TEMPO.CO, Jakarta - Ribuan perangkat desa yang berhimpun dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI berkumpul di area Parkir Timur Senayan Gelora Bung Karno atau GBK di Senayan, Jakarta Pusat, pada Ahad, 19 Maret 2023. Mereka menghadiri acara peringatan sembilan tahun Undang-Undang atau UU Desa bertajuk ‘Membangun Indonesia dari Desa’.
Acara tersebut digelar APDESI, DPN Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI, serta Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional alias Abpednas. Dalam acara tersebut, penyelenggara berencana menetapkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai Bapak Pembangunan Desa. Mereka menilai, Pemerintahan Jokowi serius dan berkomitmen membangun desa.
Sebelumnya, Jokowi juga pernah akan diberi gelar Bapak Pembangunan Desa pada 2019 silam. Penobatan gelar itu rencananya diberikan dalam pertemuan para kepala desa, perangkat desa, dan aparatur pemerintahan desa. Acara saat itu direncanakan dilangsungkan di Gelora Bung Karno pada 2 April 2019.
“Agendanya pemberian gelar Bapak Pembangunan Desa kepada Presiden Jokowi,” kata Ketua Umum Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia kala itu, Sindawa Tarang, saat dikonfirmasi, Selasa, 19 Maret 2019.
Panitia menilai program pemerintah Jokowi memberikan dana desa selama empat tahun memerintah sebagai alasan pemberian gelar. Pada 2016, pemerintah mengucurkan Rp 46,9 triliun dana desa. Angka tersebut meningkat pada 2017 menjadi Rp 60 triliun dan Rp 68 triliun pada 2018. Pada 2019, pemerintah menganggarkan Rp 73 triliun untuk dana desa.
Namun, pada 2022, Jokowi nyatanya menolak disebut sebagai Bapak Pembangunan Desa oleh para kepala desa. Penolakan disampaikan Jokowi saat hadir di acara Silaturahmi Nasional Desa oleh APDESI di Istora Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2022. Jokowi menilai yang layak disebut Bapak Pembangunan Desa adalah para perangkat desa.
“Tadi yang terakhir yang disampaikan mengenai bapak pembangunan desa, yang layak itu bapak ibu semuanya, bukan saya,” kata Presiden kepada para kepala desa yang hadir.
Sebab, kata Jokowi, pihak yang sebenarnya membangun desa adalah semua kepala desa di Indonesia. “Yang bekerja keras membangun desa bapak ibu semuanya. Saya itu bagian policy di atas, jadi bapak pembangunannya itu bapak ibu semuanya,” kata dia.
Saat itu APDESI terang-terangan mendukung masa jabatan Presiden Joko Widodo atau Jokowi 3 periode. Dukungan muncul karena lima tuntutan yang disuarakan kepala desa selama ini dinilai telah dikabulkan oleh Jokowi.
Ketua Umum APDESI Surta Wijaya mengklaim dukungan ini murni aspirasi internal dan tidak ada arahan dari siapapun. Karena tuntutan telah dikabulkan, maka kini giliran para kepala desa yang membela Jokowi. "Kenapa? timbal balik dong," kata dia saat ditemui selepas acara Silahturahmi Nasional Desa di Istora Senayan, Jakarta, Selasa, 29 Maret 2022.
Dukungan muncul di tengah isu yang terus bergulir di masyarakat, baik Jokowi 3 periode maupun penundaan Pemilu 2024. Jokowi berjanji mematuhi konstitusi, tapi mengaku tak bisa melarangnya atas nama demokrasi.
Adapun gelar Bapak Pembangunan Desa untuk Jokowi mirip dengan torehan yang didapatkan Presiden ke-2 RI, Soeharto. Selama memimpin Indonesia pada 1966 hingga 1998, Soeharto diberi julukan Bapak Pembangunan karena masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk program Sekolah Inpres.
Pilihan Editor: Ribuan Kepala Desa Kumpul di Istora, Ada Spanduk Jokowi Bapak Pembangunan
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
