Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah AS Dukung Kemitraan Indo Pacific Economic Framework

image-gnews
Iklan

INFO NASIONAL - Pemerintah Amerika Serikat kembali menegaskan dukungannya terhadap penguatan hubungan bilateral dengan Indonesia. Hal tersebut dinyatakan saat pertemuan secara virtual antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan United States Trade Representative (USTR) Ambassador Katherine Tai pada Rabu, 15 Maret 2023.

Mengawali pertemuan, Menko Airlangga menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah AS terhadap Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan perundingan putaran kedua Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) di Bali pada 13-19 Maret 2023. “Kami harap Delegasi anda dapat menikmati keramahan dan keindahan Bali,” ujar Menko Airlangga.

Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia tetap memiliki harapan besar pada IPEF untuk menghasilkan hal-hal konkret dan memberikan manfaat yang luas bagi seluruh negara anggota IPEF, khususnya bagi pekerja, konsumen, bisnis, dan investor.

“Tujuan kami pada IPEF yaitu meningkatkan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik dengan menghadirkan ide serta inovasi baru untuk mendorong dan memperdalam perdagangan lintas batas. Kami juga fokus pada manfaat nyata dari IPEF yang diwujudkan melalui peningkatan Perdagangan dan Investasi,” tutur Menko Airlangga.

Menanggapi pernyataan Menko Airlangga, Ambassador Tai menyampaikan optimisme Pemerintah AS bahwa IPEF dapat memberikan manfaat bagi Indonesia. “Kami melihat beberapa potensi kolaborasi di beberapa sektor dapat didorong untuk penguatan hubungan bilateral kita, seperti peningkatan kompetensi digital, teknologi bersih, dan jasa perbankan.”

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pertemuan tersebut juga dimanfaatkan Ambassador Tai untuk menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian Pemerintah AS diantaranya penerapan Neraca Komoditas (NK) bagi produk impor dan regulasi Indonesia yang mengatur pengenaan Bea Masuk untuk barang tidak berwujud (intangible goods).

Menko Airlangga menjelaskan bahwa pada dasarnya penerapan Neraca Komoditas bertujuan untuk mengendalikan jumlah peredaran barang yang akan berdampak pada harga jual ke konsumen seperti penerapan NK untuk produk Gula dan Migas.

“Pada prinsipnya penerapan Neraca Komoditas didasarkan pada permintaan importir melalui platform digital. Neraca Komoditas diterapkan untuk memberikan keseimbangan harga bagi masyarakat. Saat ini Pemerintah masih terbuka terhadap masukan seluruh pemangku kepentingan untuk menyempurnakan mekanisme Neraca Komoditas,” kata Menko Airlangga.

Mengakhiri pertemuan, Ambassador Tai menyampaikan akan menyambut delegasi Indonesia dan 12 negara mitra IPEF lainnya pada pertemuan tingkat Menteri IPEF bulan Mei 2023. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kabar Baik Hari Guru, Insentif Naik Menjadi 21 Miliar

1 detik lalu

Kabar Baik Hari Guru, Insentif Naik Menjadi 21 Miliar

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana bakal menaikkan insentif bagi guru non ASN di tahun 2024 mendatang.


Pegadaian Raih 2 Penghargaan Bisnis Indonesia

5 jam lalu

Pegadaian Raih 2 Penghargaan Bisnis Indonesia

PT Pegadaian kembali mencetak prestasi dengan meraih dua penghargaan sekaligus di ajang Bisnis Indonesia TOP BUMN Awards 2023


Bayu Krisnamurthi Gantikan Budi Waseso Pimpin BULOG

5 jam lalu

Bayu Krisnamurthi Gantikan Budi Waseso Pimpin BULOG

Menteri BUMN Erick Thohir resmi mengangkat Bayu Krisnamurthi yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Perum BULOG menjadi Direktur Utama Perum BULOG


Mitra Binaan BRI Meriahkan Bazaar UMKM di Sarinah Hingga 3 Desember

5 jam lalu

Mitra Binaan BRI Meriahkan Bazaar UMKM di Sarinah Hingga 3 Desember

Upaya nyata dalam mendorong pelaku UMKM terus ditunjukkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk


Israel Dituding Berada di Balik Ledakan Gudang Senjata Houthi di Yaman

9 jam lalu

Rudal ditampilkan selama parade militer yang diadakan oleh Houthi untuk menandai ulang tahun pengambilalihan mereka di Sanaa, Yaman 21 September 2023. REUTERS/Khaled Abdullah
Israel Dituding Berada di Balik Ledakan Gudang Senjata Houthi di Yaman

Media Arab Saudi melaporkan serangan Israel berada di balik ledakan di gudang senjata di ibu kota Yaman, Sana'a, yang dikuasai pemberontak Houthi


BNI Raih Penghargaan Investor Trust-BGK Foundation

10 jam lalu

BNI Raih Penghargaan Investor Trust-BGK Foundation

Transparan Dalam Penyingkapan Laporan ESG, BNI Raih Penghargaan Investor Trust-BGK Foundation


Korea Selatan akan Luncurkan Satelit Mata-mata Pertama dengan SpaceX

10 jam lalu

Satelit pengintai Seoul, yang dibawa oleh salah satu roket SpaceX Falcon 9 milik Elon Musk, akan lepas landas dari Pangkalan Angkatan Luar Angkasa AS Vandenberg di California. (Foto: X/SpaceX)
Korea Selatan akan Luncurkan Satelit Mata-mata Pertama dengan SpaceX

Korea Selatan akan meluncurkan satelit mata-mata militer pertamanya pada Sabtu 2 Desember 2023 dengan roket SpaceX


Bakti Negeri di Perbatasan

11 jam lalu

Bakti Negeri di Perbatasan

Bakti Kominfo targetkan seluruh desa di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) tersambung dengan internet.


Konas Pesisir XI Lahirkan Deklarasi Pontianak

12 jam lalu

Konas Pesisir XI Lahirkan Deklarasi Pontianak

Konferensi Nasional ke-11 Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil (Konas Pesisir XI) yang berlangsung sejak 27 - 29 November di Pontianak.


Berebut Sinyal di Titik Sempadan

12 jam lalu

Berebut Sinyal di Titik Sempadan

Masyarakat di perbatasan kini dapat mengakses internet di titik-titik pelayanan publik