TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS menyatakan menolak pengesahan Peraturan Pengganti Undang-Undang atau Perpu Cipta Kerja. PKS berpendapat alasan penerbitan Perpu, yaitu ancaman resesi ekonomi dunia mengada-ada.
“Alasan pelambatan ekonomi dunia sebagai alasan kegentingan memaksa, itu mengada-ada,” kata Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi PKS, Amin Ak, dalam diskusi daring, Selasa, 21 Februari 2023.
Amin mengatakan meskipun perekonomian dunia melambat sejak pertengahan 2022, namun pemulihan dan kondisi ekonomi nasional relatif stabil.
Dia menganggap selama ini masyarakat hanya ditakut-takuti dengan potensi resesi dan krisi ekonomi, maupun ancaman inflasi. Namun menurut PKS, kata dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil.
Dia mencontohkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,72 persen pada triwulan 2022. Menurut dia, itu menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen per tahun masih terus berlanjut. “Indonesia dapat dilihat sebagai salah satu negara yang relatif aman dari ancaman resesi,” kata dia.
Sebelumnya, DPR telah menyetujui Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II atau dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Keputusan ini diteken dalam rapat badan legislasi (baleg) DPR dan DPD RI bersama pemerintah yang digelar pada Rabu, 15 Februari 2023.
Dari 9 fraksi di DPR, sebanyak 7 fraksi menyatakan setuju dan 2 fraksi menolak keputusan tersebut. Dua fraksi yang menolak adalah Partai Demokrat dan PKS. DPD RI juga menolak Perpu ini. Perpu Cipta Kerja dibuat oleh pemerintah Presiden Joko Widodo setelah UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi.
Dalam putusannya, MK meminta pemerintah merevisi UU tersebut dalam waktu dua tahun. Bukannya merevisi aturan itu, pemerintah justru menerbitkan Perpu. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerbitan Perpu, salah satunya adalah kondisi kegentingan yang memaksa. Pemerintah menerbitkan Perpu Cipta Kerja dengan 7 alasan, salah satunya adalah kegentingan ekonomi.
Amin mengatakan PKS menilai alasan tersebut tidak sahih. PKS, kata dia, mengatakan bukti-bukti yang ada memperlihatkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia tidak terpengaruh langsung dengan kondisi ekonomi global. “Itulah penyebab utama banyak negara lain mengalami krisis dan inflasi tinggi, tetapi Indonesai relatif aman,” kata dia.
Dia mengatakan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Sumber daya alam Indonesia, kata dia, juga melimpah. Dia berpendapat Indonesia bisa secara mandiri mengelola potensi ekonomi tersebut. “Kita bisa mandiri seperti itu, maka itu kami bilang ekonomi kita tidak terkoneksi langsung dengan ekonomi global,” kata dia.
Pilihan Editor: Perpu Cipta Kerja Gagal Disahkan, Guru Besar Unpad Jelaskan Soal UU PPP
