Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Partai Golkar Sambut Baik jika PPP Berkoalisi dengan PDIP

image-gnews
Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno. Foto: Runi/nvl
Anggota Komisi I DPR Dave Akbarshah Fikarno. Foto: Runi/nvl
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno menyambut baik jika Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Adapun Partai Golkar bersama PPP dan Partai Amanat Nasional (PAN) bermitra dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Dave menjelaskan KIB selalu terbuka jika partai lain hendak bergabung. Tambahan personel baru di KIB disebut Dave membuat koalisi ini lebih kuat dan bisa menjalankan program yang dicanangkan bersama-sama.

"KIB selalu welcome partai lain masuk ke dalam koalisi. Untuk bersama-sama menjalankan program yang kita buat,” kata Dave saat dihubungi, Rabu, 8 Maret 2023.

Dave mengatakan komunikasi antar internal KIB maupun eksternal terus berjalan hingga saat ini. Ia mengaku tak khawatir komunikasi dengan banyak pihak ini bakal menggoyahkan koalisi. "Justru dinamika di luar KIB menyolidkan kami berkomunikasi," ujar dia.

Senada dengan Golkar, PAN turut menyambut baik jika PPP berkoalisi dengan PDIP. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan PDIP secara otomatis akan bekerja sama dengan PAN, PPP, dan Partai Golkar dalam Koalisi Indonesia Bersatu.

"PAN akan senang dan gembira. Karena dengan koalisi dengan PPP, secara otomatis akan berkoalisi dengan PAN dan Golkar. Sebab, PPP adalah anggota KIB,” kata Viva saat dihubungi.

Viva menampik jika ada anggapan peluang koalisi antara PPP dengan PDIP bakal menggoyahkan KIB. Ia menegaskan koalisi yang pertama kali terbentuk ini tetap solid dan kompak."KIB insya Allah tidak akan terbelah. KIB tetap solid dan kompak,” kata dia.

Menurut Viva, bergabungnya PDIP ke KIB bakal memperbesar peluang memenangkan Pemilihan Presiden 2024. Pasalnya, pasangan calon yang dijagokan berpotensi mendapatkan dukungan yang besar.

"Maka sudah bisa dipastikan siapapun pasangan calon yang akan diusung di Pilpres 2024 berpotensi mendapatkan dukungan besar dan dapat memenangi kompetisi,” kata Viva.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono berujar peluang berkoalisi dengan PDIP terbuka lebar. Musababnya, PPP dan PDIP punya kesamaan nilai dan pengalaman historis.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mardiono menjelaskan, PPP dan PDIP termasuk partai tua yang usianya sudah setengah abad. Selain itu, jarak kelahiran kedua partai ini juga berdekatan, yakni PPP pada 5 Januari dan PDIP pada 10 Januari. Tak hanya tanggal berdirinya, Mardiono menyebut lokasi kantor PPP dan PDIP juga bersebelahan.

"Iya memang kemungkinan itu ada (berkoalisi),” kata Mardiono saat dihubungi, Selasa, 7 Maret 2023.

Selain itu, Mardiono menyebut kedua partai ini punya ideologi yang saling berhubungan. PPP dengan identitasnya sebagai partai religius, sementara PDIP dengan identitasnya sebagai partai nasionalis.

Menurut Mardiono, ideologi religius dan nasionalis ini punya cara pandang yang sama dalam membangun bangsa Indonesia. “Bagaimana kemudian membangun bangsa itu juga harus dilandasi dengan moral,” ujarnya.

Komunikasi PPP dengan PDIP disebut Mardiono juga berlangsung dengan baik hingga saat ini. Saat bersua dan berkomunikasi, dia mengatakan obrolan-obrolan politik ihwal ajakan berkoalisi jelang Pilpres tak terhindarkan.

Bagi PPP, kata Mardiono, obrolan itu merupakan upaya politik yang dilakukan partai. Pasalnya, PPP termasuk partai kecil dengan suara sebesar 4,5 persen. Sementara PDIP, kata dia, merupakan satu-satunya parpol yang bisa mencalonkan kandidat capres cawapresnya sendiri.

"Ya tentu upaya mengajak koalisi, apalagi ini PPP termasuk partai kecil. Tentu berusaha mengajak koalisi dengan partai lain, itu bagian dari upaya yang dilakukan parpol," kata Mardiono.

Pilihan Editor: PPP Buka Peluang Berkoalisi dengan PDIP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PDIP Gugat KPU di PTUN, Kasus Apa Saja yang Bisa Dilayangkan ke Peradilan Tata Usaha Negara?

54 menit lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
PDIP Gugat KPU di PTUN, Kasus Apa Saja yang Bisa Dilayangkan ke Peradilan Tata Usaha Negara?

PDIP layangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU mengenai pencalonan Gibran.


PPP Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Ajak Semua Pihak Dukung Pemerintahan Baru

1 jam lalu

Ade Irfan Pulungan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 28 Maret 2018. Tempo/Syafiul Hadi
PPP Ucapkan Selamat ke Prabowo-Gibran, Ajak Semua Pihak Dukung Pemerintahan Baru

PPP mengucapkan selamat atas penetapan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden


54 Tahun Prananda Prabowo, Profil Putra Megawati dan Perannya di PDIP

1 jam lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (tengah), bersama Ketua DPP Puan Maharani (kiri), Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi Prananda Prabowo (kanan) yang juga anak-anaknya berpegangan tangan saat berfoto bersama dalam penutupan Rakernas III PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Juni 2023. Rakernas III PDI Perjuangan itu menghasilkan 17 poin rekomendasi eksternal seperti visi-misi Capres-Cawapres dari PDIP, dan memerintahkan seluruh kader Partai menangkan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. TEMPO/M taufan Rengganis
54 Tahun Prananda Prabowo, Profil Putra Megawati dan Perannya di PDIP

Prananda Prabowo putra Megawati Soekarnoputri, organisatoris PDIP yang pernah dipuji Jokowi, genap berusia 54 tahun pada 23 April 2024.


Respons Parpol di Luar KIM Soal Peluang Gabung ke Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

15 jam lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Respons Parpol di Luar KIM Soal Peluang Gabung ke Koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Muhaimin Iskandar mengatakan PKB ingin terus bekerja sama dengan Prabowo Subianto dan Gerindra.


Jokowi-Gibran Di Antara Golkar dan PAN setelah Ditalak PDIP

16 jam lalu

Presiden Joko Widodo saat berolahraga bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu 6 Januari 2024. ANTARA/HO-Istana Kepresidenan
Jokowi-Gibran Di Antara Golkar dan PAN setelah Ditalak PDIP

Golkar dan PAN terbuka jika Jokowi serta Gibran bergabung setelah diemohi PDIP.


Fakta Seputar Sirekap yang Digunakan Lagi oleh KPU di Pilkada 2024

18 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
Fakta Seputar Sirekap yang Digunakan Lagi oleh KPU di Pilkada 2024

KPU berjanji mengevaluasi dan memperbaiki Sirekap untuk Pilkada 2024 sesuai dengan putusan MK.


Begini Respons Jokowi dan Gibran soal Disebut Bukan Lagi Kader PDIP

21 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Begini Respons Jokowi dan Gibran soal Disebut Bukan Lagi Kader PDIP

PDIP tak lagi menganggap Jokowi dan Gibran sebagai kadernya. Lantas, apa respons Jokowi dan Gibran?


Ganjar-Mahfud Absen di Penetapan Prabowo-Gibran, Pengamat: Sinyal Kuat PDIP Jadi Oposisi

23 jam lalu

Ahmad Khoirul Umam (kiri) dalam diskusi Tren Gaya Hijrah: Peluang atau Ancaman bagi NKRI di Jakarta, Kamis, 25 Juli 2019. Tempo/Halida Bunga Fisandra
Ganjar-Mahfud Absen di Penetapan Prabowo-Gibran, Pengamat: Sinyal Kuat PDIP Jadi Oposisi

Pengamat menyoroti absennya Ganjar-Mahfud dalam penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih.


PDIP Gugat KPU ke PTUN, TKN Prabowo-Gibran: Apa yang Mau Digugat?

23 jam lalu

Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid saat memberikan keterangan pers soal Kampanye Akbar di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis, 8 Februari 2024. TKN Prabowo - Gibran menyampaikan hingga saat ini sudah ada 500 ribu orang yang bakal hadir di kampanye akbar atau Pesta Rakyat untuk Indonesia Maju Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu, 10 Februari 2024.. TEMPO/M Taufan Rengganis
PDIP Gugat KPU ke PTUN, TKN Prabowo-Gibran: Apa yang Mau Digugat?

Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mempertanyakan alasan PDIP menggugat ke PTUN Jakarta. Tak berdampak pada legitimasi hasil pilpres.


Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) menunjukkan berkas gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Profil Gayus Lumbuun, Ketua Tim Hukum PDIP yang Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun minta KPU menunda penetapan prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Pilpres 2024. Ini Profilnya