Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tolak UU Cipta Kerja, Serikat Buruh Akan Mogok Kerja Hingga Lumpuhkan Aktivitas Pelabuhan Tanjung Priok

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyampaikan orasi saat menggelar konferensi pers di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Ahad, 26 Maret 2023. Dalam kegiatan tersebut sejumlah organisasi pelajar pemuda mahasiswa, aliansi buruh, dan gerakan Rakyat menuntut Presiden dan DPR Batalkan UU Cipta Kerja Inkonstitusional. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyampaikan orasi saat menggelar konferensi pers di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Ahad, 26 Maret 2023. Dalam kegiatan tersebut sejumlah organisasi pelajar pemuda mahasiswa, aliansi buruh, dan gerakan Rakyat menuntut Presiden dan DPR Batalkan UU Cipta Kerja Inkonstitusional. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Serikat Buruh Transportasi Nasional (SBTN), Burhanuddin, menyatakan pihaknya akan melakukan aksi mogok kerja sebagai bentuk penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI pada Selasa lalu, 21 Maret 2023. Dia bahkan mengancam aksi mogok massal itu akan melumpuhkan Pelabuhan Tanjung Priok.

Burhanuddin menyatakan aksi mogok massal itu akan mereka lakukan jika pemerintah dan DPR tak menggubris tuntutan mereka agar UU tersebut dicabut. Dia menyatakan, seluruh rekannya yang bekerja sebagai buruh di Pelabuhan Tanjung Priok siap mogok hingga aktivitas di sana terhenti.

"Kami seluruh serikat di pelabuhan Tanjung Periok akan siap aksi melumpuhkan pelabuhan Tanjung Periok,"  ujarnya saat di konferensi pers Aksi Massa Menolak Perppu Ciptakerja, di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Ahad, 26 Maret 2023.

Burhanuddin menilai UU Cipta Kerja tidak berpihak pada buruh. Dia menjelaskan sejumlah pasal dalam UU tersebut yang dinilai merugikan para pekerja. Diantaranya adalah soal pengaturan upah minimum, mudahnya aturan soal pemecatan hingga soal cuti hamil bagi pekerja perempuan yang dihapuskan.

"Karena itu sangat merugikan kita, sangat merugikan buruh, sangat merugikan bangsa Indonesia," ujarnya. 

Tak akan pilih partai yang menyetujui pengesahan Perpu Cipta Kerja 

Tak hanya itu, Burhanuddin pun menyatakan bahwa para pekerja tak akan memilih partai politik yang menyetujui pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-udang. Dia menyatakan mereka hanya akan memilih partai yang mendukung hak-hak buruh.

"Saat itu juga kita semua tidak akan memilih partai-partai yang ikut mengesahkan UU Cipta Kerja, kita semua tidak akan memilih partai itu," ujarnya. 

Selanjutnya, YLBHI kembali permasalahkan kegentingan dalam penerbitan Perpu Cipta Kerja

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Agus Rahardjo Sempat Ceritakan Pertemuan dengan Jokowi ke Koleganya di KPK

7 menit lalu

Ketua KPK Agus Rahardjo bersama empat Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang dan Laode M. Syarief didampingi juru bicara KPK Febri Diansyah (kiri), memberikan keterangan pers terkait laporan kinerja KPK 2016-2019 menjelang berakhirnya masa jabatan mereka, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 17 Desember 2019. Dalam laporannya, mereka menyampaikan bahwa KPK telah menjerat 608 koruptor dari berbagai unsur dan enam korporasi selama 2016-2019. TEMPO/Imam Sukamto
Agus Rahardjo Sempat Ceritakan Pertemuan dengan Jokowi ke Koleganya di KPK

Agus Rahardjo mengatakan, dia sempat menceritakan ihwal perintah Jokowi menyetop kasus e-KTP ke komisioner KPK lainnya.


Tom Lembong Sebut Pemerintah Era Jokowi Terlalu Terobsesi pada Nikel dan Mobil Listrik

11 menit lalu

Presiden Joko Widodo memberi sambutan usai meresmikan pembangunan pabrik Smelter PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin, 27 Desember 2021. Pembangunan smelter milik PT. VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp47 triliun dan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.515 orang. ANTARA FOTO/Jojon
Tom Lembong Sebut Pemerintah Era Jokowi Terlalu Terobsesi pada Nikel dan Mobil Listrik

Pemerintah era Presiden Jokowi getol melakukan hilirisasi nikel untuk meningkatkan nilai tambah bahan baku mineral tersebut.


Eddy Hiariej Mundur, Kemenkumham Belum Tahu

26 menit lalu

Wamenkumham Edward Omar Sharief Hiariej alias Eddy Hiariej hadir untuk memberikan klarifikasi atas pelaporan dan pengaduan terhadap dirinya, di bagian Pengaduan Masyarakat KPK, Jakarta, Senin, 20 Maret 2023. Akibat laporan itu, Sugeng pun dilaporkan balik oleh asisten Eddy bernama Yogi Arie Rukmana ke Bareskrim Mabes Polri. TEMPO/Imam Sukamto
Eddy Hiariej Mundur, Kemenkumham Belum Tahu

Kemenkumham mengatakan belum mengetahui pengunduran diri Eddy Hiariej dari jabatan Wamenkumham.


Ganjar Pranowo Cerita Alasan Maju sebagai Capres lantaran Diskusi dengan Presiden Jokowi

57 menit lalu

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo (kanan) berbincang dengan pengemudi ojek saat mengunjungi Pasar Baru, Klandasan Ilir, Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa 5 Desember 2023. Dalam kesempatan tersebut Ganjar Pranowo berdialog dengan pemgemudi ojek, pedagang sayur mayur hingga membeli dagangannya berupa cabai dan tempe. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Ganjar Pranowo Cerita Alasan Maju sebagai Capres lantaran Diskusi dengan Presiden Jokowi

Ganjar Pranowo bercerita soal kedekatannya dengan Presiden Jokowi hingga akhirnya ia membuat keputusan untuk maju sebagai capres di Pemilu 2024.


Istana Belum Berencana Mengambil Langkah Hukum terhadap Agus Rahardjo

1 jam lalu

Ketua KPK Agus Rahardjo menjawab pertanyaan wartawan setelah menyerahkan berkas uji materi UU KPK di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 20 November 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Istana Belum Berencana Mengambil Langkah Hukum terhadap Agus Rahardjo

Istana memastikan belum akan mengambil langkah hukum terhadap eks Ketua KPK Agus Rahardjo yang mengungkap dugaan intervensi oleh Presiden Jokowi


Pemerintah Jokowi Buka Masukan soal Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden di RUU DKJ

1 jam lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui di kantor Kementerian Sekretaris Negara pada Rabu, 6 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pemerintah Jokowi Buka Masukan soal Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden di RUU DKJ

Pemerintah Presiden Jokowi terbuka atas berbagai masukan terhadap RUU DKJ, termasuk kewenangan Presiden menunjuk gubernur di Jakarta.


Tom Lembong Sebut 3 Masalah Besar Program Hilirisasi Jokowi

1 jam lalu

Tim Nasional Pemenangan (TPN)  Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Tom Lembong, ketika ditemui di Gedung Pakarti Centre Jakarta pada Rabu, 6 Desember 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Tom Lembong Sebut 3 Masalah Besar Program Hilirisasi Jokowi

Co-captain Timnas AMIN, Tom Lembong, menilai program hilirisasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Jokowi memiliki tiga masalah besar.


Revisi UU ITE Kedua Disahkan DPR: Jusuf Kalla, Rocky Gerung, Elsam dan KontraS Pernah Kritik RUU ITE

2 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyerahkan salinan Pandangan Pemerintah terkait RUU untuk perubahan kedua UU ITE di Rapat Paripurna ke-10 masa sidang II tahun sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa 5 Desember 2023. ANTARA/Livia Kristianti
Revisi UU ITE Kedua Disahkan DPR: Jusuf Kalla, Rocky Gerung, Elsam dan KontraS Pernah Kritik RUU ITE

Revisi UU ITE disahkan DPR. Beberapa tokoh pernah kritik dan menolak UU ITE dari Jusuf Kalla, Rocky Gerung, KontraS hingga Elsam memuat pasal karet.


Wamenkumham Eddy Hiariej Ajukan Surat Pengunduran Diri ke Jokowi

2 jam lalu

Wamenkumham Edward Omar Sharief Hiariej alias Eddy Hiariej hadir untuk memberikan klarifikasi atas pelaporan dan pengaduan terhadap dirinya, di bagian Pengaduan Masyarakat KPK, Jakarta, Senin, 20 Maret 2023. Dalam laporan oleh Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso pada 14 Maret 2023, Eddy dituding menerima Rp 7 miliar melalui asisten pribadinya. TEMPO/Imam Sukamto
Wamenkumham Eddy Hiariej Ajukan Surat Pengunduran Diri ke Jokowi

Ari Dwipayana mengatakan Istana sudah menerima surat pengunduran diri Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej.


Jokowi Kirim Mobil SMK di Kupang, 'Anak NTT Sangat Mencintaimu'

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo mendapat gelas bergambar foto bersama Ibu Negara Iriana saat mengunjungi SMK Negeri 5 Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada Rabu, 6 Desember 2023. Dokumentasi Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Kirim Mobil SMK di Kupang, 'Anak NTT Sangat Mencintaimu'

Jokowi mengirimkan satu unit kendaraan roda empat untuk SMK Negeri 5 Kota Kupang, Provinsi NTT, untuk mendukung praktik pembelajaran siswa di sekolah.