INFO NASIONAL -- Pemanfaatan teknologi digital terus didorong untuk meningkatkan akses terhadap layanan keuangan yang menjangkau masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di pedesaan dan wilayah terpencil, termasuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kelompok tersebut memiliki peran krusial dalam mendukung pencapaian target 90 persen inklusi keuangan nasional pada tahun 2024.
Sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam perekonomian Indonesia, karena memiliki jumlah lebih dari 64,2 juta unit usaha, menyumbang 61,9 persen pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap 97 persen terhadap tenaga kerja. Namun, UMKM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan seperti akses pembiayaan, pemasaran, dan daya saing serta produktivitas.
Pemerintah pun berkomitmen untuk terus mendorong kinerja UMKM salah satunya melalui akses pembiayaan seperti program Kredit Usaha Rakyat (KUR). "Selain itu, Pemerintah juga berkomitmen untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas UMKM melalui pembangunan sektor digital dan fintech,” kata Pelaksana tugas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan dalam acara Peluncuran Program PROMISE II Impact (Promoting Micro and Small Enterpries through Entreprenuers Access to Financial Services) di Hotel Ayana MidPlaza Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023.
Program PROMISE II Impact merupakan inisiasi dari International Labour Organization (ILO) bersama Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan dukungan pendanaan dari Sekretariat Negara Swiss untuk Bidang Perekonomian (SECO).
Dalam rangka memberikan akses digitalisasi yang lebih besar, PROMISE II Impact terfokus pada empat strategi. Pertama, mendorong penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan skala usaha UMKM.
Baca Juga:
Kedua, mendukung adopsi teknologi digital oleh BPD dan BPR. Ketiga, meningkatkan ekosistem yang terikat dalam mata nilai UMKM melalui digitalisasi, perluasan pembeli dan akses yang lebih baik terhadap keuangan.
Keempat, melibatkan Pemerintah Daerah dalam mendukung kebijakan dan program pemulihan ekonomi yang disasarkan pada UMKM dan penyedia jasa keuangan. Direktur ILO untuk Indonesia Michiko Miyamato, mengatakan, Program PROMISE II Impact bertujuan untuk memperkuat lingkungan yang mendukung sektor keuangan inklusif bagi UKM yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesempatan kerja, terutama pada masa pasca pandemi.
Turut hadir jug Wakil Duta Besar Swiss untuk Indonesia Philippe Strub yang menegaskan komitmen Pemerintah Swiss untuk mendukung pengembangan UKM di Indonesia dengan membuka akses terhadap keuangan dan mendorong transformasi digital. Mereka optimis PROMISE II Impact akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi agenda inklusi keuangan Indonesia dan mendukung UMKM mewujudkan potensi pertumbuhan UMKM.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menekankan, meskipun Indonesia telah mengalami lompatan yang jauh dalam hal inklusi keuangan selama 10 tahun terakhir, namun tingginya akses masyarakat terhadap layanan keuangan tersebut perlu disertai dengan inklusi keuangan yang berkualitas. OJK akan terus mendukung pilot project program PROMISE II Impact mengingatnya pentingnya melihat keseluruhan ekosistem, baik ekosistem UMKM maupun ekosistem keuangan yang harus sustainable untuk meningkatkan kualitas inklusi keuangan.
Hadir dalam acara ini Deputi Kewirausahaan KemenkopUKM, Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Perekonomian, Advisor Deputi Komisioner Regional OJK, Ketua Bidang UMKM/IKM APINDO, Direktur Utama BJB, Ketua AFTECH, Ketua Perbarindo, CEO Bank NTT, Ketua KPBS Pangalengan, dan Anggota Komisioner OJK Bidang EPK 2017-2022. (*)
