"

Direktur Indostrategic Sebut Anies Baswedan Harus Lugas Suarakan Perubahan

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Bakal Calon Presiden dari Partai NasDem, Anies Baswedan menyapa warga sebelum orasi di Pantai Padang, Sumatera Barat, Ahad, 4 Agustus 2022. Kunjungan Anies Baswedan dalam rangka safari politik dan silaturahmi selama dua hari ke Sumatera Barat itu sekaligus untuk mendeklarasikan Relawan Perubahan. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Bakal Calon Presiden dari Partai NasDem, Anies Baswedan menyapa warga sebelum orasi di Pantai Padang, Sumatera Barat, Ahad, 4 Agustus 2022. Kunjungan Anies Baswedan dalam rangka safari politik dan silaturahmi selama dua hari ke Sumatera Barat itu sekaligus untuk mendeklarasikan Relawan Perubahan. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai pernyataan Ketua Umum NasDem Surya Paloh soal Anies Baswedan bakal melanjutkan program pembangunan Jokowi sebagai sikap kegalauan partai itu. 

Ia mengatakan, semula NasDem selaku sponsor utama Koalisi Perubahan mengusulkan narasi-narasi kritis menyikapi sejumlah kebijakan pemerintah. Namun, ketika berbagai ancaman diluncurkan, NasDem tampak berpikir ulang. 

"Hal itu berimplikasi pada belum jelasnya narasi perubahan yang disampaikan Anies dalam proses sosialisasinya belakangan ini," katanya saat dihubungi, Ahad, 12 Maret 2023. 

Khoirul menduga saat ini Anies masih bermain aman. Tujuannya, kata dia, melindungi kepentingan NasDem. Musababnya, NasDem kini masih jadi bagian partai koalisi pemerintahan.

"Sementara, mayoritas pendukung Anies menghendaki perubahan itu sendiri," kata Khoirul.

Khoirul mengatakan, Anies harus tegas dan lugas menentukan sikap,  menemukan titik perbedaan yang menjadi basis ide perubahan yang bisa ditawarkan. Tentunya, kata Khoirul, Anies juga harus membuat perbedaan dirinya dengan pemerintahan.

"Jika Anies tidak melakukan itu, maka tak ada bedanya dengan deretan nama-nama capres dan cawapres yang menghendaki narasi keberlanjutan," katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mengungkapkan bahwa calon presiden usungan mereka, Anies Baswedan akan melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan selama ini.

Kendati demikian, Surya Paloh menekankan dalam prosesnya tentu  pembangunan yang ada dilakukan pemerintah perlu  perbaikan-perbaikan. Tujuannya untuk kemajuan bangsa dan negara. 

Anies Seharusnya Tampil Lantang

Pengamat Politik Adi Prayitno juga mengatakan mestinya Anies Baswedan dengan poros perubahan tampil ke publik dengan lantang. "Harus berani mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi itu adalah rezim gagal selama 2 periode memerintah," ucapnya.

Misalnya saja kata Adi, seperti proyek IKN itu sebagai pembangunan ugal-ugalan, infrastruktur yang asal-asalan. 

Adi mengatakan jika masih belum bersikap, hal ini akan berimplikasi pada arus bawah pemilih Anies Baswedan yang kehilangan figur perubahan. 

"Wajar saja elektabilitas Anies yang tidak menjulang dan cenderung turun. Karena orang tidak bisa melihat diferensiasi politik antara Anies dengan Jokowi. Pemilih tidak bisa melihat jenis kelamin politik Anies berbeda dengan Jokowi, kan itu sebenarnya yang ditunggu oleh pengikutnya," kata Adi. 

Adi pun tak menampik bahwa kelompok yang kritis terhadap pemerintah jumlahnya tak banyak, hanya 35 persen, di mana kondisi tersebut tidak cukup mengantarkan kemenangan bagi Anies Baswedan. Sehingga kata Adi, bisa jadi kondisi tersebut pula yang menjadi pertimbangan NasDem  menyatakan melanjutkan program pembangunan Jokowi sebagai strategi politik. 

"Satu-satunya cara adalah bagaimana Anies ditarik ke dalam, dianggap bagian dari Jokowi," kata Adi.

Sehingga, walaupun sering dihadap-hadapkan nantinya, kata Adi, perlahan-lahan pendukung Jokowi akan beralih sebagai pemilih Anies. "Itu strategi politik saja," kata Adi.

Pilihan Editor: Airlangga Hartarto Raih Suara Mayoritas sebagai Capres Pilihan Musra Relawan Jokowi




Berita Selanjutnya





Larangan Bukber ASN dan Pejabat, Pengamat Sebut Kebijakan Membingungkan

24 menit lalu

Presiden Jokowi (kedua kanan) berbincang dengan Ketua DPD Oesman Sapta Odang (kedua kiri) saat acara berbuka puasa bersama anggota dan pimpinan DPD di Jakarta, Rabu, 15 Mei 2019. Sejak hari pertama puasa Ramadan 1440 Hijriah, Jokowi telah berkali-kali berbuka puasa bersama bareng para pejabat negara. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Larangan Bukber ASN dan Pejabat, Pengamat Sebut Kebijakan Membingungkan

Pengamat kebijakan publik dari PH&H Public Policy Interest Group, Agus Pambagio menilai kebijakan larangan buka bersama atau bukber untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat sebagai hal yang membingungkan.


PKS-PBB-PPP Soroti Jokowi Larang Bukber Pejabat

44 menit lalu

Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan sambutan dalam Rakernas PKS 2023 di Jakarta, Jumat, 24 Februari 2023. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) pada 24 sampai 26 Januari 2023 yang beragendakan konsolidasi persiapan menghadapi Pemilu 2024 dan penegasan Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden yang diusung PKS pada Pilpres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS-PBB-PPP Soroti Jokowi Larang Bukber Pejabat

PKS, PBB dan PPP menyoroti larangan Jokowi soal soal bukber alias buka puasa bersama. Apa kata mereka?


Ketua MUI Sarankan Jokowi Cabut Larangan Buka Puasa Bersama karena Bikin Gaduh

2 jam lalu

Ketua Majelis Ulama Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Muhammad Cholil Nafis, memberikan memberikan keterangan pers terkait kasus penangkapan terduga teroris jaringan Jemaah Islamiyah di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Rabu, 17 November 2021.  TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Ketua MUI Sarankan Jokowi Cabut Larangan Buka Puasa Bersama karena Bikin Gaduh

Menurut Cholil, alasan Jokowi melarang buka puasa bersama agar pejabat tidak pamer gaya hidup mewah tidak ada hubungannya dengan buka puasa bersama.


Patuhi Perintah Jokowi Larang Pejabat Buka Puasa Bersama, Heru Budi: Supaya Masyarakat Tetap Sehat

3 jam lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menghadiri acara Gerakan Aksi Bergizi SMP Negeri 51 Jakarta, Pondok Bambu, Jakarta Timur, Jumat, 10 Februari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Patuhi Perintah Jokowi Larang Pejabat Buka Puasa Bersama, Heru Budi: Supaya Masyarakat Tetap Sehat

Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono akan meneruskan larangan buka puasa bersama bagi para pejabat di Pemprov DKI. Agar masyarakat tetap sehat.


Setuju Arahan Jokowi, Ganjar Pranowo Larang Pejabat di Jawa Tengah Gelar Buka Bersama

3 jam lalu

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (ANTARA/HO-Humas Pemprov Jateng)
Setuju Arahan Jokowi, Ganjar Pranowo Larang Pejabat di Jawa Tengah Gelar Buka Bersama

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan melarang pejabat di pemerintahan menggelar buka puasa bersama sesuai arahan Presiden Jokowi.


Soal Larangan Buka Puasa Bersama, PKS: Kasihan Presiden, Ada Pembisik yang Salah Kasih Masukan

3 jam lalu

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Alhabsy saat memberikan sambutan dalam rapat pimpinan nasional (Rapimnas) PKS di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin 20 Juni 2022. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menggelar Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas. Salah satu agenda dalam Rapimnas tersebut adalah penentuan kriteria calon presiden atau capres yang bakal diusung oleh PKS dalam Pemilu 2024. TEMPO/Subekti
Soal Larangan Buka Puasa Bersama, PKS: Kasihan Presiden, Ada Pembisik yang Salah Kasih Masukan

PKS menyebut arahan Presiden Jokowi yang melarang buka puasa bersama untuk pejabat pemerintah mengesankan kurang ramah terhadap umat Islam.


Jokowi Larang Pejabat Gelar Buka Puasa Bersama, MenPAN RB: Masyarakat Umum Tak Dilarang

5 jam lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 20 September 2022. Rapat perdana Abdullah Azwar Anas sebagai Menpan-RB dengan Komisi II DPR RI tersebut beragendakan penyesuaian rencana kerja dan anggaran Kementerian sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan penetapan pagu alokasi anggaran tahun 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Jokowi Larang Pejabat Gelar Buka Puasa Bersama, MenPAN RB: Masyarakat Umum Tak Dilarang

Arahan Presiden Jokowi soal larangan buka puasa bersama disebut MenPAN RB hanya berlaku untuk ASN


Heboh Meme Puan Berbadan Tikus, Saat Istana Sebut BEM UI seperti LSM

6 jam lalu

Massa aksi menampilkan poster dalam aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa, 21 Juni 2022. Dalam aksi tersebut, Ketua BEM UI mengucapkan lagi julukan Jokowi The King of Lip Service merujuk pada poster yang dahulu pernah dikeluarkan oleh BEM UI pada tahun 2021. TEMPO/Muhammad Syauqi Amrullah
Heboh Meme Puan Berbadan Tikus, Saat Istana Sebut BEM UI seperti LSM

BEM UI unggah meme Puan Maharani berbadan tikus untuk protes soal pengesahan Perpu Cipta Kerja. Istana pun menyebut BEM UI mirip LSM.


Seskab Pastikan Larangan Bukber Tidak Berlaku Bagi Masyarakat Umum

6 jam lalu

Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat perkenalan Menteri Kabinet Indonesia Maju di Veranda Istana Negara, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Seskab Pastikan Larangan Bukber Tidak Berlaku Bagi Masyarakat Umum

Seskab Pramono Anung memastikan larangan buka puasa bersama atau bukber tidak berlaku bagi masyarakat umum.


PPP Menilai Alasan Jokowi Tiadakan Buka Puasa Bersama Tidak Tepat

6 jam lalu

Wakil Sekretaris Jenderal PPP Achmad Baidowi (di tengah) usai konferensi pers terkait Mukernas IV PPP di kantor DPP PPP Diponegoro pada Rabu, 17 Juli 2019. TEMPO/Dewi Nurita
PPP Menilai Alasan Jokowi Tiadakan Buka Puasa Bersama Tidak Tepat

Politikus PPP Achmad Baidowi alias Awiek menanggapi keluarnya surat Sekretaris Kabinet ihwal arahan penyelenggaraan buka puasa bersama.