Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Peringati Hari Perempuan Sedunia, Jala PRT Demo di Depan DPR Hari Ini

Jala PRT kembali melakukan aksi dengan membawa perabotan masak di depan gedung DPR RI pada Rabu, 22 Februari 2023. Foto Farrel Fauzan
Jala PRT kembali melakukan aksi dengan membawa perabotan masak di depan gedung DPR RI pada Rabu, 22 Februari 2023. Foto Farrel Fauzan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau Jala PRT akan berunjuk rasa di depan Gedung DPR hari ini pada 8 Maret 2023. Unjuk rasa dilakukan untuk memperingati Hari Perempuan Sedunia.

"Untuk aksi nanti direncanakan ada lebih dari 500-an kawan yang terdiri dari rekan-rekan PRT dan organisasi perempuan berbagai organisasi keagamaan," kata Koordinator Jala PRT Lita Angraeni pada Rabu, 8 Maret 2023.

Dalam aksi itu rencananya Jala PRT akan mengawal isu pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT melalui teatrikal dan berbagai orasi.

"Untuk aksinya nanti adalah teatrikal bertajuk, 1000 Perempuan Mencari Mbak Puan, " kata Lita. Menurut dia, ini adalah teatrikal untuk meminta Ketua DPR Puan Maharani dan pimpinan DPR lainnya untuk mengesahkan RUU PPRT.

Jala PRT membawa isu tersebut lantaran pekerja rumah tangga rentan menjadi korban kekerasan fisik dan pelecehan oleh majikanya. Menurut data sudah ada 2.641 pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Karena kami melihat kegentingan PRT yang bekerja dalam situasi rentan dari berbagai kekerasan, pelecehan, dan perbudakan," ujarnya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco menyatakan RUU PPRT akan ditindaklanjuti setelah selesai masa reses DPR pada 13 Maret 2023.

"Reses berakhir 13 Maret 2023, kami akan agendakan rapat pimpinan dan badan musyawarah," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin lalu.

Pilihan Editor: Sambut Hari Perempuan Internasional 2023, Komnas Perempuan Sebut Aduan Kasus Kekerasan Naik

Iklan

Berita Selanjutnya




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Jala PRT Sebut Soal Data Terpadu Pekerja Rumah Tangga Jadi Perhatian di RUU PPRT

9 hari lalu

Jala PRT Kembali Menggelar  Aksi Tenda di Depan Gedung DPR RI pada (12/03/23) Sebagai Bentuk Unjuk Rasa Mencari Puan yang Enggan Audiensi Dengan Para PRT Korban. Foto/Farrel Fauza
Jala PRT Sebut Soal Data Terpadu Pekerja Rumah Tangga Jadi Perhatian di RUU PPRT

Lita mengatakan, soal data terpadu yang terintegrasi dalam sistem online dalam RUU PPRT adalah untuk memastikan soal hak-hak pekerja rumah tangga.


Jala PRT Desak DPR Segera Bahas RUU PPRT dengan Pemerintah

9 hari lalu

Lita Anggraini (tengah), Koordinator Nasional JALA PRT serta pendiri Forum Diskusi Perempuan Yogya saat berada di kantor sekretariat, Terogong, Jakarta Selatan, 13 Juli 2017. TEMPO/Rizki Putra
Jala PRT Desak DPR Segera Bahas RUU PPRT dengan Pemerintah

Lita Anggraini mendesak DPR agar segera membahas RUU PPRT mengingat waktu pembahasan yang tersedia hanya pada masa sidang saat ini


Puan Maharani Sebut RUU PPRT Masih Dibahas di Badan Legislasi

17 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan pidato pembukaan masa persidangan dalam Rapat Paripurna ke-22 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 16 Mei 2023. Rapat Paripurna tersebut beragendakan pidato Ketua PR RI Puan Maharani pada pembukaan masa persidangan V tahun sidang 2022-2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Puan Maharani Sebut RUU PPRT Masih Dibahas di Badan Legislasi

Puan Maharani menyatakan komitmen seriusnya perihal pengesahan RUU PPRT. Sebab itu, kata dia, RUU ini mesti dibuat dengan sebaik-baiknya.


Terkini Bisnis: Hacker LockBit Klaim Bocorkan Data Nasabah BSI, Garis Besar Isi RUU PPRT

17 hari lalu

LockBit mempublikasikan semua data yang dicuri dari Bank Syariah Indonesia (BSI) di dark web. (@darktracer_int)
Terkini Bisnis: Hacker LockBit Klaim Bocorkan Data Nasabah BSI, Garis Besar Isi RUU PPRT

Berita terkini ekonomi bisnis hingga Selasa siang, 16 Mei 2023 antara lain tentang pengakuan hacker LockBit yang membocorkan 15 ribu data nasabah BSI.


Target Disahkan Tahun 2023, Begini Garis Besar Isi RUU PPRT

17 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima naskah pandangan fraksi atas RUU PPRT dari Anggota Fraksi Partai Golkar Bambang Hermanto dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Target Disahkan Tahun 2023, Begini Garis Besar Isi RUU PPRT

Ida Fauziyah terus mendorong agar Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dapat disahkan.


RUU PPRT Siap Diserahkan ke DPR, KSP: Bukti Pemerintah Tak Kedepankan Ego Sektoral

17 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima naskah pandangan fraksi atas RUU PPRT dari anggota Fraksi PKB Luluk Hamidah dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Adapun usulan mengenai peraturan yang melindungi pekerja rumah tangga telah dimulai sejak 2004. Sejak saat itu, RUU ini telah masuk dalam agenda pembahasan di DPR. TEMPO/M Taufan Rengganis
RUU PPRT Siap Diserahkan ke DPR, KSP: Bukti Pemerintah Tak Kedepankan Ego Sektoral

KSP menjelaskan bahwa RUU PPRT akan segera dibahas di DPR. Hal tersebut menyusul penyelesaian substansi Daftar Inventaris Masalah (DIM) pada RUU itu.


Daftar Inventarisasi Masalah Selesai Disusun, Menaker Targetkan RUU PPRT Disahkan Tahun Ini

17 hari lalu

Sejumlah Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan aktivis bersorak-sorai gembira usai RUU PPRT disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Daftar Inventarisasi Masalah Selesai Disusun, Menaker Targetkan RUU PPRT Disahkan Tahun Ini

Ida Fauziyah menargetkan Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dapat disahkan menjadi Undang-undang pada tahun ini.


Pemerintah Gelar Rapat Final RUU PPRT, Hasilnya Diajukan ke DPR Hari Ini

18 hari lalu

Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej saat menghadiri Upacara Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) Ke-59 yang jatuh pada 27 April 2023 di lapangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Selasa, 2 Mei 2023. Tempo/Eka Yudha Saputra
Pemerintah Gelar Rapat Final RUU PPRT, Hasilnya Diajukan ke DPR Hari Ini

Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej mengatakan hasil rapat membahas RUU PPRT akan segera diajukan ke DPR RI.


Ada 9 Bab, Ini Poin-poin RUU PPRT yang Diajukan Pemerintah ke DPR

18 hari lalu

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (kedua kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 11 Januari 2023. Raker tersebut membahas tentang peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja bidang Ketenagakerjaan. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Ada 9 Bab, Ini Poin-poin RUU PPRT yang Diajukan Pemerintah ke DPR

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memaparkan, ada 79 daftar inventarusasi masalah (DIM) baru yang dimasukkan dalam RUU PPRT.


Pemerintah Temukan 367 Daftar Invetarisasi Masalah UU PPRT yang Hendak Diserahkan ke DPR

18 hari lalu

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima naskah pandangan fraksi atas RUU PPRT dari Anggota Fraksi Partai Golkar Bambang Hermanto dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pemerintah Temukan 367 Daftar Invetarisasi Masalah UU PPRT yang Hendak Diserahkan ke DPR

Terdapat 367 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam UU PPRT yang telah diinisiasi oleh Pemerintah. 79 DIM di antaranya merupakan substansi baru.