TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negeri (BUMN) Erick Thohir membawa satu kasus baru ke Kejaksaan Agung RI sebagai upaya ‘bersih-bersih’ perusahaan pelat merah.
“Tadi di dalam pembicaraan kami yang pertama adalah ada satu case. Satu kasus yang rencananya akan diserahkan kepada kami dan kasus ini memang cukup menarik,” kata Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin, 6 Maret 2023.
Namun Burhanuddin mengatakan belum bisa mengungkapkan kasus baru yang dimaksud. Ia menuturkan Kejaksaan Agung perlu mendalami terlebih dahulu ihwal kasus tersebut.
Erick Thohir mengatakan membenarkan Kementerian BUMN menyerahkan temuan-temuan untuk ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung. Namun ia sepakat dengan Jaksa Agung agar tidak bicara perihal kasus tersebut.
“Karena harus ada pendalaman dulu baru kita bicara. Mungkin kasih waktu 1-2 minggu, mungkin Pak Jampidsus, mungkin Pak Wamen Tiko menyampaikan kalau sudah dapat laporan tertulis dan detailnya,” kata Erick Thohir.
Menteri BUMN Erick Thohir bersama Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah hari ini untuk membicarakan kasus-kasus korupsi yang melibatkan BUMN. Salah satunya ihwal pelimpahan pengelolaan aset PT Jiwasraya oleh Kejagung ke Kementerian BUMN.
Pelimpahan aset Jiwasraya
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan nilai aset Jiwasraya yang sudah diserahkan sebesar Rp 3,1 dalam bentuk surat berharga atau saham. Tahun ini masih ada Rp 1,4 triliun yang masih dalam proses penyerahan.
“Ini yang perlu kita sinkronisasikan supaya jangan penyelesaian dari Jiwasraya tertunda karena penyelesaian aset dari administrasi saja,” kata Erick.
Erick mengatakan masih ada kasus Jiwarsaya yang mesti diselesaikan, termasuk pengembalian aset-aset yang telah disita oleh Kejaksaan Agung. Enam bulan ke depan, ujar Erick, adalah momen terpenting penyelesaian Jiwasraya.
