Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mic Wakil Demokrat Mati saat Pengesahan Perpu Cipta Kerja, Herzaky: Demokrasi Tidak Sedang Baik-baik Saja

Reporter

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan kekecewaannya karena Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat mengalami mati microphone ketika menyampaikan interupsi di rapat paripurna pengesahan Perpu Cipta Kerja. Herzaky pun mempertanyakan demokrasi hanya untuk segelitir orang. 

"Amat mengecewakan kembali mic anggota Dewan kami dimatikan ketika berbicara mengenai ini," ungkapnya saat dihubungi, Kamis, 24 Maret 2023. 

Kemudian Herzaky mengatakan kondisi demokrasi saat ini hanyalah dimiliki oleh segelitir orang yang punya kuasa. "Mengatur-atur siapa yang boleh berbicara dan tidak," ucapnya. 

Herzaky pun menganggap demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. "Masih mau bilang demokrasi kita baik-baik saja?," ucapnya. 

Herzaky menyayangkan DPR RI melakukan pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi UU dengan dalih yang tidak setuju bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Herzaky, pembahasan Perpu Cipta Kerja ini masuk ranah open legal legacy

"Bahaya ini salah kaprah seperti ini makin meluas, seakan-akan tiap permasalahan demokrasi, harus dibawa ke meja hukum, dibawa-bawa ke pengadilan," sebutnya.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Partai Demokrat menolak pengesahan Perpu Cipta Kerja. Hinca yang maju di podium menyampajkan berbagai pandangan Demokrat soal Perpu Cipta Kerja. Salah satunya berkenaan dengan alasan kegentingan memaksa yang kerap digembor-gemborkan pemerintah tidak rasional sebagai alasan mengeluarkan Perpu.

"Kita bertanya, Perpu ini hadir untuk kegentingan memaksa atau kepentingan penguasa?” kata Hinca.

Tak hanya itu, Hinca mengatakan dalam putusan MK menuntut perbaikan itu supaya melibatkan unsur partisipatif dan legitimate. Namun tak tampak perbedaan berarti pada UU sebelumnya dengan Perpu ini. 

DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU dalam rapat paripurna ke-19 masa sidang IV yang digelar hari ini. Adapun rapat ini dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Pilihan Editor: Perpu Cipta Kerja Disahkan, Amnesty Sebut DPR Tak Hargai Putusan MK dan Abaikan Aspirasi Rakyat

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Bacawapres Anies Baswedan Diumumkan Paling Lambat 16 Juli 2023

2 jam lalu

Anies Baswedan usai mengisi kuliah umum di acara Orientasi Caleg DPR RI Partai NasDem di NasDem Tower, Jumat 2 Juni 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Bacawapres Anies Baswedan Diumumkan Paling Lambat 16 Juli 2023

Nama bakal calon wakil presiden Anies Baswedan telah mengerucut ke satu nama.


Partai Buruh Akan Gelar Demo di Depan Gedung MK Senin Mendatang

3 jam lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat memimpin aksi masa di depan Kantor Pajak menuntut Dirjen Pajak Suryo Utomo mundur dari jabatannya, Jumat 10 Maret 2023. TEMPO/Ade Ridwan Yandwiputra
Partai Buruh Akan Gelar Demo di Depan Gedung MK Senin Mendatang

Partai Buruh akan menggelar demo penolakan terhadap UU Cipta Kerja, Presidential Threshold dan Parliamentary Threshold.


Pemerintah Masih Tunggu Undangan DPR RI untuk Bahas Bersama RUU Perampasan Aset

23 jam lalu

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly saat menghadiri acara Paralegal Justice Award 2023, Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 1 Juni 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Pemerintah Masih Tunggu Undangan DPR RI untuk Bahas Bersama RUU Perampasan Aset

Yasonna Laoly menjelaskan, Pemerintah telah menyerahkan draf RUU Perampasan Aset, dan kini tengah menunggu jadwal pembahasan di Senayan.


Anies Baswedan Temui Yudhoyono di Museum SBY*ANI Pacitan

1 hari lalu

Bakal Calon Presiden Republik Indonesia Anies Baswedan memberikan keterangan pers di Jl Brawijaya X, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Mei 2023. Dalam keterangan pers tersebut Koalisi Perubahan menyatakan tetap optimis dan solid menyusul pernyataan Presiden Jokowi yang ikut cawe-cawe dalam pelaksanaan Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Anies Baswedan Temui Yudhoyono di Museum SBY*ANI Pacitan

Hingga rombongan Anies Baswedan keluar lagi dari kompleks museum, tak sepatah kata pun pernyataan disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu


Anies Baswedan Temui SBY dan AHY di Pacitan Hari Ini, Bahas Soal Cawapres?

1 hari lalu

Silahturahmi Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY ke kediaman Capres Koalisi Perubahan untuk Perbaikan (KPP) Anies Baswedan di di Jalan Lebak Bulus II Dalam, Cilandak, Jakarta Selatan, Sabtu, 22 April 2023. Foto Istimewa
Anies Baswedan Temui SBY dan AHY di Pacitan Hari Ini, Bahas Soal Cawapres?

Anies Baswedan akan menemui SBY dan AHY di Pacitan, Jawa Timur, hari ini.


Pemilu 2024, KMHDI Ragukan Independensi KPU Sebagai Penyelenggara

1 hari lalu

Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan melakukan aksi menolak PKPU 10 pasal 8 ayat 2 di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin, 8 Mei 2023. Dalam aksinya mereka menolak peraturan PKPU nomor 10 tahun 2023 itu dianggap dapat mengancam keterwakilan perempuan dalam berpolitik di masa pemilu yang akan datang, Mereka juga mendesak agar KPU mengembalikannya pada ketentuan pembulatan ke atas sesuai ketentuan sebelumnya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pemilu 2024, KMHDI Ragukan Independensi KPU Sebagai Penyelenggara

KMHDI menilai KPU tak independen karena mendapatkan tekanan dari DPR soal peraturan yang membahas keterwakilan perempuan pada Pemilu 2024.


POJK Bursa Karbon Ditargetkan Kelar Bulan Depan, DPR: Rencana Kita Diskusikan

1 hari lalu

Ilustrasi pajak karbon. Shutterstock
POJK Bursa Karbon Ditargetkan Kelar Bulan Depan, DPR: Rencana Kita Diskusikan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan peraturan OJK atau POJK mengenai bursa karbon selesai pada Juli 2023.


PDIP-Gerindra-PPP Tak Masalah Jokowi Cawe-cawe, PAN Malah Respons Begini

1 hari lalu

Ekspresi Presiden Joko Widodo atau Jokowi melintasi jalanan rusak saat kunjungan kerja di Jalan Terusan Ryacudu, Lampung Selatan, Lampung, Jumat, 5 Mei 2023.  Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
PDIP-Gerindra-PPP Tak Masalah Jokowi Cawe-cawe, PAN Malah Respons Begini

PDIP, Gerindra dan PPP tak mempermasalahkan Jokowi cawe-cawe. Respons teranyar datang dari PAN dan meyakini ini.


RUU Plafon Utang Amerika Serikat Lolos di DPR, Demokrat dan Republik Satu Suara

1 hari lalu

Ketua DPR AS Kevin McCarthy menjelang pemungutan suara yang diharapkan di DPR AS mengenai RUU yang menaikkan plafon utang pemerintah federal sebesar $31,4 triliun, di Washington, AS, 31 Mei 2023. REUTERS/Julia Nikhinson
RUU Plafon Utang Amerika Serikat Lolos di DPR, Demokrat dan Republik Satu Suara

Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat meloloskan undang-undang untuk menangguhkan plafon utang senilai US$31,4 triliun, dengan dukungan mayoritas dari Demokrat dan Republik.


Pemilu 2024, Bawaslu Lampung Temukan Bacaleg Ganda

1 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Pemilu 2024, Bawaslu Lampung Temukan Bacaleg Ganda

Bawaslu Lampung menyatakan Bacaleg ganda tak akan lolos menjadi Caleg pada Pemilu 2024 jika tak memilih salah satu partai politik atau satu dapil.