INFO NASIONAL - Sektor pertanian saat ini terus menjadi andalan perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik mencatat, nilai ekspor pertanian Januari-Desember 2022 sebesar 640,56 triliun rupiah atau naik 3,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Sub sektor perkebunan menjadi penyumbang terbesar ekspor dengan kontribusi sebesar 622,37 triliun rupiah.
Dari nilai tersebut, paling besar disumbang komoditas kelapa sawit dengan nilai 468,64 trilyun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa peluang ekspor komoditi perkebunan seperti kelapa sawit sebagai salah satu sumber devisa negara masih terus meningkat.
Menteri Pertanian Syahrul Yasil Limpo mengatakan kontribusi kelapa sawit ditopang luas areal tutupan kelapa sawit nasional yang telah mencapai 16,38 juta hektare, yang mana sekitar 6,9 juta hektare merupakan pekebun sawit rakyat.
Walau demikian, kebun sawit rakyat tersebut menghadapi tantangan besar terkait produktivitas yang masih rendah dan penggunaan agroinput yang belum maksimal. Produktivitas sawit nasional baru mencapai 3–4 ton per hektare setara CPO.
“Hal ini dapat mengancam masa depan sawit rakyat Indonesia jika tidak lakukan suatu langkah komprehensif. Pemerintah melakukan upaya perbaikan dari sektor hulu perkebunan kelapa sawit rakyat dengan cara penggantian tanaman tua atau tidak produktif melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Dari luas areal sawit rakyat tersebut, setidaknya terdapat 2,8 juta hektare yang potensial untuk diremajakan,” tutur Mentan dalam rapat koordinasi sawit nasional, Senin, 27 Februari 2023.
Peningkatan produksi dan produktivitas kelapa sawit dengan pemanfaatan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) melalui program PSR dimulai sejak tahun 2017 dengan sasaran kebun-kebun sawit rakyat dengan tanaman tua (lebih dari 25 tahun), produktivitas rendah, dan sudah waktunya diremajakan. Setiap tahun program PSR ditargetkan seluas 180.000 hektare yang tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit.
Pemerintah terus melakukan koordinasi dan sinkronisasi data potensi peremajaan sawit rakyat, melibatkan dinas yang membidangi perkebunan tingkat provinsi, dinas yang membidangi perkebunan tingkat kabupaten, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspek-PIR), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), serta perusahaan perkebunan.
"Kita harus pastikan Program PSR ini dapat berjalan dengan baik, dan saya percaya forum PSR inI akan menghasilkan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi rakuat Indonesia" ucap SYL.
Direktur Jenderal Perkebunan Andi Nur Alam Syah menuturkan bahwa PSR merupakan momentum perbaikan tata kelola perkebunan sawit rakyat secara berkelanjutan sebagai wujud komitmen bersama meningkatkan produktivitas kebun rakyat yang pada akhirnya untuk peningkatan kesejahteraan pekebun.
“Peremajaan sawit rakyat jangan hanya dipandang bagaimana cara kita memperbaiki tanaman kelapa sawit yang sudah tua atau tidak produktif saja. Tapi peremajaan sawit rakyat harus mampu menciptakan inovasi, optimalisasi sumber daya lahan serta pemberdayaan bagi petani sawit. Lahan PSR dapat dioptimalkan untuk memberikan tambahan pendapatan bagi peserta PSR seperti integrasi dengan tanaman sela (tanaman palawija) dan juga dengan ternak,” tuturnya.
Karena itu, Andi mengajak semua pihak yang terlibat dalam program PSR menjadikan rakornas sebagai momentum kebangkitan Program PSR dan perbaikan tata kelola sawit. “Diharapkan Sawit Indonesia Berkelanjutan akan terwujud melalui sinergi multi pihak, sehingga dapat mendorong meningkatkan produksi, nilai tambah dan daya saing kelapa sawit Indonesia," katanya. (*)
