Bamsoet Setuju Permintaan 10 Persen APBN Jadi Dana Desa

Editor

Febriyan

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan setuju dengan usul Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) yang meminta agar 10 persen APBN dialokasikan untuk program Dana Desa. Menurut Bamsoet, desa pantas mendapat dana lebih mengingat sumber kekayaan alam Indonesia ada di desa. 

"Kekayaan Indonesia nomor 1 dunia ada banyak di wilayah Sulawesi. Batu bara nomor 2 di dunia ada di mana? Di Kalimantan dan daerah lainnya, ada di desa. Semua ada di desa, bukan di kota, betul?" ujar Bamsoet saat menghadiri Peringatan UU Desa ke-9 di Senayan, Jakarta Pusat, Ahad, 19 Maret 2023.

Bamsoet menyebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi memang sudah membuat program dana desa untuk pembangun desa. Namun, Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menyebut jumlah dana tersebut masih jauh dari harapan. 

Masih banyak masyarakat desa yang hidup di bawah garis kemiskinan

Bamsoet menyerbu saat ini masih banyak masyarakat desa yang hidup di bawah garis kemiskinan. Padahal, sumber kekayaan Indonesia banyak dikeruk dari desa. Sehingga, Bamsoet menilai wajar jika para aparatur desa mendapatkan dana lebih dari APBN. 

"Ini adalah langkah yang patut kita apresiasi. Langkah selanjutnya adalah bagaimana kita bersama agar 10 persen dana APBN bisa mengalir ke desa, setuju?" kata Bamsoet.

Apdesi desak dana desa sebesar 10 persen dari APBN 

Dalam acara yang sama, Ketua Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Banten, Surta Wijaya meminta agar 10 persen dari dana APBN dialokasikan menjadi Dana Desa. Menurut Surta, pemerintah di desa telah banyak berjasa untuk pemerintah. 

"Sebelum republik ini ada, desa lebih awal sudah ada. Kalau kita lihat sejarah ke belakang, kita temukan prasasti di Jawa, prasasti di Sunda, 350 masehi, 381 masehi, desa sudah ada. Artinya, republik ini punya utang ke desa, sepakat?" ujar Surta. 

Menurut Surta, dengan peran desa yang begitu besar seharusnya pemerintah pusat tidak memarjinalkan pemrintah desa. Ia meminta agar perkotaan tidak selalu menjadi perhatian pemerintah pusat. 

"Tidak lagi orang berpikir, mari kita ke kota. Tidak lagi orang mengais ke kota, tetapi harus turun dan lari ke desa. Semua itu jawabannya adalah dana desa, sepakat? Jadi 10 persen ke depan harga mati dana desa dari APBN, setuju?" kata Surta. 

Apdesi juga minta perpanjangan masa jabatan kades

Lebih lanjut, Surta juga meminta pemerintah mengabulkan tuntutan agar masa jabatan kepala desa diperpanjang menjadi 9 tahun. Menurut Surta, pemrintah harus memperjuangkan keinginan para kades tersebut.

Terkait Dana Desa, pemerintah pusat sebenarnya terus meningkatkan alokasi anggaran setiap tahunnya. Pada tahun ini misalnya, alokasi dana tersebut sebesar 70 triliun atau meningkat dari 68 triliun pada tahun 2022.  Akan tetapi, pengelolaan dana desa dinilai masih kerap berantakan. Banyak pula kasus korupsi dana desa yang akhirnya menjerat para kepala desa. 








Bamsoet Dampingi Jokowi Resmikan KEK MNC Lido City

2 jam lalu

Ketua MPR RI Bamsoet dan Menko Ekonomi Airlangga Dampingi Presiden Joko Widodo Resmikan Kawasan Ekonomi Khusus MNC Lido City
Bamsoet Dampingi Jokowi Resmikan KEK MNC Lido City

KEK MNC Lido City menyiapkan fasilitas hiburan berkelas dunia.


Bamsoet Tutup Diklat Rescue Otomotif Indonesia

7 jam lalu

Bamsoet Tutup Diklat Rescue Otomotif Indonesia

Diklat diyakini dapat memberikan dampak positif terutama terkait penanggulangan bencana.


Bamsoet Targetkan Museum Otomotif IMI Selesai Juli

9 jam lalu

Bamsoet Targetkan Museum Otomotif IMI Selesai Juli

Museum yang dirancang oleh Arsitek Jeffrey Budiman, lokasinya dekat dengan Gerbang Masuk Gate 4 TMII.


Bamsoet: MPR Perlu Memiliki Kewenangan Subjektif Superlatif

1 hari lalu

Bamsoet: MPR Perlu Memiliki Kewenangan Subjektif Superlatif

Kewenangan subjektif superlatif sangat penting untuk menangani masalah ketika negara dihadapkan pada situasi kebuntuan politik.


PPHN Cegah Indonesia Jadi Negara Gagal

1 hari lalu

PPHN Cegah Indonesia Jadi Negara Gagal

Kehadiran PPHN untuk menjamin kesinambungan pembangunan.


Bamsoet Apresiasi PIP MPR Bagi Bingkisan Ramadhan

1 hari lalu

Bamsoet Apresiasi PIP MPR Bagi Bingkisan Ramadhan

Berbagai bingkisan sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal.


Ketua MPR: Wartawan Harus Rajut Ikatan Kebangsaan di 2024

1 hari lalu

Ketua MPR: Wartawan Harus Rajut Ikatan Kebangsaan di 2024

Berdasarkan pengalaman, pemilu hampir selalu menyisakan residu.


IMI Selesaikan Musyawarah di 34 Provinsi

2 hari lalu

Musyawarah Provinsi IMI Maluku Utara, 25 Maret 2023. Jack de Breving menjadi Ketua IMI Maluku Utara periode 2023-2027.
IMI Selesaikan Musyawarah di 34 Provinsi

Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo mengatakan, tepat di perayaan hari jadi IMI ke- 117 Tahun, IMI telah menyelesaikan Musyawarah Provinsi di 34 Provinsi seluruh Indonesia.


Bamsoet Ajak Berbagai Perusahaan Sukseskan Jakarta e-Prix 2023

2 hari lalu

Bamsoet Ajak Berbagai Perusahaan Sukseskan Jakarta e-Prix 2023

Formula E terbukti telah memberikan hasil positif bagi county, city, and brand branding


Literasi Digital, Keniscayaan yang Harus Segera Ditanggapi Negara

3 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.
Literasi Digital, Keniscayaan yang Harus Segera Ditanggapi Negara

Selain hoaxs dan penipuan on-line, beberapa platform digital digunakan para petualang untuk menyemburkan ujaran kebencian.