Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PKB Tuntaskan Uji Kepatutan dan Kelayakan 18.127 Pendaftar Bakal Caleg

image-gnews
Ribuan kader PKB menghadiri acara PKB Road to Election di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta, Minggu, 30 Oktober 2022. Ribuan kader PKB hadir dalam acara yang mempertemukan Prabowo Subianto dengan Cak Imin. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ribuan kader PKB menghadiri acara PKB Road to Election di Tennis Indoor, Senayan, Jakarta, Minggu, 30 Oktober 2022. Ribuan kader PKB hadir dalam acara yang mempertemukan Prabowo Subianto dengan Cak Imin. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Rangkaian pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) bakal calon legislatif (bacaleg) DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB hari ini telah memasuki tahap terkahir.

Penyaringan nama-nama bacaleg itu sebelumnya telah digelar sejak 22 Februari 2023 dengan total pendaftar sementara untuk DPR RI sebanyak 531 orang, bacaleg DPRD Provinsi 2.177 orang, dan bacaleg DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 15.419 orang. 

Salah satu nama eksternal PKB yang dilibatkan menjadi penguji para bacaleg itu adalah pendiri partai yang juga dosen di Jurusan Hubungan Internasional President University, AS Hikam. Di masa Kabinet Persatuan Nasional era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, AS Hikam merupakan Menteri Negara Riset dan Teknologi (Menristek).

"Saya berharap caleg yang diseleksi memang memiliki kualitas tinggi sehingga apa yang menjadi cita-cita PKB dan terget bangsa bisa tercapai. Sebab demokrasi kita semakin hari semakin mendapatkan tantangan," ujar Hikam dalam keterangannya, Jumat, 3 Maret 2023. 

Selain itu, Staf Khusus Wakil Presiden Robikin Emhas yang turut menjadi penguji dari eksternal mengaku senang dengan PKB yang melibatkan pihak eksternal menyaring nama bacalegnya. Menurut dia, hal ini merupakan tradisi baru parpol dalam merekrut bacaleg. 

"Harapannya tentu PKB mendapatkan caleg-caleg yang proper, berintegritas dan punya basis akar rumput yang kuat serta menjadi aspirator bagi masyarakat di dapilnya masing-masing,” kata Emhas. 

Sejumlah pihak eksternal lainnya yang turut dilibatkan dalam seleksi itu, antara lain Ketua Umum IKA PMII yang juga mantan anggota DPR RI dari Fraksi PPP Akhmad Muqowam, Koordinator PKPNU Munim DZ, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni, dan Ketua AIPI Alfitra Salam. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu yang juga Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPP PKB, Jazilul Fawaid mengatakan pihaknya sengaja melibatkan penguji eksternal sehingga caleg yang terjaring benar-benar caleg yang memiliki kapasistas mumpuni dan memiliki integritas tinggi sebagai calon wakil rakyat. 

”Kami ingin hasil dari UKK ini benar-benar menghasilkan balaceg yang terbaik dan punya integritas tinggi untuk kepentingan bangsa,” ujar Jazilul. 

Wakil Ketua MPR RI ini mengatakan bahwa UKK ini tidak hanya dilakukan untuk bacaleg DPR RI, namun juga bacaleg DPR kabupaten/kota dan provinsi. Pelibatan pihak eksternal ini juga sebagai bentuk keterbukaan yang dilakukan DPP PKB dalam proses penjaringan bacaleg. 

Dengan tingginya antusiasme bacaleg PKB, Jazilul optimistis bisa meraih target yang sudah ditetapkan pada Pemilu 2024, yakni meraih 100 kursi DPR RI dan menempatkan PKB di posisi minimal dua besar atau keluar dari jebakan partai menengah.

Pilihan Editor: Komunitas Pemilu Bersih Sebut Safari Politik Sekadar Ajang Cek Elektabilitas

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Soal Pertemuan Prabowo dan Megawati, Jubir: Segera

28 menit lalu

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) menerima Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Rabu, 24 Juli 2019. Dalam pertemuan ini Megawati dan Prabowo akan membahas sejumlah hal. TEMPO/Muhammad Hidayat
Soal Pertemuan Prabowo dan Megawati, Jubir: Segera

Sejumlah petinggi Partai Gerindra menyebut pertemuan Prabowo dan Megawati dapat terlaksana usai putusan sengketa Pilpres 2024


Manuver Politik Bupati Sidoarjo Tersangka Korupsi, Gus Muhdlor dari PKB Dukung Prabowo-Gibran sampai Tak Hadir Panggilan KPK

3 jam lalu

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali melakukan orasi di parkir selatan Ponpes Bumi Sholawat, Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis 1 Februari 2024. ANTARA FOTO/Umarul Faruq
Manuver Politik Bupati Sidoarjo Tersangka Korupsi, Gus Muhdlor dari PKB Dukung Prabowo-Gibran sampai Tak Hadir Panggilan KPK

Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi oleh KPK. Berbagai manuver dilakukannya.


Prabowo Bertemu Tony Blair Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan hingga Pemberdayaan Ekonomi Lokal

4 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (dua kanan) berbincang-bincang dengan eks perdana menteri Inggris Tony Blair (tengah) di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Jumat 19 April 2024. ANTARA/HO-Biro Humas Setjen Kemhan RI.
Prabowo Bertemu Tony Blair Bahas Strategi Pengentasan Kemiskinan hingga Pemberdayaan Ekonomi Lokal

Tony Blair dan Prabowo Subianto berdiskusi membahas isu-isu global dan strategi untuk mewujudkan visi Indonesia menjadi negara maju


Masinton Bilang Megawati Tidak Perlu Bertemu Jokowi

5 jam lalu

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Masinton Pasaribu di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada Selasa, 8 Oktober 2019. TEMPO/Andita Rahma
Masinton Bilang Megawati Tidak Perlu Bertemu Jokowi

Masinton Pasaribu mengatakan Megawati Soekarnoputri tidak perlu bertemu Presiden Joko Widodo karena telah menodai konstitusi dan demokrasi.


Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

16 jam lalu

Koordinator Tim Kuasa Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Mehbob memberi keterangan kepada wartawan saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa 23 Maret 2021. ANTARA/Genta Tenri Mawangi
Demokrat Minta Kapolri dan Jaksa Agung Hentikan Kasus Dugaan Politik Uang Kadernya

Salah satu caleg Demokrat dilaporkan atas dugaan politik uang.


Survei LSI: Kepercayaan ke MK Naik Jadi 73 Persen Efek Sidang Sengketa Pilpres

21 jam lalu

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan dalam pemaparan hasil survei yang dipantau secara daring dari Jakarta, Rabu 30 Agustus 2023. ANTARA/Fath Putra Mulya
Survei LSI: Kepercayaan ke MK Naik Jadi 73 Persen Efek Sidang Sengketa Pilpres

Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan, menyebut hasil survei menunjukkan MK mengalami tren peningkatan efek sidang sengketa hasil pilpres 2024.


Survei LSI Sebut Mayoritas Pemilih Percaya Putusan KPU soal Hasil Pemilu 2024

22 jam lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari bersamaKomisioner KPU Mochammad Afifuddin saat menghadiri sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 dengan pemohon calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 2 April 2024. Adapun agenda sidang hari ketiga perkara PHPU Pilpres 2024 itu masih berupa pemeriksaan perkara dengan jadwal acara pembuktian pemohon. Mendengarkan keterangan ahli dan saksi Pemohon dan Pengesahan alat bukti tambahan Pemohon. TIM Hukum TPN Ganjar-Mahfud menghadirkan 9 ahli dan 10 saksi. TEMPO/Subekti.
Survei LSI Sebut Mayoritas Pemilih Percaya Putusan KPU soal Hasil Pemilu 2024

Mayoritas pemilih pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tidak percaya pada keputusan KPU


Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

23 jam lalu

Warga menggunakan hak pilihnya saat mengikuti pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2, Kelurahan Minasa Upa, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 24 Februari 2024. KPU Kota Makassar menggelar PSU di delapan TPS untuk pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) dan dua TPS untuk Pilpres dan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas rekomendasi Bawaslu setelah ditemukan adanya warga yang menggunakan hak suaranya namun tidak terdaftar di dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). ANTARA FOTO/Arnas Padda
Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Pemilih Paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD tidak puas dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.


Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

1 hari lalu

Anggota Komisi II DPR RI M Rakyan Ihsan Yunus duduk di ruang tunggu sebelum menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 25 Februari 2021. Ihsan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso) dalam kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Politikus PDIP Ihsan Yunus Penuhi Pemeriksaan KPK sebagai Saksi Korupsi APD Kemenkes 2020

KPK memeriksa politikus PDIP Ihsan Yunus dalam kasus dugaan korupsi APD Kemenkes 2020 di Gedung Merah Putih KPK, Kamis, 18 April 2024.


Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberi pengarahan dalam acara Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu 17 April 2024. Indonesia telah dinyatakan secara aklamasi diterima sebagai Anggota Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (full membership). Keberhasilan tersebut diperoleh dalam FATF Plenary Meeting di Paris, Perancis yang dipimpin oleh Presiden FATF, MR. T. Raja Kumar pada Rabu, 25 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Kembali Disinggung Presiden Jokowi, Apa Kabar RUU Perampasan Aset?

RUU Perampasan Aset sudah diinisiasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada 2008 di era pemerintahan SBY.