Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

7 Alasan PKS Tolak RUU Kesehatan

Reporter

Editor

Febriyan

Anggota Badan Legislasi DPR RI Ledia Hanifa Amaliah (tengah),  Wakil Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto (kiri), Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) Gagah Daru Setiawan (kanan) saat menjadi narasumber dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Januari 2023. PB IDI bersama sejumlah organisasi profesi memberikan pernyataan sikap menolak RUU Kesehatan Omnibus Law dan mendesak RUU ini dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota Badan Legislasi DPR RI Ledia Hanifa Amaliah (tengah), Wakil Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto (kiri), Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) Gagah Daru Setiawan (kanan) saat menjadi narasumber dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Januari 2023. PB IDI bersama sejumlah organisasi profesi memberikan pernyataan sikap menolak RUU Kesehatan Omnibus Law dan mendesak RUU ini dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menolak draft RUU Kesehatan untuk dibahas pada tahap lanjut. Mereka mengajukan tujuh alasan untuk menolak pembahasan undang-undang yang dibuat dengan metode Omnibus Law tersebut.

Penolakan tersebut disampaikan Anggota Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, dalam rapat pembacaan pandangan mini fraksi di Badan Legislasi pada Selasa, 7 Februari 2023.  

"Kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan menolak draft Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan untuk dibahas pada tahap selanjutnya," tutup Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat I tersebut dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tempo, Jumat, 10 Februari 2023.

Soal layanan kesehatan yang berkualitas dan kekosongan hukum

Ledia membeberkan tujuh alasan kenapa pihaknya menolak RUU Kesehatan tersebut. Pertama, menurut dia, negara wajib memenuhi layanan kesehatan yang berkualitas sebagai salah satu hak dasar masyarakat.

"Oleh karena itu, perbaikan layanan kesehatan yang berkualitas harus menjadi prioritas dalam penyusunan draft RUU Kesehatan ini sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ucap Anggota Komisi X ini.

Kedua, menurut dia, dalam penyusunan RUU Kesehatan dengan metode omnibus law, tidak boleh menyebabkan kekosongan hukum, kontradiksi pengaturan. Fraksi PKS, menurut dia, menemukan adanya pengaturan dalam beberapa UU yang dihapus dalam draft RUU Kesehatan ini. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan hukum. 

"Dihapuskannya aturan mengenai SIPB bidan, juga dihapuskannya mengenai praktik kebidanan yang mengatur tempat praktik dan jumlahnya sesuai dengan tingkat pendidikan bidan," kata dia.

Selanjutnya, soal partisipasi dan BPJS

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Demokrat-PKS Respons NasDem soal AHY Jadi Cawapres Anies Baswedan

17 jam lalu

Bakal Calon Presiden yang diusung Partai Demokrat Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023. Partai Demokrat secara resmi memberikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sebelumnya Anies Baswedan menghadiri rapat terbatas yang digelar Majelis Tinggi Partai Demokrat. TEMPO/M Taufan Rengganis
Demokrat-PKS Respons NasDem soal AHY Jadi Cawapres Anies Baswedan

NasDem menilai Demokrat memaksakan AHY jadi cawapres Anies Baswedan. Ini kata Demokrat dan PKS.


PKS Bela Demokrat yang Disebut NasDem Paksakan AHY Jadi Cawapres Anies Baswedan

18 jam lalu

Sekretaris Jenderal (Sekjen)Partai Keadilan Sejahtera, Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan ihwal Ulang Tahun ke 21  PKS, di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 20 Mei 2023.
PKS Bela Demokrat yang Disebut NasDem Paksakan AHY Jadi Cawapres Anies Baswedan

PKS menilai Demokrat hanya mengusulkan AHY menjadi cawapres Anies Baswedan. Bukan memaksa.


Tepis Anggapan Ajak PKS Keluar Koalisi Perubahan, Sandiaga Uno: Enggak Sama Sekali

1 hari lalu

Menparekraf Sandiaga Uno tampak bersama Plt Ketua Umum PPP Mardiono hadir di acara Rapimnas GPK di Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023/ Tika Ayu/Tempo
Tepis Anggapan Ajak PKS Keluar Koalisi Perubahan, Sandiaga Uno: Enggak Sama Sekali

Sandiaga Uno mengatakan kedekatannya dengan PKS adlaah untuk menawarkan gagasan perihal masyarakat yang menginginkan keberlanjutan pembangunan.


Demokrat Disebut Paksa Anies Baswedan Tunjuk AHY Jadi Cawapres, PKS: Yang Ada Mengusulkan

1 hari lalu

Sekretaris Jenderal (Sekjen)Partai Keadilan Sejahtera, Aboe Bakar Alhabsyi menyampaikan ihwal Ulang Tahun ke 21  PKS, di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu, 20 Mei 2023.
Demokrat Disebut Paksa Anies Baswedan Tunjuk AHY Jadi Cawapres, PKS: Yang Ada Mengusulkan

PKS menilai Demokrat tak memaksakan AHY menjadi Cawapres Anies Baswedan, tetapi hanya mengusulkan.


Bantah Paksa AHY Jadi Cawapres, Partai Demokrat: Silakan Tanyakan pada Capres Anies

1 hari lalu

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief menyapa wartawan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023. KPK memeriksa politisi Partai Demokrat itu sebagai saksi terkait kasus dugaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) senilai Rp200 miliar yang menjerat tersangka Bupati nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso
Bantah Paksa AHY Jadi Cawapres, Partai Demokrat: Silakan Tanyakan pada Capres Anies

Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menyebut partainya menyerahkan keputusan soal cawapres kepada Anies Baswedan. Tak pernah paksakan AHY.


KSPI Sebut Omnibus Law UU Cipta Kerja Dibahas dalam Sidang ILO 2023

1 hari lalu

Presiden Partau Buruh Said Iqbal saat memimpin Rakernas di Hotel Ciputra, Jakarta Barat, Ahad, 15 Desember 2022. TEMPO/M Julnis Firmansyah
KSPI Sebut Omnibus Law UU Cipta Kerja Dibahas dalam Sidang ILO 2023

KSPI menyebutkan Omnibus Law UU CIpta Kerja dibahas dalam sidang tahunan ILO pada Kamis, 8 Juni 2023 di Jeneva, Swiss.


PKS Akui Sempat Ditawari Uang dan Jabatan Untuk Keluar dari Koalisi Perubahan

2 hari lalu

Bakal capres Anies Baswedan menyampaikan orasi dalam acara Konsolidasi Nasional Ketua Fraksi PKS dan Pimpinan DPRD di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Mei 2023. TEMPO/IMA DINI SAFIRA
PKS Akui Sempat Ditawari Uang dan Jabatan Untuk Keluar dari Koalisi Perubahan

PKS mengakui adanya tawaran uang dan jabatan agar mereka keluar dari Koalisi Perubahan. Namun mereka menyatakan tetap akan mengusung Anies Baswedan.


Anggota DPRD Terima Aduan Banjir Diduga Akibat Pembangunan Stasiun LRT Jakarta Velodrome

3 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kedua kiri) bersama Menteri Agraria, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan Won Hee-ryong (kedua kanan), Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Gandi Sulistiyanto (kanan) dan Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin (kiri) tiba di Stasiun Light Rail Transit (LRT) Stasiun Velodrome di Jakarta, Jumat 17 Maret 2023. Kunjungan Menteri Won Hee-ryong tersebut untuk mengikuti lelang konstruksi proyek lanjutan LRT fase 1B dengan rute Velodrome-Manggarai dengan panjang lintasan 6,3 kilometer yang akan dimulai pada pertengahan tahun ini. ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Anggota DPRD Terima Aduan Banjir Diduga Akibat Pembangunan Stasiun LRT Jakarta Velodrome

Anggota DPRD DKI Jakarta menerima aduan warga soal banjir di sekitar Velodrome, Jaktim. Penyebabnya diduga karena pembangunan stasiun LRT Jakarta.


Sandiaga Uno Dipastikan Bergabung dengan PPP, Deklarasi dalam 2 Pekan ke Depan

3 hari lalu

Menparekraf Sandiaga Uno tampak bersama Plt Ketua Umum PPP Mardiono hadir di acara Rapimnas GPK di Jakarta, Rabu, 31 Mei 2023/ Tika Ayu/Tempo
Sandiaga Uno Dipastikan Bergabung dengan PPP, Deklarasi dalam 2 Pekan ke Depan

Deklarasai bergabungnya Sandiaga Uno ke PPP akan dilakukan dalam 2 pekan ke depan.


Mahfud MD Masuk Bursa Cawapres Ganjar, Sempat Ditawari Jadi Cawapres Anies

3 hari lalu

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Mahfud MD, saat memimpin Pertemuan Ke-26 Dewan Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (APSC) yang digelar dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-42 ASEAN di Ayana Komodo Waecicu Beach, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Selasa 9 Mei 2023. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Mahfud MD Masuk Bursa Cawapres Ganjar, Sempat Ditawari Jadi Cawapres Anies

Nama Mahfud MD masuk dalam bursa cawapres Ganjar Pranowo. Sebelumnya, Mahfud mengaku sempat ditawari PKS untuk jadi cawapres Anies Baswedan.