TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak mempedulikan sederet sindiran yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto usai deklarasi Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hari ini, Anies resmi dideklarasikan oleh PKS sebagai Bakal Calon Presiden untuk Pemilu Presiden 2024.
Di hari yang sama, Hasto menegaskan partainya tidak mungkin bergabung dengan Koalisi Perubahan, diisi PKS, Demokrat, dan NasDem, yang mengusung Anies. Hasto kembali menyinggung soal calon presiden koalisi tersebut, Anies Baswedan, yang dianggap sebagai antitesa Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
Hasto menjelaskan, PDIP pasti akan berkoalisi. Namun, bukan dengan koalisi yang mengusung antitesa Jokowi. "Sehingga kami jelas berbeda dengan NasDem, Demokrat, PKS, yang telah mengusung Pak Anies Baswedan,” kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Februari 2023.
Hasto menjelaskan, kepemimpinan Anies di DKI Jakarta sudah menunjukkan bahwa tidak ada kesinambungan kebijakan dengan Jokowi. Oleh sebab itu, Hasto menilai Anies tidak akan melanjutkan kebijakan Jokowi kala terpilih jadi Presiden.
"Dari gubernurnya saja sudah antitesa, banyak kebijakan Pak Jokowi yang tidak dilanjutkan. Apalagi nanti kebijakan-kebijakan untuk yang lebih besar. Karena politik ini dimulai dari hal yang lebih kecil,” ujar dia.
Baca Juga: Anies Baswedan Ungkit Survei Pilgub DKI 2017 Saat Deklarasi Capres PKS
Kendati demikian, Hasto mengucapkan selamat kepada NasDem, Demokrat, dan PKS yang semakin dekat untuk mendeklarasikan secara resmi makin memperkuat Koalisi Perubahan. Dia menyebut koalisi untuk menghadapi Pemilihan Umum memang hak dari tiap partai.
"Kami ucapkan selamat ketika NasDem, Demokrat, dan PKS sudah membangun suatu kerja sama politik tersebut dan semakin mengerucut,” kata Hasto.
Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi mempersilahkan masyarakat menilai komentar Hasto. "Biarkan rakyat menikmati kata-katanya, biarkan negara ini bersama presiden yang dipilih PKS," kata Al-Habsyi.
Tak sampai di situ, Hasto juga mengkritik manuver elite politik partai yang tidak mengindahkan tahapan yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hasto mempertanyakan, untuk apa ada KPU kalau tahapan Pemilu Presiden tidak ditaati.
"Hanya karena ambisi untuk mendapatkan coat-tail effect (efek ekor jas). Nah, ini yang harus kita pahami," kata Hasto. Beda dengan PKS, PDIP sejauh ini memang belum jua mengumumkan Calon Presiden mereka sekalipun bisa mengusung sendirian tanpa koalisi.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu tidak mau menanggapi komentar Hasto tersebut. "Sebagai bagian dari demokrasi sah-sah daja, tapi kami PKS, deklarasi ini momentum penting," kata dia.
Adapun sebutan Anies sebagai antitesa Jokowi sempat dilontarkan oleh politikus Partai Nasdem Zulfan Lindan. Setelah masalah itu menjadi perdebatan, Zulfan pun menjelaskan bahwa hal itu bukan berarti Anies tak akan melanjutkan program-program Jokowi.
Menurut Zulfan, pernyataannya soal antitesa itu merujuk kepada perbedaan antara Anies dan Jokowi dalam cara kerja. Jokowi, menurut dia, terbiasa dengan program yang langsung dijalankan dengan cepat, sementara Anies lebih memilih untuk mematangkan konsep terlebih dahulu ketimbang terburu-buru melakukan eksekusi.
"Jadi kerjanya (Anies) itu lebih banyak konteks konseptualisasi ke kebijakan lalu program jalan, artinya pak Jokowi lebih cepat Anies itu bukannya tidak kerja, ya kerja tapi lebih lambat," kata Zulfan.
Baca Juga: Anies Baswedan Sebut PKS Lewati Jalan Terjal Sebelum Deklarasi
