TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, hingga Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Achmad Bakir Pasaman ke Istana Negara untuk membahas kelangkaan pupuk. Dalam arahannya, presiden menginginkan ketiga anak buahnya itu menyelesaikan persoalan pupuk yang tidak kunjung selesai.
"Bapak Presiden sangat mewanti-wanti kami yang berkait dengan pupuk ada Badan Pangan Nasional, Menteri Keuangan, Menperin dan Mentan langsung ditanya satu-satu oleh Presiden seperti apa pupuk ini. Karena setiap Bapak Presiden turun, selalu pertanyaannya tentang pupuk," ujar Syahrul di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Maret 2023.
Dari hasil rapat tersebut, Syahrul menyebut Jokowi setuju memangkas jumlah komoditas yang disubsidi oleh pemerintah dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK). Dari yang awalnya 69 jenis dengan 6 jenis di antaranya pupuk, kini menjadi 9 jenis saja.
Syahrul Yasin Limpo menyatakan bahwa pemangkasan itu dilakukan karena anggaran negara hanya sanggup mensubsidi 9 jenis kebutuhan petani.
"Sembilan jenis sudah dirancang sedemikian rupa karena memang kebutuhan pupuk kita sangat besar kalau dalam rencana RDKK di atas 20 juta (ton), kesiapan anggaran kita hanya mencapai 8 mendekati 9 juta ton. Oleh karena itu Bapak Presiden memerintahkan pada kami tidak boleh pupuk kurang," kata Syahrul.
Harga pupuk melambung 3 kali lipat
Syahrul memaparkan persoalan utama dari kelangkaan pupuk ini adalah harganya yang mahal atau naik hingga 3 kali lipat. Dengan anggaran subsidi yang hanya Rp 25 triliun, Syahrul menyebut pihaknya harus memangkas jumlah RDKK yang disubsidi agar bisa lebih tepat sasaran ke pupuk.
Selain itu, Syahrul menyebut pihaknya akan fokus mendistribusikan 9 juta ton stok pupuk yang ada saat ini agar tepat sasaran ke petani.
"Kami akan bekerja di sekitar 9 juta ton (pupuk) yang ada untuk validasi sampai lapangan. Sistem aplikasi dan platform 3 bulan ini harus selesai sehingga ini bisa di-tracing (dilacak), dicari orangnya, di mana tempatnya, kapan dipakai dan pupuknya apa," kata Syahrul.
Jokowi kebanjiran keluhan soal pupuk
Sebelumnya, Jokowi menyebut dirinya mendapatkan banjir keluhan dari para petani soal kelangkaan pupuk. Menurut presiden, kelangkaan pupuk ini diakibatkan perang di Rusia-Ukraina. Rusia dan Ukraina merupakan negara pengimpor pupuk dan bahan baku pupuk untuk Indonesia.
"Selalu, saya kemarin di Kabupaten Bandung yang dikeluhkan pupuk, di sini yang dikeluhkan pupuk, baik harga maupun barangnya sering tidak ada, utamanya yang pupuk bersubsidi," kata Jokowi saat mengikuti panen raya padi di Kebumen, Jawa Tengah, Kamis, 9 Maret 2023
Jokowi menjelaskan, saat ini kebutuhan pupuk nasional kurang lebih di angka 13 juta ton per tahun. Sementara pabrik industri pupuk di Indonesia baru mampu memproduksi 3,5 juta ton saja. Pabrik Iskandar Muda yang didirikan di Aceh, kata dia, hanya bisa menambah produksi 570 ribu ton.
"Ada tambahan, (tapi) impor kita 6,3 juta ton, artinya apa? Memang kita masih kurang pupuknya ini, nanti yang akan kita segera usahakan, tapi kita semua harus tahu tempat bahan baku, maupun produksi pupuk. Ini baru perang, itu Rusia dan Ukraina, ini problem yang dihadapi semua negara di dunia," kata Jokowi.
Jokowi akan bangun pabrik pupuk baru di Papua Barat
Pemerintah berencana membuka pabrik pupuk baru di Papua Barat guna menanggulangi kelangkaan pupuk urea dan NPK akibat perang Rusia-Ukraina.
"Karena suplai bahan bakunya dari Rusia, dari Ukraina itu baru mereka baru perang. Sehingga dunia sekarang ini kesulitan pupuk. Kalau suplainya kurang kemudian yang terjadi pasti harganya naik," kata Jokowi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin, 6 Maret 2023.
Jokowi menyebut pemerintah masih harus mengandalkan impor sampai saat ini sehingga memerlukan lebih banyak pabrik pupuk baru
"Sehingga ini perlu lagi, mungkin tahun ini kita buka lagi industri pupuk di Papua Barat. Karena gasnya ada di sana, bahan bakunya ada di sana," kata Jokowi.
Meski begitu, Jokowi menyebut pabrik pupuk di Papua Barat tak bakal menyelesaikan masalah kelangkaan pupuk. Ia menyebut pemerintah masih harus mengimpor bahan baku dari luar.
"Sehingga kesulitan-kesulitan yang tadi disampaikan, selalu saya kalau ke desa ke petani mesti keluhannya yang pertama pasti selalu pupuk. Dan memang bener itu bukan barang yang gampang sekarang ini bahan bakunya dicari," kata Jokowi.
