TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas angkat bicara soal pernyataan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza yang menyebut larangan buka puasa bersama para pejabat dapat membuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi dicap anti-Islam. Menurut Yaqut, larangan buka puasa bersama itu tak serta merta membuat ucapan Yusril menjadi benar.
"Enggak lah, Presiden sangat concern terhadap Islam. Presiden sangat perhatian dengan umat Islam," kata Menag Yaqut di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 24 Maret 2023.
Yaqut mengatakan dirinya bakal menerapkan aturan tersebut di Kementrian Agama. Sebagai anak buah Presiden, Yaqut mengaku tak bisa menolak arahan tersebut.
Meski begitu, Yaqut menyebut surat edaran atau SE soal larangan buka bersama itu belum terbit sampai sekarang.
"Belum (ada SE larangannya), nanti cek dulu saya," kata Yaqut.
Sebelumnya, Yusril menilai surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 tidak secara tegas mengatur larangan hanya untuk instansi pemerintah saja. Sehingga berpotensi 'diplesetkan' untuk melarang kegiatan buka bersama yang dilakukan masyarakat.
Surat itu ditujukan kepada para Menteri, Jaksa Agung, Kapolri serta badan dan lembaga pemerintah. Dalam surat itu, Mendagri diminta untuk menindaklanjuti surat tersebut ke jajaran pemerintah daerah.
"Meskipun surat Seskab itu ditujukan kepada para pejabat pemerintahan, namun larangan penyelenggaraan buka puasa bersama itu tidak secara tegas menyebutkan hanya berlaku di internal instansi pemerintahan. Akibatnya, surat itu potensial 'diplesetkan' dan diperluas maknanya sebagai larangan buka puasa bersama di masyarakat." ujar Yusril melalui keterangan tertulis pada 23 Maret 2023.
Yusril juga menyarankan untuk Sekretaris Kabinet untuk merevisi surat tersebut untuk menghindari kesan Pemerintah anti islam. Masyarakat yang berseberangan dengan Pemerintah, menurut Yusril, akan mengambil contoh aneka kegiatan seperti konser musik dan olah raga yang dihadiri ribuan orang, malah tidak dilarang oleh Pemerintah. Sebaliknya kegiatan yang bersifat keagamaan dengan jumlah yang hadir pasti terbatas, justru dilarang Pemerintah.
"Saya khawatir surat tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menyudutkan Pemerintah dan menuduh Pemerintahan Jokowi anti Islam," tambahnya.
Klarifikasi Seskab
Tak lama setelah Yusril memberikan kritik terhadap aturan itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengklarifikasi arahan Jokowi tentang larangan buka puasa bersama.
"Yang pertama bahwa buka puasa itu atau arahan Presiden itu hanya ditujukan kepada para Menko, Menteri, dan kepala lembaga pemerintah," ujar Pramono.
Pramono memastikan larangan buka puasa bersama itu tidak berlaku bagi masyarakat umum. Sehingga, dia memastikan masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan atau menyelenggarakan buka puasa bersama.
Selain itu, Pramono menyebut larangan buka puasa bersama itu lantaran aparat sipil negara, pejabat pemerintah sedang mendapatkan sorotan yang sangat tajam dari masyarakat.
"Untuk itu Bapak Presiden meminta kepada jajaran pemerintah, ASN untuk berbuka puasa dengan pola hidup yang sederhana, tidak melakukan atau mengundang para pejabat jika mereka melakukan buka puasa bersama," kata Pramono.
Sehingga dengan demikian, Jokowi berharap para pejabat dapat memberikan contoh kepada masyarakat soal kesederhanaan.
M JULNIS FIRMANSYAH
Pilihan Editor: Yusril Sarankan Jokowi Cabut Larangan Buka Bersama: Bisa Jadi Bahan Sudutkan Pemerintah
