TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut bakal membahas dan merumuskan sanksi untuk instansi yang nilai belanja produk dalam negerinya rendah. Sanksi tersebut, kata Jokowi, bakal dibahas bersama dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
"Dari kementerian, lembaga/provinsi, kabupaten, kota, BUMN, BUMD itu. sanksinya ini akan dirumuskan nanti oleh Pak Menkomarinves," ujar Jokowi di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 15 Maret 2023.
Selain sanksi, Jokowi menyebut akan ada insentif untuk aparatur sipil negara atau ASN di instansi yang nilai belanja produk dalam negerinya tinggi. Intensif tersebut salah satunya berupa kenaikan tunjangan kinerja atau tukin. Namun, dia tak menjelaskan besaran kenaikan tersebut.
"Tunjangan kinerja salah satu yang dilihat dari pembelian produk dalam negeri," kata Jokowi.
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan merekomendasikan sanksi bagi kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, serta BUMN yang tidak menjalankan belanja produk dalam negeri. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) itu mengungkapkannya saat menghadiri Peresmian Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri di Istora Senayan, Jakarta hari ini.
"Kami meminta Bapak Presiden Joko Widodo, untuk mengakselerasi dan memitigasi hambatan pelaksanaan belanja produk dalam negeri melalui pertama, reward and punishment, tambahan bagi KL yang tidak mencapai target minimal 95 persen dari anggaran barang dan jasa,” kata Luhut di Jakarta, Rabu.
Luhut memaparkan, sejak Presiden Jokowi mencanangkan aksi afirmasi gerakan tersebut melalui Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terdapat enam capaian besar.
Pertama, nilai realisasi belanja dari Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN mencapai Rp762,7 triliun.
Bappenas dan BPS memperkirakan dampak ekonominya di kisaran 1 persen, yang mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31 persen,” kata Luhut.
Kedua, jumlah tayang produk dalam negeri di e-katalog mencapai 2,049 juta produk, di mana angka tersebut lebih tinggi dari target yang dicanangkan yakni 1 juta produk.
Ketiga, berhasil diselenggarakan peluncuran kartu kredit pemerintah domestik pada Agustus 2022.
Keempat, terjadinya integrasi data belanja barang dan jasa pemerintah yang selesai dilakukan untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia.
“Integrasi ini dapat dilakukan antara sistem di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pusat (LKPP). Jadi, semua kita integrasikan secara bertahap sekarang. Kami juga ucapkan terimakasih kepada pemda dan pemkab,” kata Luhut.
Keenam, melalui peluncuran Bangga Berwisata di Indonesia pada 13 Desember 2022, dipatok target 1,2-1,4 miliar perjalanan tahun ini dengan dampak langsung terhadap pendapatan pariwisata senilai Rp3.200 triliun.
Untuk itu, selain merekomendasikan adanya reward and punishment sebagai upaya memitigasi hambatan dalam menjalankan program tersebut, Luhut juga mencanangkan 5 juta produk tayang di e-katalog dengan belanja sebesar Rp 500 triliun dari e-katalog.
Pilihan Editor: KPA Nilai Aturan HGU 190 Tahun yang Diteken Jokowi Lebih Buruk dari Hukum Kolonial
M JULNIS FIRMANSYAH
