TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Bambang Widjojanto, mengatakan pelimpahan perkara Tahap II terhadap dua aktivis Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar sebagai bentuk keangkuhan dan kesombongan kekuasaan. Menurut dia, kasus ini seharusnya tidak bisa diproses secara hukum karena hak berpendapat dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945.
Menurut Bambang, Fatia dan Haris selalu pembela HAM hanya menggunakan haknya untuk mengeluarkan pendapat yang sepenuhnya ditujukan kepada unsur kekuasaan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik.
“Keangkuhan dan kesombongan kekuasaan yang disertai dengan instrumentasi alat institusi penegakan hukum, kembali diekspresikan pada hari ini, tanggal 6 Maret 2023 melalui Proses Pelimpahan Perkara Tahap II atas dugaan kriminalisasi Fatia dan Haris,” kata Bambang dalam pernyataan tertulisnya, Senin, 6 Maret 2023.
Situasi saat ini lebih buruk dari Era Orde Lama
Bambang Widjojanto menjelaskan alasan dia menyebut perkara ini sebagai bentuk kesombongan dan keangkuhan. Pasalnya, terdapat fakta dan kecendrungan semakin rendahnya toleransi kekuasaan atas kritik, kian miskinnya kekayaan rasa bahasa dalam percakapan, serta penggunaan hukum sebagai “alat pemukul” di dalam “toleransi dan rasa bahasa”.
“Hal ini makin jelas dan faktual jika banding Orde Reformasi dengan Orde Lama, di mana Orde Reformasi menjadi jauh lebih buruk dengan situasi Orde Lama,” kata Bambang.
Bambang mengulas kembali era Orde Lama. Ia menuturkan saat itu kelompok Anti Soekarno pernah membuat Bung Karno naik pitam karena memberi Hartini ‘gelar’ menyakitkan, yakni "Lonte Agung".
Saat itu beredar frasa, "Satu menteri satu istri atau "Stop impor istri". Frasa ini merupakan kritik terhadap istri Soekarno lainnya yang berdarah Jepang, Ratna Sari Dewi.
“Fakta sejarah menegaskan, Soekarno tidak pernah pernah menggunakan institusi penegakkan hukum untuk menghardik dan mengkriminalkan para pengeritiknya. Lalu, kenapa hari ini menjadi jauh lebih buruk?” tutur Bambang.
Selanjutnya, Haris dan Fatia dianggap hanya membeberkan situasi pelanggaran HAM di Papua
