Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Survei Kepuasan Kinerja Pemerintah Meningkat, Demokrat Soroti Turunnya IPK hingga Kasus Ferdy Sambo

Logo Partai Demokrat
Logo Partai Demokrat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Renanda Bachtar mengatakan pemerintah tidak bisa serta-merta berpuas diri melihat hasil survei kepuasan publik terhadap kinerjanya yang meningkat. Dalam survei yang dilakukan salah satu media nasional menunjukkan kepuasan terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin meningkat jadi 69,3 persen pada Januari 2023 dari yang sebelumnya 62,1 persen pada Oktober 2022.

Menurut Renanda, banyak kinerja pemerintah yang perlu diperbaiki. Ia menyoroti indikator penegakan hukum dengan tingkat ketidakpuasan mencapai 44,9 persen.

“Bukan berarti pemerintah sudah bisa berpuas diri. Masih banyak kinerja yang perlu diperbaiki,” kata Renanda dalam keterangannya, Senin, 20 Februari 2023.

Renanda mencontohkan indeks persepsi korupsi yang anjlok dari 38 poin menjadi 34 poin. Dia menyebut angka ini sama persis seperti 8 tahun lalu saat Presiden Jokowi baru mulai memimpin Indonesia.

“Padahal SBY dalam 10 tahun pemerintahannya, bisa meningkatkannya secara drastis dari angka 20 ke 34. 14 basis poin,” ujarnya.

Kasus Ferdy Sambo

Ia turut menyoroti munculnya kasus-kasus besar yang melibatkan petinggi maupun pejabat di bidang hukum, seperti kasus Ferdy Sambo. Renanda menyebut ada ketakutan dan kegeraman yang meluas di masyarakat terhadap kasus ini.

Kendati ada apresiasi terhadap upaya pemerintah yang memastikan kasus ini bisa diproses, Renanda menyebut publik melihat kasus ini bagai fenomena gunung es. Bisa jadi, kata dia, ada banyak kasus lain yang belum terungkap karena tidak ada pejabat pemerintah yang mengawal kasus ini.

Selain itu, Renanda menyebut kasus yang diduga kuat terjadi karena kekerasan aparat jadi pekerjaan rumah pemerintah. Contohnya, kasus Kanjuruhan yang membuat ratusan nyawa melayang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia menyebut stadion hingga penonton disalahkan atas kasus ini. Pun penanganannya disebut Renanda berputar ke sana ke mari.

“Padahal, banyak penanganan yang tidak sesuai dengan prosedur FIFA, dan merujuk ke pengalaman berbagai negara, sudah jelas sumber permasalahannya apa,” kata dia.

UU Cipta Kerja

Belum lagi, kata dia, ada perubahan struktural dan sistemik kala revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja diteken. Dia menganggap regulasi tersebut tidak berpihak pada penegakan hukum dan rakyat kecil.

Oleh sebab itu, Renanda mengatakan perlu komitmen kuat dari pimpinan tertinggi dalam menuntaskan sejumlah pekerjaan rumah itu. Bagaimanapun, kata dia, kinerja jajaran di bawahnya utamanya di bidang hukum, tak bisa dilepaskan dari keseriusan dan kesungguhan atasannya.

“Masih ada waktu dua tahun, masih ada waktu untuk memperbaiki, selama komitmen tingkat atas benar-benar dijaga dan dijalankan sampai di tingkat terbawah,” kata Renanda.

Pilihan Editor: Kejagung Banding atas Putusan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan dalam Vonis Ferdy Sambo cs

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Kuartal I -2023, Bahlil Sebut Singapura jadi Negara Investor Nomor Satu di Indonesia

2 jam lalu

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 8 Juni 2021. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Kuartal I -2023, Bahlil Sebut Singapura jadi Negara Investor Nomor Satu di Indonesia

Bahlil Lahadalia membeberkan negara mana saja yang masuk untuk berinvestasi di Indonesia pada kuartal satu 2023. Singapura berada di urutan teratas.


Ganjar Pranowo Pastikan Lanjutkan IKN Bila Terpilih jadi Presiden: Ada PR yang Musti Kita Tuntaskan

3 jam lalu

Capres PDIP Ganjar Pranowo pulang satu mobil dengan Presiden Jokowi seusai deklarasi Capres PDIP oleh Ketum PDIP Megawati di Istana Batu Tulis. (21/4/2023). Foto/Agus Suprapto/Fotografer Istana
Ganjar Pranowo Pastikan Lanjutkan IKN Bila Terpilih jadi Presiden: Ada PR yang Musti Kita Tuntaskan

Calon presiden dari PDIP Ganjar Pranowo menyinggung soal ibu kota negara (IKN) Nusantara usai mendapat dukungan resmi dari Partai Perindo tadi siang.


Jokowi Tak Bakal Segera Terbitkan Kepres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK

4 jam lalu

Menkopolhukam Mahfud MD memberikan ketetangan saat pembentukan Tim Percepatan Reformasi Hukum di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat, 9 Juni 2023. Dalam keteranganya Mahfud membentuk tim ini sampai 31 Desember untuk melakukan riset seperti dugaan korupsi di lingkungan peradilan, masalah konflik agraria, hingga mafia hukum, anggota tim Najwa Shihab juga menegaskan akan tetap bekerja secara independen karena mayoritas diisi oleh kalangan masyarakat sipil. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Jokowi Tak Bakal Segera Terbitkan Kepres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK

Mahfud Md mengatakan Kepres masa jabatan pimpinan KPK jadi lima tahun belum akan diterbitkan Presiden Jokowi. Apa alasannya?


Demokrat Disebut Paksa Anies Baswedan Tunjuk AHY Jadi Cawapres, PKS: Yang Ada Mengusulkan

4 jam lalu

Sekretaris Jenderal (Sekjen)Partai Keadilan Sejahtera, Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan ihwal Ulang Tahun ke 21  PKS, di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 20 Mei 2023.
Demokrat Disebut Paksa Anies Baswedan Tunjuk AHY Jadi Cawapres, PKS: Yang Ada Mengusulkan

PKS menilai Demokrat tak memaksakan AHY menjadi Cawapres Anies Baswedan, tetapi hanya mengusulkan.


Bule untuk Awasi Proyek di IKN, Luhut: Jangan Istana Presiden Itu Jadi, tapi Kualitas Tidak Bagus

5 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dalam acara peresmian PT Free The Sea di Batam, Kamis, 9 Maret 2023. TEMPO/ Yogi Eka Sahputra
Bule untuk Awasi Proyek di IKN, Luhut: Jangan Istana Presiden Itu Jadi, tapi Kualitas Tidak Bagus

Menteri Luhut Pandjaitan blak-blakan menjelaskan alasan menggunakan orang asing untuk mengawasi kualitas proyek di IKN.


Terkini: Korban Penipuan Order iPhone Buka Suara, Sri Mulyani Blokir Ratusan Perusahaan Tak Patuh PNBP

7 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN tahun 2024 dalam Rapat Paripurna ke-23 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Terkini: Korban Penipuan Order iPhone Buka Suara, Sri Mulyani Blokir Ratusan Perusahaan Tak Patuh PNBP

Terkini: Korban penipuan pembelian iPhone buka suara, Menteri Sri Mulyani blokir ratusan perusahaan yang tidak patuh PNBP.


Target Investasi Rp 1.400 Triliun, Bahlil: Realisasi Kuartal Pertama 2023 Mencapai Rp 328,9 Triliun

8 jam lalu

Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, di Jakarta pada 3 Februari 2023. (ANTARA/Ade Irma J/am/rst)
Target Investasi Rp 1.400 Triliun, Bahlil: Realisasi Kuartal Pertama 2023 Mencapai Rp 328,9 Triliun

Target investasi 2023 senilai Rp 1.400 triliun. Menteri Bahlil mengatakan realisasi di kuartal pertama 2023 sebesar Rp 328,9 triliun.


Soal Ekspor Pasir Laut, Ekonom Indef: Banyak Mudarat, Bisnis Tertutup, dan Rentan Konflik

9 jam lalu

Dibukanya Keran Ekspor Pasir Laut Indonesia untuk Siapa?
Soal Ekspor Pasir Laut, Ekonom Indef: Banyak Mudarat, Bisnis Tertutup, dan Rentan Konflik

Fadhil Hasan yang saat itu menjadi staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan, mengatakan ekspor pasir laut banyak mudarat.


Usai Demokrat, Kini Giliran PKB Usulkan Deklarasi Capres-Cawapres di Bulan Juni

12 jam lalu

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad (kiri) berbincang dengan Wakil Ketua Umum bidang Pemenangan Pemilu PKB Jazilul Fawaid (kanan) usai melakukan pertemuan di Jakarta, Kamis, 30 Juni 2022. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah mengumumkan rencana koalisi dengan PKB saat bertemu Ketua Umum PKB Muhaimin pada 18 Juni lalu. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Usai Demokrat, Kini Giliran PKB Usulkan Deklarasi Capres-Cawapres di Bulan Juni

PKB mengusulkan deklarasi capres-cawapres diumumkan bulan Juni ini. Sebelumnya, Partai Demokrat juga mengusulkan deklarasi cawapres di bulan ini.


Mahfud MD Temui Jokowi Sampaikan Analisis Putusan MK Perpanjangan Jabatan Pimpinan KPK

13 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memberi keterangan soal rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan aset di Kantor Menkopolhukam, Jakarta, Jumat, 14 April 2023. Pada keteranganya, naskah RUU Perampasan Aset telah diparaf sejumlah menteri dan kepala lembaga terkait dan segera dikirim ke DPR. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Mahfud MD Temui Jokowi Sampaikan Analisis Putusan MK Perpanjangan Jabatan Pimpinan KPK

Hasil analisis Mahfud MD sudah rampung. Akan diumumkan seusai pertemuan dengan Jokowi pukul 14.00 nanti.