Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Samin Surosentiko Berjuang Menolak Pajak, Pengamat Sayangkan Pejabat Malah Mangkir Bayar Pajak

Editor

Nurhadi

Eko Prasetyo, JJ Rizal, Gunretno, dan sejumlah pejabat daerah Ploso Kediren, Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menghadiri acara Peringatan Perjuangan Samin Surosentiko, Rabu, 15 Maret 2023. Tempo/Revan
Eko Prasetyo, JJ Rizal, Gunretno, dan sejumlah pejabat daerah Ploso Kediren, Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menghadiri acara Peringatan Perjuangan Samin Surosentiko, Rabu, 15 Maret 2023. Tempo/Revan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri Social Movement Institute, Eko Prasetyo, menyebut Samin Surosentiko berjuang dengan menolak membayar pajak pada zaman kolonial. Hal tersebut berbeda dengan masyarakat hari ini yang patuh membayar pajak. Namun, dia menyayangkan kondisi tersebut kontradiktif dengan para pejabat negara yang justru mangkir dari kewajiban membayar pajak.

"Samin berjuang tidak bayar pajak, berjuang melawan ketidakadilan. Kita bayar pajak, pejabat negara malah tidak bayar pajak," kata Eko dalam acara peresmian Pendopo Pengayoman Samin Surosentiko di Ploso Kediren, Randublatung, Blora, Jawa Tengah, Rabu, 15 Maret 2023.

Menurut dia, hal tersebut kontradiktif dengan tujuan negara untuk memakmurkan rakyat seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Namun, lanjut Eko, tujuan untuk memakmurkan rakyat itu kini ditafsirkan secara sempit dengan ideologi pembangunanisme. "Pokoknya cara pemerintah memakmurkan bangun sebanyak-banyaknya, banyak jalan tol, tetapi rakyat tetap harus membayar."

Salah satu korban dari kebijakan tersebut, lanjut Eko, adalah masyarakat Samin itu sendiri. Menurut dia, pemerintah berusaha membangun industri semen di lahan pertanian yang selama ini menjadi ladang penghidupan masyarakat Samin.

"Saya belajar dari Sedulur Sikep bahwa kebutuhan rakyat bukan hanya berdirinya bangunan, tetapi bagaimana alam melindungi dan memasyarakat. Pabrik bisa mengikis kekayaan lingkungan, terutama mata air yang dikeruk," katanya.

Eko menyebut kaum Samin lebih mementingkan kekayaan alam dibandingkan pabrik semen. Dia menceritakan kisah seorang Sedulur Sikep yang menolak segepok uang demi mempertahankan mata air di depan rumahnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Kalau dia ambil uang itu, pemandangan mata air itu hilang, anak cucunya tidak bisa melihat pemandangan itu. Kalau uang itu dia tolak, dia tetap bisa lihat pemandangan itu. Mata air itu lebih mahal dari uang. Hidup ini tidak diukur dengan uang," kata Eko.

Eko menegaskan gerakan Samin menolak ketidakadilan. Eko menyebut pada zaman kolonial, Samin berhadapan dengan ketidakadilan dalam pajak dan hukum. Namun sekarang, justru lebih banyak lagi ketidakadilan, termasuk ketidakadilan lingkungan.

"Samin mendorong agar lingkungan dipertahankan agar pembangunan tidak hanya fisik saja, tetapi juga lingkungan agar dapat diwariskan kepada anak cucu," ujar Eko.

HAN REVANDA PUTRA

Pilihan Editor: Sejarawan JJ Rizal Ungkap Kunci Menghidupkan Saminisme, Gerakan Menolak Pajak Zaman Kolonial

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Viral Gadis Pemanggul Semen di Pinrang, Nuraini Bekerja Sejak SMP untuk Biayai Kuliahnya

4 jam lalu

Nuraini, gadis pemanggul semen bertemu dengan Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Dr. Totok Imam Santoso, S.I.P., S.Sos. Tni.mil.id
Viral Gadis Pemanggul Semen di Pinrang, Nuraini Bekerja Sejak SMP untuk Biayai Kuliahnya

Seorang gadis di Pinrang viral setelah videonya bekerja sebagai pengangkut semen tersebar di media sosial. Pangdam Hasanuddin memberikan simpatinya.


Deretan Cara Cetak Kartu NPWP yang Hilang atau Rusak

3 hari lalu

Seorang wajib pajak menunggu proses validasi nomor pokok wajib pajak (NPWP) saat penyerahan SPT, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Dirjen Wilayah Jatim 1, Surabaya, 31 Maret 2015. TEMPO/FULLY SYAFI
Deretan Cara Cetak Kartu NPWP yang Hilang atau Rusak

NPWP yang rusak atau hilang tersebut bisa dicetak ulang melalui situs internet atau langsung dari kantor pajak (KPP)


Investigasi Global ERC: Pengerukan dan Ekspor Pasir Laut Terbukti Merusak Lingkungan dan Melanggar HAM

3 hari lalu

Ilustrasi pengerukan pasir laut. Shutterstock
Investigasi Global ERC: Pengerukan dan Ekspor Pasir Laut Terbukti Merusak Lingkungan dan Melanggar HAM

Laporan investigasi jaringan global jurnalis Environmental Reporting Collective atau ERC membuktikan ekspor pasir laut merusak lingkungan.


Harga Emas Antam Hari Ini Naik ke Rp 1.065.000 per Gram, Berapa Harga Buyback?

3 hari lalu

Pedagang menata emas Antam di Jakarta, Rabu, 17 Februari 2021. Presentase penurunan harga emas Antam 1,4 persen membuat harga emas kini menjadi Rp922 ribu per gram. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Harga Emas Antam Hari Ini Naik ke Rp 1.065.000 per Gram, Berapa Harga Buyback?

Harga emas PT Aneka Tambang atau emas Antam melanjutkan tren kenaikan


Alasan Ekspor Pasir Laut Kembali Dibuka, Menteri KKP: Kebutuhan Proyek Reklamasi Begitu Besar

5 hari lalu

Ilustrasi pengerukan pasir laut. Shutterstock
Alasan Ekspor Pasir Laut Kembali Dibuka, Menteri KKP: Kebutuhan Proyek Reklamasi Begitu Besar

Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP) Sakti Wahyu Trenggono buka suara soal alasan di balik pembukaan kembali ekspor pasir laut.


Terkini: Walhi Tanggapi Pernyataan Luhut Ekspor Pasir Laut Tak Rusak Lingkungan, Estimasi Gaji ke-13 yang Diterima Prabowo dan Ganjar

5 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan saat dimintai keterangan setelah menghadiri acara DBS Asian Insights Forum di Ballroom The St. Regis Jakarta, Jakarta Selatan pada Rabu, 15 Maret 2023. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Terkini: Walhi Tanggapi Pernyataan Luhut Ekspor Pasir Laut Tak Rusak Lingkungan, Estimasi Gaji ke-13 yang Diterima Prabowo dan Ganjar

Walhi buka suara atas pernyataan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut ekspor pasir laut tak merusak lingkungan.


Susi Pudjiastuti Minta Jokowi Batalkan Kebijakan Ekspor Pasir Laut: Kerugian Lingkungan akan Jauh Lebih Besar

7 hari lalu

Founder Susi Air, Susi Pudjiastuti memberikan keterangan pers soal pembakaran pesawat dan penyanderaan pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. Susi mengatakan tidak habis pikir dengan tindakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) yang menyandera pilot pesawat maskapai miliknya, Susi Air, di Kabupaten Nduga, Papua. Hingga saat ini, pilot berkewarganegaraan Selandia Baru tersebut masih belum dibebaskan. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Susi Pudjiastuti Minta Jokowi Batalkan Kebijakan Ekspor Pasir Laut: Kerugian Lingkungan akan Jauh Lebih Besar

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menanggapi soal kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam membuka kembali ekspor pasir laut.


STNK Diblokir 2 Tahun Berturut Tak Bayar Pajak, Ini Syarat Perpanjang Setahun dan 5 Tahunan

8 hari lalu

Petugas mengecek dokumen STNK milik warga yang akan membayar pajak kendaraan secara daring melalui sepeda motor Sijempol di Kecamatan Blang Mangat, Lhokseumawe, Aceh, 22 Oktober 2021. Kehadiran Sijempol diharapkan selain mempermudah masyarakat membayar pajak juga bisa meningkatkan capaian pendapatan pajak kendaraan yang secara otomatis mengurangi jumlah kendaraan yang menunggak pajak di Aceh. ANTARA FOTO/RAHMAD
STNK Diblokir 2 Tahun Berturut Tak Bayar Pajak, Ini Syarat Perpanjang Setahun dan 5 Tahunan

Begini cara perpanjang STNK setiap tahun dan 5 tahunan. Ingat, 2 tahun tak bayar pajak berturut, langsung diblokir.


6 Kegiatan Menarik yang Dapat Membantu Perkembangan Otak Anak

10 hari lalu

Ilustrasi anak laki-laki bercerita pada ibunya. cdn.com
6 Kegiatan Menarik yang Dapat Membantu Perkembangan Otak Anak

Penelitian telah menunjukkan bahwa anak yang menerima pendidikan dini yang berkualitas lebih mungkin berhasil secara akademis dan sosial dalam jangka panjang.


MK Putuskan Pengadilan Pajak Tak Lagi di Bawah Kemenkeu, Beralih ke Mahkamah Agung

10 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat memimpin Sidang Pleno Khusus Penyampaian Laporan Tahunan 2022 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu 24 Mei 2023. Melalui Sidang Pleno Khusus ini, diharapkan hak-hak masyarakat atas informasi mengenai MK dapat terpenuhi. Publik diharapkan terlibat dan berpartisipasi menjaga kiprah MK. Selain itu, kegiatan tersebut merupakan upaya MK merealisasikan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai lembaga negara dan peradilan konstitusi. TEMPO/Subekti.
MK Putuskan Pengadilan Pajak Tak Lagi di Bawah Kemenkeu, Beralih ke Mahkamah Agung

MK memutuskan untuk menggeser kewenangan pembinaan dan organisasi Pengadilan Pajak dari Kementerian Keuangan ke Mahkamah Agung (MA).