INFO NASIONAL -- Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyampaikan, pemasukan produk hewan, termasuk di dalamnya daging kerbau beku harus memenuhi persyaratan teknis. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 42 ayat (5) UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan bahwa setiap orang yang melakukan Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan, dan/atau Media Pembawa Penyakit wajib memenuhi Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan.
“Serta Pasal 36B ayat (3) Perpu No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bahwa Pemasukan Ternak dari Luar Negeri harus memenuhi Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan, bebas dari penyakit hewan menular yang dipersyaratkan oleh Otoritas Veteriner (Otovet), dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan,” kata Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Syamsul Ma’arif, Selasa 28 Februari 2023.
Berdasarkan Permendag Nomor 25 Tahun 2022, kata dia, disebutkan bahwa salah satu persyaratan penerbitan Persetujuan Impor produk hewan dari jenis lembu untuk pemenuhan stok dan stabilisasi harga daging adalah Rekomendasi dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
“Hampir semua negara di dunia ini tentunya menerapkan regulasi seperti ini, karena ini adalah sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap warganya untuk memberikan jaminan keamanan pangan untuk produk asal ternak,” kata Syamsul Ma’arif.
Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 17 Tahun 2022, pemasukan daging beku dalam keadaan tertentu dilakukan oleh BUMN setelah mendapatkan penugasan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara. Selain BUMN, pelaku usaha lainnya dapat melakukan pemasukan daging beku tanpa tulang setelah memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Syamsul menyampaikan, rekomendasi teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian berdasarkan verifikasi teknis terhadap pelaku usaha yang mengajukan permohonan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Permentan Nomor 17 Tahun 2022 dan pemasukannya dilakukan berdasarkan Neraca Komoditas sebagaimana diatur dalam Perpres No.32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas.
Untuk mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK) dan permohonan yang diajukan oleh BUMN maupun pelaku usaha lainnya harus disertai dengan NIB, bukti kepemilikan tempat penyimpanan berpendingin (cold storage) di wilayah Jabodetabek yang telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Tingkat 1 dan memperkerjakan dokter hewan sebagai penanggung jawab tempat penyimpanan berpendingin (cold storage) yang dibuktikan dengan kontrak kerja.
Sertifikat NKV Tingkat 1 dan hasil surveilans terakhir; Nomor registrasi produk hewan; Sertifikat halal; Negara asal dan unit usaha; Cara penanganan daging beku tanpa tulang; Kemasan, label, dan pengangkutan; dan Masa penyimpanan daging beku tanpa tulang sampai tiba di wilayah Negara Republik Indonesia.
“Kami tentunya bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi institusi kami, sehingga harus melakukan verifikasi atas persyaratan teknis kesehatan hewan terhadap pengajuan permohonan rekomendasi pemasukan daging beku tanpa tulang dari yang berasal dari negara atau zona dalam suatu negara asal pemasukan”, kata Syamsul.
Kementerian Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menyampaikan kepada Kementerian Perdagangan 19 (sembilan belas) nama-nama pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan kepemilikan gudang berpendingin di wilayah Jabodetabek dan telah memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) level 1. “Untuk pelaku usaha yang belum memenuhi persyaratan teknis saat ini masih dapat dilaksanakan evaluasi persyaratan setelah memenuhi persyaratan sesuai Permentan Nomor 17 Tahun 2022,” ujar dia.
