"

Bertemu Jokowi, KPU Bilang Belum Ada Evaluasi Usai Putusan Tunda Pemilu 2024

Reporter

Editor

Amirullah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan saat Konsolidasi Nasional dalam rangka kesiapan Pemilu 2024 di Convention Hall Beach City Entertaiment Center, Ancol, Jakarta, Jumat, 2 Desember 2022. KPU menggelar konsolidasi nasional untuk meningkatkan pelayanan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan pengarahan saat Konsolidasi Nasional dalam rangka kesiapan Pemilu 2024 di Convention Hall Beach City Entertaiment Center, Ancol, Jakarta, Jumat, 2 Desember 2022. KPU menggelar konsolidasi nasional untuk meningkatkan pelayanan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendampingi Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam mengikuti proses pencocokan dan penelitian data pemilih di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Maret 2023. Dalam pertemuan di Istana, pimpinan KPU mengklaim belum ada pembicaraan dengan Jokowi soal evaluasi atas lembaga mereka usai gaduh putusan penundaan Pemilu 2024.

"Enggak ada, bapak kan baru dari Labuan Bajo, langsung ke sini tadi," kata Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos yang ikut hadir di Istana, Selasa, 14 Maret 2023.

Bukan hanya evaluasi, Betty mengklaim sejauh ini belum ada masukan dari pemerintah soal kasus-kasus seputar pemilu 2024 yang terjadi belakangan ini. "Enggak ada, tetap on going semua tahapan, mudah-mudahan, doain ya," kata dia.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU untuk menunda Pemilu 2024. Perintah tersebut tertuang dalam putusan perdata yang diajukan Partai Prima.

“Menghukum tergugat (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini diucapkan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan tujuh hari,” seperti dikutip dari salinan putusan, Kamis, 2 Maret 2023.

Putusan tersebut dibacakan oleh Majelis Hakim pada Kamis, 2 Maret 2023. Adapun Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan tersebut adalah T. Oyong, dengan hakim anggota H. Bakri dan Dominggus Silaban.

Atas putusan pengadilan ini, KPU pun memutuskan banding. Jokowi mendukung KPU karena menilai keputusan itu kontroversial.

"Dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding," kata Jokowi saat usai melaksanakan kunjungan kerja di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin, 6 Maret 2023.

Jokowi menegaskan pemerintah berkomitmen agar tahapan Pemilu 2024 terlaksana dengan baik. Sehingga ia pun berharap tahapan Pemilu 2024 tetap berjalan sesuai dengan rencana. "Penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik, tahapan Pemilu kita harapkan tetap berjalan," kata presiden.

Pilihan Editor: Ketua IPW Laporkan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hariej ke KPK




Berita Selanjutnya





Larangan Bukber ASN dan Pejabat, Pengamat Sebut Kebijakan Membingungkan

31 menit lalu

Presiden Jokowi (kedua kanan) berbincang dengan Ketua DPD Oesman Sapta Odang (kedua kiri) saat acara berbuka puasa bersama anggota dan pimpinan DPD di Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019. Sejak hari pertama puasa Ramadan 1440 Hijriah, Jokowi telah berkali-kali berbuka puasa bersama bareng para pejabat negara. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Larangan Bukber ASN dan Pejabat, Pengamat Sebut Kebijakan Membingungkan

Pengamat kebijakan publik dari PH&H Public Policy Interest Group, Agus Pambagio menilai kebijakan larangan buka bersama atau bukber untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat sebagai hal yang membingungkan.


PKS-PBB-PPP Soroti Jokowi Larang Bukber Pejabat

51 menit lalu

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan sambutan dalam Rakernas PKS 2023 di Jakarta, Jumat, 24 Februari 2023. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) pada 24 sampai 26 Januari 2023 yang beragendakan konsolidasi persiapan menghadapi Pemilu 2024 dan penegasan Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden yang diusung PKS pada Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS-PBB-PPP Soroti Jokowi Larang Bukber Pejabat

PKS, PBB dan PPP menyoroti larangan Jokowi soal soal bukber alias buka puasa bersama. Apa kata mereka?


Ketua MUI Sarankan Jokowi Cabut Larangan Buka Puasa Bersama karena Bikin Gaduh

2 jam lalu

Ketua Majelis Ulama Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Muhammad Cholil Nafis, memberikan memberikan keterangan pers terkait kasus penangkapan terduga teroris jaringan Jemaah Islamiyah di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Rabu, 17 November 2021.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ketua MUI Sarankan Jokowi Cabut Larangan Buka Puasa Bersama karena Bikin Gaduh

Menurut Cholil, alasan Jokowi melarang buka puasa bersama agar pejabat tidak pamer gaya hidup mewah tidak ada hubungannya dengan buka puasa bersama.


Patuhi Perintah Jokowi Larang Pejabat Buka Puasa Bersama, Heru Budi: Supaya Masyarakat Tetap Sehat

3 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri acara Gerakan Aksi Bergizi SMP Negeri 51 Jakarta, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Jumat, 10 Februari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Patuhi Perintah Jokowi Larang Pejabat Buka Puasa Bersama, Heru Budi: Supaya Masyarakat Tetap Sehat

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono akan meneruskan larangan buka puasa bersama bagi para pejabat di Pemprov DKI. Agar masyarakat tetap sehat.


Setuju Arahan Jokowi, Ganjar Pranowo Larang Pejabat di Jawa Tengah Gelar Buka Bersama

3 jam lalu

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng)
Setuju Arahan Jokowi, Ganjar Pranowo Larang Pejabat di Jawa Tengah Gelar Buka Bersama

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan melarang pejabat di pemerintahan menggelar buka puasa bersama sesuai arahan Presiden Jokowi.


Soal Larangan Buka Puasa Bersama, PKS: Kasihan Presiden, Ada Pembisik yang Salah Kasih Masukan

4 jam lalu

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Alhabsy saat memberikan sambutan dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) PKS di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 20 Juni 2022. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menggelar Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas. Salah satu agenda dalam Rapimnas tersebut adalah penentuan kriteria calon presiden atau capres yang bakal diusung oleh PKS dalam Pemilu 2024. TEMPO/Subekti
Soal Larangan Buka Puasa Bersama, PKS: Kasihan Presiden, Ada Pembisik yang Salah Kasih Masukan

PKS menyebut arahan Presiden Jokowi yang melarang buka puasa bersama untuk pejabat pemerintah mengesankan kurang ramah terhadap umat Islam.


Jokowi Larang Pejabat Gelar Buka Puasa Bersama, MenPAN RB: Masyarakat Umum Tak Dilarang

5 jam lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 September 2022. Rapat perdana Abdullah Azwar Anas sebagai Menpan-RB dengan Komisi II DPR RI tersebut beragendakan penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan penetapan pagu alokasi anggaran tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jokowi Larang Pejabat Gelar Buka Puasa Bersama, MenPAN RB: Masyarakat Umum Tak Dilarang

Arahan Presiden Jokowi soal larangan buka puasa bersama disebut MenPAN RB hanya berlaku untuk ASN


Heboh Meme Puan Berbadan Tikus, Saat Istana Sebut BEM UI seperti LSM

6 jam lalu

Massa aksi menampilkan poster dalam aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa, 21 Juni 2022. Dalam aksi tersebut, Ketua BEM UI mengucapkan lagi julukan Jokowi The King of Lip Service merujuk pada poster yang dahulu pernah dikeluarkan oleh BEM UI pada tahun 2021. TEMPO/Muhammad Syauqi Amrullah
Heboh Meme Puan Berbadan Tikus, Saat Istana Sebut BEM UI seperti LSM

BEM UI unggah meme Puan Maharani berbadan tikus untuk protes soal pengesahan Perpu Cipta Kerja. Istana pun menyebut BEM UI mirip LSM.


Seskab Pastikan Larangan Bukber Tidak Berlaku Bagi Masyarakat Umum

6 jam lalu

Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Seskab Pastikan Larangan Bukber Tidak Berlaku Bagi Masyarakat Umum

Seskab Pramono Anung memastikan larangan buka puasa bersama atau bukber tidak berlaku bagi masyarakat umum.


PPP Menilai Alasan Jokowi Tiadakan Buka Puasa Bersama Tidak Tepat

6 jam lalu

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi (di tengah) usai konferensi pers terkait Mukernas IV PPP di kantor DPP PPP Diponegoro pada Rabu, 17 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita
PPP Menilai Alasan Jokowi Tiadakan Buka Puasa Bersama Tidak Tepat

Politikus PPP Achmad Baidowi alias Awiek menanggapi keluarnya surat Sekretaris Kabinet ihwal arahan penyelenggaraan buka puasa bersama.