirkan Mobil Jeep BAIC

Bambang Soesatyo mendukung masuknya Beijing Automotive Group melalui BAIC Internasional meramaikan pasar otomotif Indonesia.


Strategi Kemenhub Pastikan Mudik Lebaran 2024 Nyaman dan Ceria

41 menit lalu

Strategi Kemenhub Pastikan Mudik Lebaran 2024 Nyaman dan Ceria

Puluhan ribu armada disiapkan di sektor transportasi darat, laut, dan udara. Semua untuk melayani 193,6 juta pemudik.


Rekomendasi Tempat Wisata dan Kuliner untuk Keluarga di Hong Kong

1 jam lalu

Rekomendasi Tempat Wisata dan Kuliner untuk Keluarga di Hong Kong

Hong Kong, sebuah kota yang memikat dengan perpaduan antara budaya tradisional dan kemajuan modern, menawarkan pengalaman liburan yang tak terlupakan bagi seluruh anggota keluarga.


Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur

1 jam lalu

Sistem E-Katalog Versi 6.0 LKPP Resmi Meluncur

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) meresmikan peluncuran Katalog Elektronik Versi 6.0 pada Kamis, 28 Maret 2024, di Jakarta.


Ketua DPR RI Puan Maharani: Komitmen Terhadap Kesejahteraan Ibu dan Anak Melalui RUU KIA

1 jam lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani: Komitmen Terhadap Kesejahteraan Ibu dan Anak Melalui RUU KIA

Ketua DPR RI, Dr. (H.C) Puan Maharani, dengan tegas menegaskan bahwa DPR RI memiliki komitmen yang kuat terhadap kesejahteraan ibu dan anak melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan atau RUU KIA.


BNPT Mendukung Tercapainya Visi Indonesia Emas 2045

2 jam lalu

BNPT Mendukung Tercapainya Visi Indonesia Emas 2045

Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) Bangbang Surono, A.k, M.M, CA., optimis BNPT mampu berperan dan berdampak dalam mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045.


Ternyata, 99% Senjata Israel Diimpor dari Dua Negara Ini

2 jam lalu

Presiden AS Joe Biden menyetujui rencana penjualan senjata berpemandu presisi senilai US$ 735 juta (Rp 10,4 triliun) ke Israel di tengah konflik yang kian memanas antara Palestina dan Israel. Joe Biden menjual bom pintar Joint Direct Attack Munition, atau JDAM, yang dibuat oleh Boeing senilai US dollar 735 juta atau sekitar Rp 10,4 triliun. ausairpower.net
Ternyata, 99% Senjata Israel Diimpor dari Dua Negara Ini

Seruan internasional agar negara-negara menghentikan perdagangan senjata dengan Israel menguat, tetapi ternyata pemain utamanya dua negara ini.


Universitas Terbuka Menegaskan Keterlibatan dalam Program MBKM

2 jam lalu

Universitas Terbuka Menegaskan Keterlibatan dalam Program MBKM

Sejumlah pemberitaan yang beredar di media belakangan ini menyinggung tentang keterlibatan Universitas Terbuka (UT) dalam program Ferienjob yang dijalankan melalui PT CVGEN dan PT Sinar Harapan Bangsa (SHB) sebagai penyelenggara program tersebut.


Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

3 jam lalu

Tingkatkan Layanan, KKP Terapkan Sistem Anti Suap

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) terus berupaya melakukan kegiatan pencegahan korupsi.