"

Sebut Kritik AHY ke Jokowi Prematur, PPP Ungkit Kasus Hambalang

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Presiden Joko Widodo (keenam kanan) didampingi Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono (keenam kiri), Sekjen PPP Arwani Thomafi (kelima kanan), Mensesneg Pratikno (kelima kiri) dan Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani (keempat kiri) saat menghadiri puncak perayaan Hari Lahir ke-50 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, Jumat 17 Februari 2023. Acara tersebut diisi dengan diperkenalkannya tokoh-tokoh baru yang bergabung dengan PPP serta pembukaan bimbingan teknis untuk anggota-anggota DPRD fraksi PPP. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo (keenam kanan) didampingi Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono (keenam kiri), Sekjen PPP Arwani Thomafi (kelima kanan), Mensesneg Pratikno (kelima kiri) dan Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani (keempat kiri) saat menghadiri puncak perayaan Hari Lahir ke-50 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, Jumat 17 Februari 2023. Acara tersebut diisi dengan diperkenalkannya tokoh-tokoh baru yang bergabung dengan PPP serta pembukaan bimbingan teknis untuk anggota-anggota DPRD fraksi PPP. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta -  Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Arsul Sani mengatakan pidato politik Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang mengkritik sejumlah kebijakan pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi dan Ma’ruf Amin terlalu prematur dilontarkan. Musababnya, kata dia, Jokowi-Ma’ruf belum menyelesaikan periode pemerintahannya.

“Penilaian AHY terhadap sejumlah program Jokowi-Ma’ruf dalam pidato politiknya adalah penilaian yang prematur,” kata Arsul saat dihubungi, Kamis, 16 Maret 2023.

Menurut Arsul, penilaian terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf seyogyanya dilakukan saat masa bakti sudah selesai, atau setidaknya pasca tenggat waktu suatu program terlewati tanpa hasil yang kentara. Arsul mengatakan penilaian akan lebih pas dilakukan terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY dan Budiono karena masa baktinya sudah tuntas.

Ia mencontohkan penilaian terhadap kebijakan maupun program pemerintahan SBY ihwal pusat olahraga terpadu atau yang kerap dikenal sebagai proyek Hambalang. Adapun megaproyek senilai triliunan rupiah ini berujung pada munculnya kasus korupsi oleh sejumlah elite saat itu, mulai dari Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng hingga Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum.

Selain itu, Arsul mencontohkan penilaian program stabilisasi sektor keuangan atau perbankan terhadap Bank Century. Adapun program ini berujung pada kerugian negara mencapai triliunan rupiah.

Arsul mengatakan kedua program itu merupakan contoh pilihan kebijakan yang gagal karena timbul korupsi dalam pelaksanaannya. Bahkan, kata dia, proses hukumnya belum selesai sampai sekarang.

“Kemudian negara mengalami kerugian karena tidak bisa direcovery dan proyeknya mangkrak,” kata dia.

Oleh sebab itu, Arsul menilai pernyataan AHY yang mengatakan program pemerintahan Jokowi-Ma’ruf grasah-grusuh lebih tepat dilontarkan kepada pemerintahan SBY dalam proyek Hambalang dan Bank Century.

Di sisi lain, dia mengatakan kebijakan deforestasi era SBY selama 10 tahun menghasilkan pelepasan kawasan hutan yang jumlah luasannya sangat besar. “Itu juga bisa dipertanyakan manfaatnya bagi rakyat kecil dan bagi preservasi lingkungan hidup kita,” ujarnya.

Sebelumnya, AHY mengkritik sejumlah kebijakan dan aturan yang dibuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi, di antaranya yaitu program lumbung pangan alias food estate hingga Perpu Cipta Kerja. Putra mantan Presiden SBY ini menyebut keduanya sebagai kebijakan terburu-buru tanpa perencanaan matang.

"Apa kabar program food estate?" kata AHY dalam pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Maret 2023.

Program food estate dikerjakan Jokowi di sejumlah daerah di Tanah Air, untuk berbagai komoditas. Salah satu yang banyak dilibatkan dalam program ini adalah Menteri Pertahanan yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Pemerintah, kata AHY, mengalokasikan triliunan rupiah untuk kawasan pangan berskala luas seperti program food estate ini. Padahal, banyak akademisi pertanian dan aktivis lingkungan yang mengkritik kebijakan food estate yang hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja.

Padahal, AHY menyebut kedaulatan pangan harus berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, serta memperhatikan aspek keberlanjutan dan tradisi masyarakat. Konsep ini, kata AHY, sesuai dengan mazhab pertanian Demokrat

“Sustainable growth with equity, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan yang tetap menjaga keseimbangan alam," kata AHY.

Selain program food estate, AHY juga mengkritik UU Cipta Kerja yang dibuat Jokowi dan disetujui mayoritas fraksi di DPR. Demokrat, kata AHY, sejak awal menolak UU. Bukan hanya karena Demokrat mendengar jeritan kaum buruh, tapi juga karena pembuatan aturan ini grasa-grusu.

Angka pengangguran bukannya turun, kata AHY, malah semakin tinggi. Sehingga tak heran Mahkamah Konstitusi atau MK kemudian memutuskan beleid ini inkonstitusional. Tapi bukannya melibatkan publik untuk memperbaiki UU ini, Jokowi malah meresponsnya dengan mengeluarkan Peru Cipta Kerja.

Bagi AHY, praktik legislasi yang ditunjukkan Jokowi ini menunjukkan lemahnya good governance alias tata kelola pemerintahan yang baik. "Ini memicu ketidakpastian hukum," ujar calon Gubernur DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2017 ini.

IMA DINI SHAFIRA | FAJAR PEBRIANTO




Berita Selanjutnya





PKS-PBB-PPP Soroti Jokowi Larang Bukber Pejabat

11 menit lalu

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan sambutan dalam Rakernas PKS 2023 di Jakarta, Jumat, 24 Februari 2023. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) pada 24 sampai 26 Januari 2023 yang beragendakan konsolidasi persiapan menghadapi Pemilu 2024 dan penegasan Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden yang diusung PKS pada Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS-PBB-PPP Soroti Jokowi Larang Bukber Pejabat

PKS, PBB dan PPP menyoroti larangan Jokowi soal soal bukber alias buka puasa bersama. Apa kata mereka?


PBB dan PPP Kritisi Larangan Bukber, Pemerintah Bisa Dituduh Anti-Islam

5 jam lalu

Yusril Ihza Mahendra. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
PBB dan PPP Kritisi Larangan Bukber, Pemerintah Bisa Dituduh Anti-Islam

PBB dan PPP mengkritisi larangan bukber, karena Pemerintah dapat dianggap menghalangi acara berkaitan dengan umat Islam, bahkan dituduh anti-Islam.


PPP Menilai Alasan Jokowi Tiadakan Buka Puasa Bersama Tidak Tepat

6 jam lalu

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi (di tengah) usai konferensi pers terkait Mukernas IV PPP di kantor DPP PPP Diponegoro pada Rabu, 17 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita
PPP Menilai Alasan Jokowi Tiadakan Buka Puasa Bersama Tidak Tepat

Politikus PPP Achmad Baidowi alias Awiek menanggapi keluarnya surat Sekretaris Kabinet ihwal arahan penyelenggaraan buka puasa bersama.


TikTok Terancam Dilarang, Kreator Konten dan Tiga Anggota DPR AS Protes

22 jam lalu

CEO TikTok, Shou Zi Chew.(Twitter@shouchew)
TikTok Terancam Dilarang, Kreator Konten dan Tiga Anggota DPR AS Protes

Kreator konten TikTok dan tiga anggota parlemen dari Partai Demokrat AS menentang segala potensi larangan pada aplikasi berbagi video pendek asal Cina.


Dosen Politik Sebut Mesin Politik PDIP Berjalan Lambat Jika Tak Berkoalisi di Pilpres 2024

1 hari lalu

Suasana acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD PDIP Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Jakarta, Senin, 9 Januari 2023. Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) tersebut dilakukan dalam rangka menyambut HUT ke-50 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). TEMPO/M Taufan Rengganis
Dosen Politik Sebut Mesin Politik PDIP Berjalan Lambat Jika Tak Berkoalisi di Pilpres 2024

Pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi menyebut mesin politik PDIP akan berjalan lambat jika tidak berkoalisi dengan partai lain.


PPP Sebut Bakal Calon Presiden Diputuskan dalam Mukernas atau Rapimnas

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo (keenam kanan) didampingi Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono (keenam kiri), Sekjen PPP Arwani Thomafi (kelima kanan), Mensesneg Pratikno (kelima kiri) dan Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani (keempat kiri) saat menghadiri puncak perayaan Hari Lahir ke-50 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, Jumat 17 Februari 2023. Acara tersebut diisi dengan diperkenalkannya tokoh-tokoh baru yang bergabung dengan PPP serta pembukaan bimbingan teknis untuk anggota-anggota DPRD fraksi PPP. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
PPP Sebut Bakal Calon Presiden Diputuskan dalam Mukernas atau Rapimnas

PPP akan mengumumkan bakal calon presiden dan calon wakil presiden melalui mekanime mukernas atau rapimnas.


Budi Gunawan Sebut Aura Jokowi Pindah ke Prabowo, Juru Bicara Demokrat: Negara Kita Bukan Kerajaan

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kedua kiri), Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (kedua kanan), Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kanan), Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ( kiri), dan Bupati Keerom Piter Gusbager (ketiga kiri) saat meninjau lumbung pangan di Kampung Wambes, Distrik Mannem, Keerom, Papua, Selasa 21 Maret 2023. Pemerintah berencana menyiapkan lahan secara bertahap sekitar 10 ribu hektare untuk dijadikan lumbung pangan yang akan ditanami jagung di Kabupaten Keerom. ANTARA FOTO/Sakti Karuru
Budi Gunawan Sebut Aura Jokowi Pindah ke Prabowo, Juru Bicara Demokrat: Negara Kita Bukan Kerajaan

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra menanggapi pernyataan Budi Gunawan bahwa aura Jokowi pindah ke Prabowo.


PPP Sebut jika PDIP Bergabung dengan KIB Akan Lebih Mudah Menangkan Pemilu 2024

1 hari lalu

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi dalam sambutannya saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel dan jajaran Forkopimda di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (8/2/2022). Foto: Oji/Man
PPP Sebut jika PDIP Bergabung dengan KIB Akan Lebih Mudah Menangkan Pemilu 2024

PPP mengatakan apabila PDIP bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) maka akan menjadi kekuatan dahsyat untuk menangi Pemilu 2024


Seandainya Anies Pilih AHY Jadi Cawapres, PKS Sebut Bakal Legowo

1 hari lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
Seandainya Anies Pilih AHY Jadi Cawapres, PKS Sebut Bakal Legowo

Ketua Bidang Humas DPP PKS, Ahmad Mabruri tak mempermasalahkan siapapun bakal cawapres yang dipilih Anies Baswedan


NasDem Mengaku Tak Masalah Jika AHY Dekati Anies Baswedan untuk Dapatkan Tiket Cawapres

2 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY bertemu bakal calon presiden Anies Baswedan di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Maret 2023. Foto Istimewa
NasDem Mengaku Tak Masalah Jika AHY Dekati Anies Baswedan untuk Dapatkan Tiket Cawapres

NasDem menyebut soal calon wakil presiden Anies Baswedan akan ditetapkan oleh tim kecil Koalisi Perubahan. Pertemuan Anies - AHY disebut silaturahmi.