"

AHY Kritik Food Estate dan Perpu Cipta Kerja Bikinan Jokowi

Reporter

Editor

Amirullah

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pidato politik di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Tempo/Fajar Pebrianto
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pidato politik di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengkritik sejumlah kebijakan dan aturan yang dibuat Presiden Joko Widodo atau Jokowi, di antaranya yaitu program lumbung pangan alias food estate hingga Perpu Cipta Kerja. Putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY ini menyebut keduanya sebagai kebijakan grusa-grusu alias terburu-buru tanpa perencanaan matang.

"Apa kabar program food estate?" kata AHY dalam pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Maret 2023.

Program food estate dikerjakan Jokowi di sejumlah daerah di Tanah Air, untuk berbagai komoditas. Salah satu yang banyak dilibatkan dalam program ini adalah Menteri Pertanian yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Pemerintah, kata AHY, mengalokasikan triliunan rupiah untuk kawasan pangan berskala luas seperti program food estate ini. Padahal, banyak akademisi pertanian dan aktivis lingkungan yang mengkritik kebijakan food estate yang hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan saja.

Padahal, AHY menyebut kedaulatan pangan harus berorientasi pada pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, serta memperhatikan aspek keberlanjutan dan tradisi masyarakat. Konsep ini, kata AHY, sesuai dengan mazhab pertanian Demokrat

"Sustainable growth with equity, pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan yang tetap menjaga keseimbangan alam," kata AHY.

Selain program food estate, AHY juga mengkritik UU Cipta Kerja yang dibuat Jokowi dan disetujui mayoritas fraksi di DPR. Demokrat, kata AHY, sejak awal menolak UU. Bukan hanya karena Demokrat mendengar jeritan kaum buruh, tapi juga karena pembuatan aturan ini dinilai grusa-grusu.

Angka pengangguran bukannya turun, kata AHY, malah semakin tinggi. Sehingga tak heran Mahkamah Konstitusi atau MK kemudian memutuskan beleid ini inkonstitusional. Tapi bukannya melibatkan publik untuk memperbaiki UU ini, Jokowi malah meresponsnya dengan mengeluarkan Perpu Cipta Kerja.

Bagi AHY, praktik legislasi yang ditunjukkan Jokowi ini menunjukkan lemahnya good governance alias tata kelola pemerintahan yang baik. "Ini memicu ketidakpastian hukum," ujar AHY.

Laporan Koran Tempo

Tahun lalu, Koran Tempo memuat laporan bertajuk "Aib di Lumbung Pangan Jokowi" pada 11 Juli. Laporan tersebut memuat tulisan soal pembangunan kawasan sentra pangan alias food estate di sejumlah daerah terindikasi berantakan dua tahun setelah dicanangkan Jokowi.

Kepala Staf Presiden Moeldoko pun merespons laporan tersebut. "Biasa di dalam hal yang baru itu, ada sesuatu yang biasanya, biasanya dalam mengelola hal-hal yang baru itu mungkin ada sesuatu yang belum tepat," kata mantan Panglima TNI ini saat ditemui dalam acara seleksi wawancara Sekolah Staf Presiden di Gedung Krida Bhakti, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Juli 2022.

Dia mengatakan, berbagai kekurangan itu harus dibenahi, untuk perbaikan ke depannya. 

Dalam laporannya, salah satu yang disorot Koran Tempo adalah food estate di Desa Ria-Ria, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, yang dimulai September 2020. Di sana, ada bak penampungan air yang kering-kerontang hingga bangsal bibit bawang merah yang terbangkalai.

Belum lagi pipa untuk pengairan dari embung ke lahan yang belum dipasang. "Tapi pipa saja belum terpasang sampai sekarang," kata Haposan Siregar, Ketua Kelompok Tani Ria Bersinar, kepada Tempo. 

"Bayangkan ambil air perlu 1 kilometer. Bagaimana caranya? Itulah yang bikin semakin malas," kata dia. Target komoditas food estate di lokasi ini pun adalah kentang, bawang merah, atau bawang putih. Tapi kini kebanyakan petani beralih menanam kol dan jagung.

Selain infrastruktur yang terbangkalai, audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK juga mengungkap seabrek permasalahan, dari perencanaan hingga pelaksanaan program strategis nasional. Audit itu tak hanya menyasar proyek food estate di Humbang Hasundutan, tapi juga di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, serta di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur.

Hasilnya, seperti diumumkan di situs web lembaga saat itu, "BPK menyimpulkan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi Program Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan atau Food Estate Tahun 2022 sampai dengan Triwulan III 2021 dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan dalam semua hal yang material.

Pilihan Editor: Ketua IPW Laporkan Wamenkumham Edward Omar Sharif Hariej ke KPK








Tudingan Kecurangan Pemilu di Era SBY, Demokrat Pertanyakan Kenapa Tak Dibawa ke Pengadilan

5 jam lalu

Logo Partai Demokrat
Tudingan Kecurangan Pemilu di Era SBY, Demokrat Pertanyakan Kenapa Tak Dibawa ke Pengadilan

Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan menanggapi tudingan perihal kecurangan dalam pelaksanaan pemilu era kepimpinan SBY


Politikus Demokrat Prediksi Deklarasi Koalisi Perubahan Tak akan Digelar Sebelum Ramadan

7 jam lalu

Bakal Calon Presiden yang diusung Partai Demokrat Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyapa kader dan simpatisan di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023. Partai Demokrat secara resmi memberikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sebelumnya Anies Baswedan menghadiri rapat terbatas yang digelar Majelis Tinggi Partai Demokrat. TEMPO/M Taufan Rengganis
Politikus Demokrat Prediksi Deklarasi Koalisi Perubahan Tak akan Digelar Sebelum Ramadan

PKS memproyeksikan deklarasi Koalisi Perubahan bisa dilakukan sebelum Ramadan alias 23 Maret 2023.


Hasil Rakernas AMAN: Desakan terhadap RUU Masyarakat Adat dan Pembatalan RUU Bermasalah

10 jam lalu

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggelar kirab budaya sebagai acara pembuka Rakernas ke-VII di Rejang Lebong, Bengkulu, Jumat, 17 Maret 2023.  TEMPO/Rosseno Aji
Hasil Rakernas AMAN: Desakan terhadap RUU Masyarakat Adat dan Pembatalan RUU Bermasalah

Rakernas AMAN ke-VII menghasilkan sejumlah resolusi yang menjadi program prioritas. Salah satu resolusi adalah desakan pengesahan RUU Masyarakat Adat


Hadiri Acara PKS, Anies Baswedan: Mendatangkan Orang dengan Rupiah Memang Mudah

11 jam lalu

Bakal Calon Presiden yang diusung PKS Anies Baswedan (tengah) saat menghadiri Apel Siaga Pemenangan Pemilu tahun 2024 di Stadion Madya, Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, 26 Februari 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Hadiri Acara PKS, Anies Baswedan: Mendatangkan Orang dengan Rupiah Memang Mudah

Anies Baswedan mengatakan antusiasme kader PKS sangat tinggi.


Soal Tawaran Jadi Cawapres Anies Baswedan, Khofifah: Terima Kasih

1 hari lalu

Gubernur Anies Baswedan bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau pasokan beras di Kabupaten Ngawi/Facebook Anies Baswedan
Soal Tawaran Jadi Cawapres Anies Baswedan, Khofifah: Terima Kasih

Khofifah Indar Parawansa hanya sedikit berkomentar soal kabar yang menyebutkan dirinya mendapatkan tawaran untuk mendampingi Anies Baswedan.


Karyawan Transmart Tuntut Upah Lembur, Begini Cara Menghitungnya Menurut Undang-Undang

1 hari lalu

Pusat Federasi Serikat Pekerja Front Nasional (FSPFN) bersama karyawan PT Trans Retail Indonesia melakukan aksi demonstrasi atas pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak di depan Head office Transmart Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, 16 Maret 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Karyawan Transmart Tuntut Upah Lembur, Begini Cara Menghitungnya Menurut Undang-Undang

Transmart yang mempekerjakan pekerja atau buruhnya wajib membayar upah lembur sebagaimana telah diatur dalam PP 35/2021.


Transmart Diduga Tak Bayar Upah Lembur Sesuai Peraturan, Apa Sanksinya?

1 hari lalu

Pusat Federasi Serikat Pekerja Front Nasional (FSPFN) bersama karyawan PT Trans Retail Indonesia melakukan aksi demonstrasi atas pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak di depan Head office Transmart Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis, 16 Maret 2023. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Transmart Diduga Tak Bayar Upah Lembur Sesuai Peraturan, Apa Sanksinya?

Simak sanksi apa yang bisa diterapkan jika benar Transmart tidak membayar upah lembur sesuai peraturan.


Pakar Politik Sebut Pidato AHY Pertegas Posisi Demokrat sebagai Oposisi

1 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato politiknya di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2023. Dalam pidatonya AHY menyampaikan beberapa hal diantaranya ekonomi di Indonesia yang semakin sulit akibat tata kelola keuangan negara tidak dilakukan dengan baik serta isu penundaan pemilu 2024. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Pakar Politik Sebut Pidato AHY Pertegas Posisi Demokrat sebagai Oposisi

Pidato politik AHY mempertegas posisi Partai Demokrat sebagai oposisi. Akan mengusik berbagai kelompok yang selama ini terlena menikmati kekuasaan.


Ramai PHK Sepihak Transmart, Kemnaker Pernah Bilang Perusahaan Tak Bisa Lakukan Menurut Cipta Kerja

1 hari lalu

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melayat ke rumah duka atas meninggalnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Tjahjo Kumolo di Jakarta Selatan. Jumat, 1 Juli 2022. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ramai PHK Sepihak Transmart, Kemnaker Pernah Bilang Perusahaan Tak Bisa Lakukan Menurut Cipta Kerja

Transmart diduga lakukan PHK sepihak karyawannya. Kemnaker pernah larang berdasarkan UU Cipta Kerja


Program Food Estate di Kalteng Dinilai Tepat

2 hari lalu

Peneliti padi lahan rawa dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Susilawati.
Program Food Estate di Kalteng Dinilai Tepat

Program food estate dapat menambah Luas Tambah Tanam padi.