Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Tunggu Audiensi dengan Puan Maharani, Jala PRT Gelar Tenda di Depan DPR

Jala PRT Kembali Menggelar  Aksi Tenda di Depan Gedung DPR RI pada (12/03/23) Sebagai Bentuk Unjuk Rasa Mencari Puan yang Enggan Audiensi Dengan Para PRT Korban. Foto/Farrel Fauza
Jala PRT Kembali Menggelar Aksi Tenda di Depan Gedung DPR RI pada (12/03/23) Sebagai Bentuk Unjuk Rasa Mencari Puan yang Enggan Audiensi Dengan Para PRT Korban. Foto/Farrel Fauza
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga atau Jala PRT kembali melakukan aksi menggelar tenda yang kedua di depan Gedung DPR RI hari ini, Ahad, 12 Maret 2023.

Koordinator Jala PRT, Lita Angraeni menyampaikan aksi gelar tenda itu dilakukan agar Ketua DPR RI Puan Maharani segera beraudiensi dengan para PRT yang menjadi korban kekerasan oleh majikannya. Ini sebagai bentuk darurat kekerasan terhadap PRT.

“Tenda perempuan ini sebagai wujud perjuangan perempuan dalam menunggu Ketua DPR RI, Puan Maharani untuk berdialog bersama para PRT korban. Aksi ini menunjukkan daruratnya situasi PRT dan menunggu sikap Ketua DPR yang belum mau bertemu para PRT.” ujar Lita melalui keterangan tertulis pada Ahad, 12 Maret 2023.

Menurut Lita, ogahnya Puan beraudiensi bersama para PRT korban berpotensi pada nasib RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) yang kembali diabaikan dan terbengkalai.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

“Kondisi ini seperti mengulur waktu dan mengorbankan nasib para PRT sehingga ada potensi RUU PPRT diabaikan kembali. “ ujarnya.

Rencannya Jala PRT akan rutin melakukan aksi tersebut hingga selesai masa reses tanggal 14 Maret 2023.

Pilihan Editor: Deposit Box Rp 37 Miliar Rafael Alun Terbongkar Karena Ini

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Pemerintah Masih Tunggu Undangan DPR RI untuk Bahas Bersama RUU Perampasan Aset

16 jam lalu

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly saat menghadiri acara Paralegal Justice Award 2023, Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 1 Juni 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Pemerintah Masih Tunggu Undangan DPR RI untuk Bahas Bersama RUU Perampasan Aset

Yasonna Laoly menjelaskan, Pemerintah telah menyerahkan draf RUU Perampasan Aset, dan kini tengah menunggu jadwal pembahasan di Senayan.


Ganjar Sebut 2 Hari Lagi Ada Partai Dukung Pencapresannya di Pilpres 2024

18 jam lalu

Ganjar Pranowo saat menghadiri peresmian Rumah Aspirasi Relawan di Menteng, Kamis, 1 Juni 2023/Tempo/Tika Ayu
Ganjar Sebut 2 Hari Lagi Ada Partai Dukung Pencapresannya di Pilpres 2024

Jika hal tersebut benar, mitra koalisi PDIP-PPP bertambah selain dari Hanura.


BTS Towers Cash Cow

21 jam lalu

BTS Towers Cash Cow

The Attorney General's Office (AGO) has named seven suspects for alleged corruption in the project to build 4G base transceiver station BTS towers.


Pemilu 2024, KMHDI Ragukan Independensi KPU Sebagai Penyelenggara

1 hari lalu

Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan melakukan aksi menolak PKPU 10 pasal 8 ayat 2 di kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Senin, 8 Mei 2023. Dalam aksinya mereka menolak peraturan PKPU nomor 10 tahun 2023 itu dianggap dapat mengancam keterwakilan perempuan dalam berpolitik di masa pemilu yang akan datang, Mereka juga mendesak agar KPU mengembalikannya pada ketentuan pembulatan ke atas sesuai ketentuan sebelumnya. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pemilu 2024, KMHDI Ragukan Independensi KPU Sebagai Penyelenggara

KMHDI menilai KPU tak independen karena mendapatkan tekanan dari DPR soal peraturan yang membahas keterwakilan perempuan pada Pemilu 2024.


POJK Bursa Karbon Ditargetkan Kelar Bulan Depan, DPR: Rencana Kita Diskusikan

1 hari lalu

Ilustrasi pajak karbon. Shutterstock
POJK Bursa Karbon Ditargetkan Kelar Bulan Depan, DPR: Rencana Kita Diskusikan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan peraturan OJK atau POJK mengenai bursa karbon selesai pada Juli 2023.


Pemilu 2024, Bawaslu Lampung Temukan Bacaleg Ganda

1 hari lalu

Ilustrasi Pemilu. ANTARA
Pemilu 2024, Bawaslu Lampung Temukan Bacaleg Ganda

Bawaslu Lampung menyatakan Bacaleg ganda tak akan lolos menjadi Caleg pada Pemilu 2024 jika tak memilih salah satu partai politik atau satu dapil.


Puan Maharani Serukan Pemerintah Lakukan Mitigasi Job Scam Luar Negeri, Apa Itu?

1 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani
Puan Maharani Serukan Pemerintah Lakukan Mitigasi Job Scam Luar Negeri, Apa Itu?

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah melakukan upaya mitigasi atas maraknya job scam. Apakah itu?


Bambang Pacul Sebut Kabar MK Putuskan Sistem Proporsional Tertutup Hoaks

1 hari lalu

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Pacul Wuryanto ditemui di kantor PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 11 Desember 2019. TEMPO/Putri.
Bambang Pacul Sebut Kabar MK Putuskan Sistem Proporsional Tertutup Hoaks

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto mengaku telah mengkonfirmasi ke MK soal kabar lembaga itu putuskan sistem proporsional tertutup.


MK Emoh Tanggapi Ancaman DPR Soal Anggaran Jika Putuskan Proporsional Tertutup

1 hari lalu

Dari kanan, juru bicara Mahkamah Konstitusi (MK), Fajar Laksono, Ketua Dewan Etik MK Achmad Rustandi dan anggota Dewan Etik MK Salahuddin Wahid saat konferensi pers di gedung MK jalan Merdeka Barat No. 6, Gambir, Jakarta, 16 Januari 2018. Tempo/M. Yusuf Manurung
MK Emoh Tanggapi Ancaman DPR Soal Anggaran Jika Putuskan Proporsional Tertutup

Juru bicara MK Fajar Laksono tak mau berkomentar soal ancaman DPR soal anggaran untuk Mahkamah jika mereka memutuskan sistem proporsional tertutup.


Blok Masela Menggantung, DPR RI: Pemerintah Harus Tegas ke Shell

2 hari lalu

Blok Masela. antaranews.com
Blok Masela Menggantung, DPR RI: Pemerintah Harus Tegas ke Shell

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto menyebut selama ini pemerintah belum menunjukkan ketegasannya dalam pengelolaan proyek Blok Masela.