TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut industri otomotif Tanah Air memiliki prospek yang sangat cerah karena setiap tahun tumbuh sangat signifikan, di mana pada 2022, tumbuh 18 persen dari tahun sebelumnya. Di tahun tersebut, penjualan mobil mencapai 1.048.000 unit sepeda motor mencapai 5.221.000 atau meningkat 3,3 persen.
"Akibatnya kita sekarang Macet di mana-mana, di Jakarta macet, ke Surabaya macet, ke Bandung macet, terakhir ke Medan macet," kata Jokowi saat membuka Indonesia International Motor Show (IIMS) 2022 di Jakarta, Kamis, 16 Februari 2023.
Meminta industri otomotif lebih berorientasi ekspor
Supaya tidak macet, presiden mengajak seluruh industri otomotif untuk lebih berorientasi kepada ekspor. Sejauh ini, mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo itu menyebut peningkatannya sudah cukup tajam dari tahun 2021 dan 2022, dari 300 ribu naik hampir ke 600 ribu.
"Ini saya mengucapkan terima kasih kepada industri otomotif yang sudah meningkatkan ekspor 100 persen, tapi kita masih kalah dengan Thailand sehingga saya ingin mendorong lagi ekspornya semakin tinggi dan naik setiap tahunnya," kata Jokowi.
Jokowi singgung soal tren kendaraan listrik
Berikutnya, Jokowi menyinggung soal tren penggunaan kendaraan listrik di dunia. Ia pun mengajak industri otomotif untuk mulai melihat tren ini.
"Sedikit demi sedikit untuk menggeser industrinya ke arah tren yang hampir semua negara sekarang ini ke arah itu," ujarnya.
Oleh sebab itu, presiden menyebut pemerintah sedang mendorong agar ekosistem besar mobil listrik ini bisa segera dimiliki Indonesia dari hulu hingga hilir. Sehingga, industri kendaraan listrik Tanah Air bisa masuk ke rantai pasok global.
"Dari EV battery dari lithium baterai, semuanya terus kami dorong agar ini segera bisa selesai," kata dia.
"Jadi investor sekarang kalau dia ingin membuat katoda atau prekursor harus setop dulu, harus masuk ke EV battery sehingga kita bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih dari industri yang kita miliki," ujarnya.
Sebelumnya, Indonesia memang telah memberlakukan larangan ekspor bijih nikel yang menjadi salah satu bahan utama pembuatan baterai. Larangan tersebut berlaku sejak 1 Januari 2020. Presiden menyatakan larang tersebut agar Indonesia mendapatkan manfaat lebih besar dari bijih nikel.
Kebijakan Jokowi tersebut membuat banyak negara meradang. Mereka kemudian mengajukan masalah larangan ekspor bijih nikel ini ini ke organisasi perdagangan dunia (WTO). Sayangnya, Indonesia kalah dalam gugatan itu dan kini sedang dalam proses banding.
