PBB dan PPP Kritisi Larangan Bukber, Pemerintah Bisa Dituduh Anti-Islam

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melarang kegiatan buka puasa bersama (Bukber) melalui surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 38/Seskab/DKK/03/2023 menuai kritik dan saran dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Apa kata mereka?

PBB: Pemerintah Jokowi bisa dituduh anti-Islam

Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra menyarankan Sekretaris Kabinet untuk merevisi surat tersebut untuk menghindari kesan pemerintah anti-Islam. Masyarakat yang berseberangan dengan Pemerintah, menurut Yusril, akan mengambil contoh aneka kegiatan seperti konser musik dan olah raga yang dihadiri ribuan orang, malah tidak dilarang oleh Pemerintah. Sebaliknya kegiatan yang bersifat keagamaan dengan jumlah yang hadir pasti terbatas, justru dilarang Pemerintah.

"Saya khawatir surat tersebut dijadikan sebagai bahan untuk menyudutkan Pemerintah dan menuduh Pemerintahan Jokowi anti-Islam," tambahnya.

Yusril menilai surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia tidak secara tegas mengatur larangan hanya untuk instansi pemerintah saja. Sehingga berpotensi 'diplesetkan' untuk melarang kegiatan buka puasa bersama yang dilakukan masyarakat.

Surat itu ditujukan kepada para Menteri, Jaksa Agung, Kapolri serta badan dan lembaga pemerintah. Dalam surat itu, Mendagri diminta untuk menindaklanjuti surat tersebut ke jajaran pemerintah daerah.

"Meskipun surat Seskab itu ditujukan kepada para pejabat pemerintahan, namun larangan penyelenggaraan buka puasa bersama itu tidak secara tegas menyebutkan hanya berlaku di internal instansi pemerintahan. Akibatnya, surat itu potensial 'diplesetkan' dan diperluas maknanya sebagai larangan buka puasa bersama di masyarakat." ujar Yusril melalui keterangan tertulis pada 23 Maret 2023.

Selanjutnya: Jangan sampai dianggap menghalangi…

• 1
• 2
• Selanjutnya