TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam mengikuti proses pencocokan dan penelitian data pemilih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Maret 2023. Dalam pertemuan di Istana, pimpinan KPU mengklaim belum ada pembicaraan dengan Jokowi soal evaluasi atas lembaga mereka usai gaduh putusan penundaan Pemilu 2024.
"Enggak ada, bapak kan baru dari Labuan Bajo, langsung ke sini tadi," kata Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos yang ikut hadir di Istana, Selasa, 14 Maret 2023.
Bukan hanya evaluasi, Betty mengklaim sejauh ini belum ada masukan dari pemerintah soal kasus-kasus seputar pemilu 2024 yang terjadi belakangan ini. "Enggak ada, tetap on going semua tahapan, mudah-mudahan, doain ya," kata dia.
Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU untuk menunda Pemilu 2024. Perintah tersebut tertuang dalam putusan perdata yang diajukan Partai Prima.
“Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan tujuh hari,” seperti dikutip dari salinan putusan, Kamis, 2 Maret 2023.
Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim pada Kamis, 2 Maret 2023. Adapun Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan tersebut adalah T. Oyong, dengan hakim anggota H. Bakri dan Dominggus Silaban.
Atas putusan pengadilan ini, KPU pun memutuskan banding. Jokowi mendukung KPU karena menilai keputusan itu kontroversial.
"Dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding," kata Jokowi saat usai melaksanakan kunjungan kerja di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin, 6 Maret 2023.
Jokowi menegaskan pemerintah berkomitmen agar tahapan Pemilu 2024 terlaksana dengan baik. Sehingga ia pun berharap tahapan Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai dengan rencana. "Penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik, tahapan Pemilu kita harapkan tetap berjalan," kata presiden.
Pilihan Editor: Ketua IPW Laporkan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hariej ke KPK