TEMPO.CO, Jakarta - DPR Komisi Hukum menggelar rapat kerja dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, pada hari ini, Selasa, 21 Maret 2023. Anggota dewan dari seluruh fraksi kompak mencecar ketua lembaga tersebut, Ivan Yustiavandana dengan beragam pertanyaan mengenai transaksi ganjil di Kementerian Keuangan yang diduga mencapai Rp 349 triliun.
Misalnya, Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Fraksi Partai Gerindra Desmond Junaidi Mahesa. Ia berulang kali meminta penegasan kepada Ivan soal kepastian adanya temuan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari transaksi mencurigakan itu.
“Yang 300 triliun itu TPPU?,” tanya Desmond dalam raker bersama PPATK, Selasa, 21 Maret 2023.
“Itu hasil analisis dan hasil pemeriksaan. Tentunya TPPU. Jika tidak ada TPPU, tidak mungkin kami sampaikan,” jawab Ivan.
“Nggak, tegas saja,” ujar Desmond.
“TPPU,” sahut Ivan.
Pernyataan Mahfud Md dipermasalahkan
Desmond turut menyoroti informasi soal TPPU ini yang tidak jelas asal-muasalnya, siapa pelakunya, maupun kepastian keterlibatan suatu lembaga. Dia meminta Ivan untuk menjelaskan seterang-terangnya ihwal informasi yang simpang siur ini.
Sementara itu, anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan dugaan adanya transaksi mencurigakan ini membuat masyarakat enggan membayar pajak. Di sisi lain, Aboe menyayangkan pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md yang mulanya menyampaikan informasi transaksi janggal, namun angkanya berubah-ubah.
“Yang jadi pertanyaan, sebenarnya transaksi apa sih, Pak Ivan? Transaksi apa? Angka sekian ratus triliun ini jenis kelaminnya apa? Biar jelas,” kata Aboe.
Adapun anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai Demokrat Benny Kabur Harman mempertanyakan motif di balik pengungkapan dugaan transaksi janggal ini kepada publik. Padahal, kata Benny, PPATK sesuai konstitusi hanya boleh melaporkan kepada Presiden dan DPR.
Benny bertanya kepada Ivan apakah tindakan Mahfud Md yang mengungkapkan ke publik itu diperbolehkan. Sementara Ivan menyebut bahwa Mahfud merupakan Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.
“Beliau (Mahfud) umumkan ke publik, anda tahu?,” tanya Benny kepada Ivan.
“Saya dengar di media. Saya tahu,” jawab Ivan.
“Apa itu boleh?,” tanya Benny.
“Sepanjang tidak menyebutkan nama,” ujar Ivan.
Benny kembali mengulangi pertanyaannya dengan nada yang mulai tinggi. “Apa itu boleh?,” kata Benny.
“Menurut saya boleh,” kata Ivan.
Mahfud Md ungkap laporan PPATK soal transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md memaparkan adanya kemungkinan transaksi mencurigakan yang jumlahnya mencapai Rp 349 triliun. Dia menyatakan transaksi tersebut bukan uang negara. Selain itu, Mahfud menyebut transaksi mencurigakan itu juga kemungkinan bukan cuma dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan.
"Sekali lagi, itu tidak selalu berkaitan dengan pegawai di Kementerian Keuangan. Itu mungkin yang ngirim siapa ke siapa, dan seterusnya, dan itu mungkin bukan uang negara," ujar Mahfud di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Senin, 20 Maret 2023.
Ivan kemudian menjelaskan bahwa transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun itu terkait dengan ekspor impor dan perpajakan. Dia pun menyatakan bahwa PPATK melaporkan hal ini ke Kementerian Keuangan karena kementerian yang dipimpin oleh Sri Mulyani itu memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengurusi bea ekspor-impor dan pajak.
“Jadi, sama sekali tidak bisa diterjemahkan kejadian tindak pidananya itu di Kementerian Keuangan. Ini jauh berbeda,” kata Ivan.
IMA DINI SHAFIRA | M. JULNIS FIRMANSYAH
