Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Demokrat Ingatkan Jokowi Tak Tergiur Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak tergiur dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut dia, pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024, justru bisa menjadi barometer terpenting bagi Jokowi sebagai presiden.

“Ini seperti tes bagi kepemimpinan seorang Joko Widodo, kalau Pemilu bisa berjalan tepat waktu, kita bisa apresiasi terima kasih Pak Jokowi, Bapak meninggalkan warisan yang baik untuk demokrasi,” kata Herzaky dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Maret 2023.

Herzaky mengatakan Jokowi bukanlah satu-satunya presiden yang pernah digoda dengan isu masa perpanjangan jabatan. Menurut dia, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga mengalaminya. Dia menceritakan di masa akhir jabatan keduanya, SBY kerap didatangi orang-orang di Istana Negara maupun rumah pribadinya.

Menurut dia, orang-orang tersebut menawarkan kepada SBY bahwa dirinya bisa memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden. “Banyak yang datang bolak-balik, Pak kalau bapak mau bisa nih DPR atau MPR kita ubah Bapak bisa lanjut lagi,” kata Herzaky.

Herzaky berkata SBY langsung menolak tawaran itu. Dia mengatakan SBY menyatakan tunduk pada konstitusi dan tak ingin mengkhianati amanah reformasi. “Tapi yang terpenting beliau sampaikan saya cukup di sini dua periode, sudah lebih dari cukup,” kata dia.

Menurut Herzaky, begitu SBY menyatakan penolakannya secara terang-terangan, tawaran memperpanjang masa jabatan itu seketika berhenti. “Begitu dia menyatakan tidak, sudah itu berhenti gerakan di bawah layar,” kata dia.

Demokrat, kata Herzaky, juga berharap Presiden Jokowi dapat menegaskan sikapnya untuk menolak perpanjangan masa jabatan. Menurut dia, ketegasan itu diperlukan agar tidak ada lagi pihak-pihak yang bergerak secara sembunyi-sembunyi untuk menggolkan ide tersebut.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kalau yang dicalonkan enggak mau, ya ngapain dibujuk-bujuk, tapi pada saat yang dicalonkan ini ada kemungkinan mau, nah itu yang saya tidak tahu,” kata dia.

Isu perpanjangan masa jabatan presiden sudah mencuat sejak 2019 dan berlanjut hingga sekarang. Salah satu pihak yang mengutarakan ide tersebut adalah ketua umum partai. Ada tiga ketua umum partai yang pernah menyinggung ihwal perpanjangan masa jabatan, di antaranya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar; Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.

Presiden Jokowi telah beberapa kali menanggapi ihwal wacana tersebut. Misalnya pada 2019, Jokowi mengatakan usulan mengenai perpanjangan masa jabatan sama seperti telah menampar mukanya.

"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, 2 Desember 2019.

Meski sudah menyatakan hal tersebut, isu mengenai perpanjangan masa jabatan terus bergulir. Terakhir, lewat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap gugatan Partai Prima. Dalam putusannya, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menghukum Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat untuk menunda Pemilu 2024.

Pilihan Editor: Pemilu 2024: Ma'ruf Amin Ingatkan Tempat Ibadah dan Pendidikan Bukan Tempat Kampanye, Mana Lagi?

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Ekspor Pasir Laut Dibuka, Pengamat: Ada yang Butuh Dana Politik Pemilu 2024

1 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Ekspor Pasir Laut Dibuka, Pengamat: Ada yang Butuh Dana Politik Pemilu 2024

Diduga ada persengkongkolan pengusaha dan politisi di balik pembukaan ekspor pasir laut dengan motif pengumpulan dana politik Pemilu 2024.


Diduga Ada Perusahaan di Balik Pembukaan Ekspor Pasir Laut, Pengamat: KKP Harus Transparan

2 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Diduga Ada Perusahaan di Balik Pembukaan Ekspor Pasir Laut, Pengamat: KKP Harus Transparan

Direktur Ceri Yusri Usman menanggapi dugaan adanya peran empat perusahaan besar di balik pembukaan ekspor pasir laut.


Partai Golkar Gelar Rakernas 4 Juni 2023, Doli: Bicara Pemantapan Pemilu 2024

2 jam lalu

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia setelah menyerahkan berkas bakal calon legislatif Golkar ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Ahad, 14 Mei 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Partai Golkar Gelar Rakernas 4 Juni 2023, Doli: Bicara Pemantapan Pemilu 2024

Partai Golkar akan menggelar Rakernas lagi pada 4 Juni 2023. Menurut Ahmad Doli Kurnia acara ini untuk konsolidasi pemenangan partai di Pemilu 2024.


Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut Undang Reaksi Keras Walhi-Greenpeace-CERI

2 jam lalu

Foto udara pasir timbul Ngurtavur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, Selasa, 25 Oktober 2022. Ngurtavur adalah pasir timbul yang muncul setiap terjadi air laut surut jauh atau warga setempat menyebutnya meti, sehingga berbentuk seperti pulau kecil yang dijadikan persinggahan burung pelikan dari Australia dan juga objek wisata terkenal di Maluku Tenggara. ANTARA FOTO/FB Anggoro
Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut Undang Reaksi Keras Walhi-Greenpeace-CERI

Kebijakan Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut dinilai mengancam ekosistem laut, pesisir, dan pulau kecil di Tanah Air.


Jokowi Buka Kembali Ekspor Pasir Laut, Aktivis Lingkungan Endus Kepentingan Politik Menjelang Pemilu

3 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Jokowi Buka Kembali Ekspor Pasir Laut, Aktivis Lingkungan Endus Kepentingan Politik Menjelang Pemilu

Walhi menanggapi soal dugaan kepentingan politik Jokowi dalam kebijakan ekspor pasir laut yang dibuka kembali tahun ini.


Ekspor Pasir Laut Dibuka Kembali, Walhi: Jokowi Abai Perlindungan Ekosistem Laut

4 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Ekspor Pasir Laut Dibuka Kembali, Walhi: Jokowi Abai Perlindungan Ekosistem Laut

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi sebut Presiden Jokowi abai terhadap perlindungan ekosistem laut karena buka ekspor pasir laut.


Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Greenpeace: Tidak Belajar dari Kesalahan

4 jam lalu

Jokowi Kembali Izinkan Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Warga Lokal
Jokowi Buka Ekspor Pasir Laut, Greenpeace: Tidak Belajar dari Kesalahan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka keran ekspor pasir laut yang sempat dihentikan selama 20 tahun. Greenpeace mengungkap potensi kerusakan alam.


Terpopuler: Ini ASN yang Berhak Menerima Gaji ke-13, Raksasa Mobil Listrik BYD Berminat Investasi di Indonesia

6 jam lalu

Ilustrasi PNS atau ASN. Shutterstock
Terpopuler: Ini ASN yang Berhak Menerima Gaji ke-13, Raksasa Mobil Listrik BYD Berminat Investasi di Indonesia

Gaji ke-13 bagi ASN, termasuk PNS, akan diberikan mulai 5 Juni 2023. Siapa saja yang berhak menerimanya?


Jokowi Terbitkan Izin Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Masyarakat Lokal

16 jam lalu

Suasana suatu pagi di Tanjung Setia, Pesisir Barat, para peselancar berjalan di tepian pantai mencari gulungan ombak. Tempo/Amston Probel
Jokowi Terbitkan Izin Ekspor Pasir Laut, Pengamat Soroti Minimnya Diskusi dengan Nelayan dan Masyarakat Lokal

Direktur Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menanggapi langkah Presiden Jokowi membuka kembali ekspor pasir laut.


Cerita Pakar Hukum Unpad Diajak Bergabung ke Tim Reformasi Hukum Mahfud Md

17 jam lalu

Menkopolhukam Mahfud Md memberikan keterangan pers sebelum rapat dengan Komisi III DPR, di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Selatan, Selasa, 11 April 2023. (Rosseno Aji)
Cerita Pakar Hukum Unpad Diajak Bergabung ke Tim Reformasi Hukum Mahfud Md

Mahfud Md mengatakan membentuk Tim Reformasi Hukum untuk membenahi karut marut hukum di Indonesia.