INFO NASIONAL – Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia (State Secretary for Foreign Affairs of Norway) Erling Rimestad berkunjung ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Rabu, 15 Maret 2023.
Dalam pertemuan tersebut, Rimestad disambut oleh Staf Ahli Bidang Konektivitas, Pengembangan Jasa, dan Sumber Daya Alam Kemenko Perekonomian, Dida Gardera. Kunjungan tersebut juga berkaitan dengan pertemuan tahunan ASEAN-Norway Joint Cooperation Committee Meeting dan pertemuan dengan sejumlah pejabat Pemerintah RI.
Dalam pertemuan ini, Pemerintah Indonesia dan Norwegia menyepakati berbagai peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi melalui perjanjian Indonesia – EFTA CEPA (Indonesia – European Free Trade Association Comprehensive Economic Partnership Agreement) yang telah disepakati pada tahun 2018.
Adapun langkah untuk mendorong pemanfaatan perjanjian tersebut melalui kegiatan diseminasi kepada stakeholders dalam negeri masing-masing. Salah satu area of cooperation yang menjadi pembahasan khusus yakni terkait implementasi Digital Trade, yang mana hal ini sejalan dengan upaya Indonesia memasifkan transformasi digital.
Kedua negara turut membahas isu perdagangan dan pembangunan berkelanjutan (Trade and Sustainable Development/TSD), sebagaimana tertuang pada beberapa dokumen antara lain Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) dalam penanganan perubahan iklim, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Satu hal terpenting, produk hukum Indonesia sudah mendukung isu pembangunan berkelanjutan, sebagaimana pencantuman pajak karbon pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Isu TSD juga dibahas dalam berbagai perundingan Foreign Trade Agreement (FTA) yang tengah dilakukan Indonesia dengan sejumlah negara mitra.
Hal lain yang menjadi perhatian Norwegia adalah terkait aturan sertifikasi halal nasional yang dinilai berpotensi membawa dampak pada produk impor dari negara tersebut. Menanggapi, Sahli Dida menyampaikan bahwa Indonesia tengah melakukan reformasi kebijakan, khususnya untuk proses sertifikasi halal.
Sedangkan terkait peraturan terbaru menyangkut due dilligence tentang aspek transparansi dan HAM dalam proses bisnis di Norwegia, Sahli Dida menyampaikan bahwa saat ini Indonesia juga tengah mengatur kebijakan dan tata kelola Bisnis dan HAM.
Selanjutnya, isu kelapa sawit dan penjajakan perdagangan karbon, khususnya di sektor perkebunan/pertanian, serta jasa kemaritiman, khususnya di sektor transportasi dan logistik, juga turut dibahas oleh kedua negara.
Selain itu, disampaikan juga update progress perundingan perjanjian Indonesia-EU CEPA (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement) yang pada bulan Februari lalu telah memasuki putaran ke-13 dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023, serta perundingan IPEF (Indo-Pacific Economic Framework) yang tengah berlangsung di Bali.
Di akhir pertemuan, kedua pihak bersepakat untuk terus meningkatkan komunikasi agar berbagai isu yang menjadi perhatian bersama dapat terakomodasi, termasuk isu pending untuk dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Turut hadir mendampingi Sahli Dida antara lain Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing Ekonomi, dan Asisten Deputi Utilitas dan Manufaktur. Sedangkan State Secretary Erling Rimestad hadir dengan didampingi oleh Duta Besar Norwegia untuk untuk Indonesia dan Duta Besar Norwegia untuk ASEAN. (*)
