TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra berharap Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak tergiur dengan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut dia, pelaksanaan Pemilihan Umum atau Pemilu 2024, justru bisa menjadi barometer terpenting bagi Jokowi sebagai presiden.
“Ini seperti tes bagi kepemimpinan seorang Joko Widodo, kalau Pemilu bisa berjalan tepat waktu, kita bisa apresiasi terima kasih Pak Jokowi, Bapak meninggalkan warisan yang baik untuk demokrasi,” kata Herzaky dalam diskusi di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Maret 2023.
Herzaky mengatakan Jokowi bukanlah satu-satunya presiden yang pernah digoda dengan isu masa perpanjangan jabatan. Menurut dia, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono juga mengalaminya. Dia menceritakan di masa akhir jabatan keduanya, SBY kerap didatangi orang-orang di Istana Negara maupun rumah pribadinya.
Menurut dia, orang-orang tersebut menawarkan kepada SBY bahwa dirinya bisa memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden. “Banyak yang datang bolak-balik, Pak kalau bapak mau bisa nih DPR atau MPR kita ubah Bapak bisa lanjut lagi,” kata Herzaky.
Herzaky berkata SBY langsung menolak tawaran itu. Dia mengatakan SBY menyatakan tunduk pada konstitusi dan tak ingin mengkhianati amanah reformasi. “Tapi yang terpenting beliau sampaikan saya cukup di sini dua periode, sudah lebih dari cukup,” kata dia.
Menurut Herzaky, begitu SBY menyatakan penolakannya secara terang-terangan, tawaran memperpanjang masa jabatan itu seketika berhenti. “Begitu dia menyatakan tidak, sudah itu berhenti gerakan di bawah layar,” kata dia.
Demokrat, kata Herzaky, juga berharap Presiden Jokowi dapat menegaskan sikapnya untuk menolak perpanjangan masa jabatan. Menurut dia, ketegasan itu diperlukan agar tidak ada lagi pihak-pihak yang bergerak secara sembunyi-sembunyi untuk menggolkan ide tersebut.
“Kalau yang dicalonkan enggak mau, ya ngapain dibujuk-bujuk, tapi pada saat yang dicalonkan ini ada kemungkinan mau, nah itu yang saya tidak tahu,” kata dia.
Isu perpanjangan masa jabatan presiden sudah mencuat sejak 2019 dan berlanjut hingga sekarang. Salah satu pihak yang mengutarakan ide tersebut adalah ketua umum partai. Ada tiga ketua umum partai yang pernah menyinggung ihwal perpanjangan masa jabatan, di antaranya Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar; Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Presiden Jokowi telah beberapa kali menanggapi ihwal wacana tersebut. Misalnya pada 2019, Jokowi mengatakan usulan mengenai perpanjangan masa jabatan sama seperti telah menampar mukanya.
"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, 2 Desember 2019.
Meski sudah menyatakan hal tersebut, isu mengenai perpanjangan masa jabatan terus bergulir. Terakhir, lewat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap gugatan Partai Prima. Dalam putusannya, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat menghukum Komisi Pemilihan Umum sebagai tergugat untuk menunda Pemilu 2024.
Pilihan Editor: Pemilu 2024: Ma'ruf Amin Ingatkan Tempat Ibadah dan Pendidikan Bukan Tempat Kampanye, Mana Lagi?
