TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan rencana penambahan markas komando daerah militer atau kodam yang mengemuka baru-baru ini sudah sesuai dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (sishankamrata).
"Itu rencana garis besar kita karena sistem pertahanan kita adalah pertahanan bersama rakyat semesta, jadi kita butuh bersama selalu dengan pemerintah daerah, pemerintah sipil," kata Prabowo seusai melepas keberangkatan bantuan kemanusiaan Tahap I untuk korban gempa Turki di Lapangan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 11 Februari 2023.
Menurut Menhan, hal serupa sudah dilakukan oleh Polri yang memiliki markas kepolisian daerah di tiap provinsi. Oleh karena itu, Prabowo menginginkan langkah tersebut turut diberlakukan untuk kodam.
"Polisi sudah ke arah situ, di setiap provinsi ada polda dan sekarang kita tingkatkan menjadi kodam. Sekarang sudah ada korem-korem (komando resor militer). Itu rencana kita," ujar Prabowo.
Saat ini terdapat 18 kodam di seluruh Indonesia. Dengan rencana terbaru, Menhan menginginkan kodam berdiri di setiap provinsi, termasuk empat provinsi daerah otonomi baru (DOB) di Papua.
Kendati demikian, Menhan belum bisa memastikan kapan rencana restrukturisasi kodam tersebut dapat diimplementasikan."Kita godok terus. Insyaallah, kita mulai sedikit-sedikit," kata Prabowo.
Panglima TNI Setuju
Sebelumnya Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengemukakan rencana membentuk markas kodam di setiap provinsi di Indonesia, yang disebutnya telah sepersetujuan Menhan Prabowo dan Panglima TNI Laksaman Yudo Margono.
"Sesuai dengan perintah dari Menhan dan Panglima TNI sudah setuju nanti setiap provinsi akan ada kodam," kata Dudung usai Rapat Pimpinan TNI AD Tahun Anggaran 2023 di Markas Besar AD, Jakarta, Jumat kemarin, 10 Februari 2023.
Setelah diusulkan kepada Panglima TNI, Dudung berujar usulan kodam di setiap provinsi itu akan diteruskan kepada menteri terkait.
"Panglima nanti akan mengusulkan kepada Kemhan, Kemhan nanti akan mengusulkan kepada Menpan RB. Tentunya nanti juga akan dibicarakan dengan Menteri Keuangan karena kan menyangkut masalah anggaran," tutur Dudung.
Baca Juga: Apa Pangkat Pangdam? Mengenal 18 Kodam di Wilayah Indonesia
