Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Survei Kepuasan Kinerja Pemerintah Meningkat, Demokrat Soroti Turunnya IPK hingga Kasus Ferdy Sambo

image-gnews
Logo Partai Demokrat
Logo Partai Demokrat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Renanda Bachtar mengatakan pemerintah tidak bisa serta-merta berpuas diri melihat hasil survei kepuasan publik terhadap kinerjanya yang meningkat. Dalam survei yang dilakukan salah satu media nasional menunjukkan kepuasan terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin meningkat jadi 69,3 persen pada Januari 2023 dari yang sebelumnya 62,1 persen pada Oktober 2022.

Menurut Renanda, banyak kinerja pemerintah yang perlu diperbaiki. Ia menyoroti indikator penegakan hukum dengan tingkat ketidakpuasan mencapai 44,9 persen.

“Bukan berarti pemerintah sudah bisa berpuas diri. Masih banyak kinerja yang perlu diperbaiki,” kata Renanda dalam keterangannya, Senin, 20 Februari 2023.

Renanda mencontohkan indeks persepsi korupsi yang anjlok dari 38 poin menjadi 34 poin. Dia menyebut angka ini sama persis seperti 8 tahun lalu saat Presiden Jokowi baru mulai memimpin Indonesia.

“Padahal SBY dalam 10 tahun pemerintahannya, bisa meningkatkannya secara drastis dari angka 20 ke 34. 14 basis poin,” ujarnya.

Kasus Ferdy Sambo

Ia turut menyoroti munculnya kasus-kasus besar yang melibatkan petinggi maupun pejabat di bidang hukum, seperti kasus Ferdy Sambo. Renanda menyebut ada ketakutan dan kegeraman yang meluas di masyarakat terhadap kasus ini.

Kendati ada apresiasi terhadap upaya pemerintah yang memastikan kasus ini bisa diproses, Renanda menyebut publik melihat kasus ini bagai fenomena gunung es. Bisa jadi, kata dia, ada banyak kasus lain yang belum terungkap karena tidak ada pejabat pemerintah yang mengawal kasus ini.

Selain itu, Renanda menyebut kasus yang diduga kuat terjadi karena kekerasan aparat jadi pekerjaan rumah pemerintah. Contohnya, kasus Kanjuruhan yang membuat ratusan nyawa melayang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dia menyebut stadion hingga penonton disalahkan atas kasus ini. Pun penanganannya disebut Renanda berputar ke sana ke mari.

“Padahal, banyak penanganan yang tidak sesuai dengan prosedur FIFA, dan merujuk ke pengalaman berbagai negara, sudah jelas sumber permasalahannya apa,” kata dia.

UU Cipta Kerja

Belum lagi, kata dia, ada perubahan struktural dan sistemik kala revisi UU KPK dan UU Cipta Kerja diteken. Dia menganggap regulasi tersebut tidak berpihak pada penegakan hukum dan rakyat kecil.

Oleh sebab itu, Renanda mengatakan perlu komitmen kuat dari pimpinan tertinggi dalam menuntaskan sejumlah pekerjaan rumah itu. Bagaimanapun, kata dia, kinerja jajaran di bawahnya utamanya di bidang hukum, tak bisa dilepaskan dari keseriusan dan kesungguhan atasannya.

“Masih ada waktu dua tahun, masih ada waktu untuk memperbaiki, selama komitmen tingkat atas benar-benar dijaga dan dijalankan sampai di tingkat terbawah,” kata Renanda.

Pilihan Editor: Kejagung Banding atas Putusan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan dalam Vonis Ferdy Sambo cs

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Asam Folat dan Asam Sulfat, Berbeda Fungsi Kandungannya

27 menit lalu

Ilustrasi kacang-kacangan. Pixabay.com
Asam Folat dan Asam Sulfat, Berbeda Fungsi Kandungannya

Asam folat suplemen bersumber dari makanan bergizi. Asam sulfat untuk pembuatan pupuk, pewarna, bahan peledak, dan deterjen


Top Nasional: Agus Rahardjo Sebut 2 Eks Ajudannya Bungkam soal Pertemuannya dengan Jokowi, Eks Pendiri Demokrat Dukung AMIN

1 jam lalu

Ketua KPK Agus Rahardjo menjawab pertanyaan wartawan setelah menyerahkan berkas uji materi UU KPK di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu, 20 November 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Top Nasional: Agus Rahardjo Sebut 2 Eks Ajudannya Bungkam soal Pertemuannya dengan Jokowi, Eks Pendiri Demokrat Dukung AMIN

Agus Rahardjo mengatakan, dua bekas ajudannya yang menjadi saksi saat ia dipanggil Presiden Jokowi kini bungkam dimintai konfirmasi soal pertemuan


Kampung Nelayan Modern Diresmikan Jokowi, KKP: Nelayan Raup Rp 15 Juta Per Bulan

1 jam lalu

Ilustrasi Nelayan. ANTARA FOTO/Arnas Padda
Kampung Nelayan Modern Diresmikan Jokowi, KKP: Nelayan Raup Rp 15 Juta Per Bulan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan bahwa nelayan di kampung nelayan modern Papua bisa memperoleh Rp 15 juta per bulan.


Kaesang Mengaku Tak Paham Orde Baru, Ini Pasang Surut Kondisi Ekonomi pada Zaman Soeharto

1 jam lalu

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep saat menggelar Kick of Pemenangan Pemilu 2024 di DPP PSI Pusat, Jakarta, Jumat, 24 November 2023. Jelang masa kampanye Kaesang memberi arahan kepada caleg PSI menggunakan cara dor to dor hingga pemasangan baliho, dia juga menargetkan partainya lolos parliamentary threshold sebesar 4 persen suara nasional untuk bisa masuk DPR RI. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kaesang Mengaku Tak Paham Orde Baru, Ini Pasang Surut Kondisi Ekonomi pada Zaman Soeharto

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep tengah viral dibicarakan di media sosial X karena mengaku tak tahu-menahu soal Orde Baru.


Demokrat soal Relawan Mercy Perubahan Dukung Anies: Tak Perlu Ditanggapi, Mereka Mantan Tak Wakili Partai

2 jam lalu

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Demokrat soal Relawan Mercy Perubahan Dukung Anies: Tak Perlu Ditanggapi, Mereka Mantan Tak Wakili Partai

Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan pihaknya tak ambil pusing ihwal dukungan Relawan Mercy Perubahan ke AMIN.


Terpopuler Bisnis: Alasan Cak Imin Tak Akan Lanjutkan Proyek Food Estate Jokowi, Prihatin Petani Sulit Dapat Pupuk Bersubsidi

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo meninjau ladang jagung yang ada di kawasan food estate, Desa Wambes, Kecamatan Mannem, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, Kamis, 6 Juli 2023. Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Terpopuler Bisnis: Alasan Cak Imin Tak Akan Lanjutkan Proyek Food Estate Jokowi, Prihatin Petani Sulit Dapat Pupuk Bersubsidi

Berita terpopuler ekonomi bisnis sepanjang Rabu, 6 Desember 2023 antara lain alasan cawapres Cak Imin tak akan lanjutkan program food estate Jokowi.


Ade Armando Tunggu Pemanggilan dari Polda DIY

12 jam lalu

Elemen warga di Yogyakarta menggelar aksi damai sekaligus melaporkan pegiat sosial Ade Armando ke Polda DIY atas dugaan ujaran kebencian pasca menyebut Yogyakarta sebagai politik dinasti Rabu, 6 Desember 2023. Tempo/Pribadi Wicaksono
Ade Armando Tunggu Pemanggilan dari Polda DIY

Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando merespon dirinya yang dilaporkan ke Polda DIY. Ia menanggapinya dengan santai soal pelaporan itu.


Presiden Jokowi Salurkan Bantuan Pangan di Tiga Lokasi NTT

12 jam lalu

Presiden Jokowi Salurkan Bantuan Pangan di Tiga Lokasi NTT

Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur mengecek langsung stok Cadangan Beras Pemerintah.


RUU DKJ, DPRD DKI Minta Diusut Siapa yang Usulkan Gubernur Jakarta Diangkat Presiden

12 jam lalu

Wakil Ketua DPRD DKI Rani Mauliani mengatakan legislator di Kebon Sirih tidak mengetahui draf Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) yang dibahas di DPR RI. Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Foto: TEMPO/Aisyah Amira Wakang.
RUU DKJ, DPRD DKI Minta Diusut Siapa yang Usulkan Gubernur Jakarta Diangkat Presiden

Pimpinan DPRD DKI Rani Mauliani meminta DPR RI mengusut siapa yang mengusulkan gubernur Jakarta diangkat oleh presiden dalam RUU DKJ


Wamenlu Bantah Insiden Walk Out Saat Jokowi Pidato di COP28

12 jam lalu

Presiden Joko Widodo berbicara  di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB COP28, Jumat, 1 Desember 2023. (Istimewa)
Wamenlu Bantah Insiden Walk Out Saat Jokowi Pidato di COP28

Wamenlu menyatakan tak ada perwakilan dari NGO saat Presiden Jokowi berpidato di COP28 pekan lalu.