TEMPO.CO, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan setuju dengan usul Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang meminta agar 10 persen APBN dialokasikan untuk program Dana Desa. Menurut Bamsoet, desa pantas mendapat dana lebih mengingat sumber kekayaan alam Indonesia ada di desa.
"Kekayaan Indonesia nomor 1 dunia ada banyak di wilayah Sulawesi. Batu bara nomor 2 di dunia ada di mana? Di Kalimantan dan daerah lainnya, ada di desa. Semua ada di desa, bukan di kota, betul?" ujar Bamsoet saat menghadiri Peringatan UU Desa ke-9 di Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 19 Maret 2023.
Bamsoet menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi memang sudah membuat program dana desa untuk pembangun desa. Namun, Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut jumlah dana tersebut masih jauh dari harapan.
Masih banyak masyarakat desa yang hidup di bawah garis kemiskinan
Bamsoet menyerbu saat ini masih banyak masyarakat desa yang hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal, sumber kekayaan Indonesia banyak dikeruk dari desa. Sehingga, Bamsoet menilai wajar jika para aparatur desa mendapatkan dana lebih dari APBN.
"Ini adalah langkah yang patut kita apresiasi. Langkah selanjutnya adalah bagaimana kita bersama agar 10 persen dana APBN bisa mengalir ke desa, setuju?" kata Bamsoet.
Apdesi desak dana desa sebesar 10 persen dari APBN
Dalam acara yang sama, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Banten, Surta Wijaya meminta agar 10 persen dari dana APBN dialokasikan menjadi Dana Desa. Menurut Surta, pemerintah di desa telah banyak berjasa untuk pemerintah.
"Sebelum republik ini ada, desa lebih awal sudah ada. Kalau kita lihat sejarah ke belakang, kita temukan prasasti di Jawa, prasasti di Sunda, 350 masehi, 381 masehi, desa sudah ada. Artinya, republik ini punya utang ke desa, sepakat?" ujar Surta.
Menurut Surta, dengan peran desa yang begitu besar seharusnya pemerintah pusat tidak memarjinalkan pemrintah desa. Ia meminta agar perkotaan tidak selalu menjadi perhatian pemerintah pusat.
"Tidak lagi orang berpikir, mari kita ke kota. Tidak lagi orang mengais ke kota, tetapi harus turun dan lari ke desa. Semua itu jawabannya adalah dana desa, sepakat? Jadi 10 persen ke depan harga mati dana desa dari APBN, setuju?" kata Surta.
Apdesi juga minta perpanjangan masa jabatan kades
Lebih lanjut, Surta juga meminta pemerintah mengabulkan tuntutan agar masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi 9 tahun. Menurut Surta, pemrintah harus memperjuangkan keinginan para kades tersebut.
Terkait Dana Desa, pemerintah pusat sebenarnya terus meningkatkan alokasi anggaran setiap tahunnya. Pada tahun ini misalnya, alokasi dana tersebut sebesar 70 triliun atau meningkat dari 68 triliun pada tahun 2022. Akan tetapi, pengelolaan dana desa dinilai masih kerap berantakan. Banyak pula kasus korupsi dana desa yang akhirnya menjerat para kepala desa.
