Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

7 Alasan PKS Tolak RUU Kesehatan

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Anggota Badan Legislasi DPR RI Ledia Hanifa Amaliah (tengah),  Wakil Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto (kiri), Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) Gagah Daru Setiawan (kanan) saat menjadi narasumber dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Januari 2023. PB IDI bersama sejumlah organisasi profesi memberikan pernyataan sikap menolak RUU Kesehatan Omnibus Law dan mendesak RUU ini dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota Badan Legislasi DPR RI Ledia Hanifa Amaliah (tengah), Wakil Ketua Umum PB IDI Slamet Budiarto (kiri), Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) Gagah Daru Setiawan (kanan) saat menjadi narasumber dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 16 Januari 2023. PB IDI bersama sejumlah organisasi profesi memberikan pernyataan sikap menolak RUU Kesehatan Omnibus Law dan mendesak RUU ini dikeluarkan dari Prolegnas DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan menolak draft RUU Kesehatan untuk dibahas pada tahap lanjut. Mereka mengajukan tujuh alasan untuk menolak pembahasan undang-undang yang dibuat dengan metode Omnibus Law tersebut.

Penolakan tersebut disampaikan Anggota Fraksi PKS, Ledia Hanifa Amaliah, dalam rapat pembacaan pandangan mini fraksi di Badan Legislasi pada Selasa, 7 Februari 2023.  

"Kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim menyatakan menolak draft Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan untuk dibahas pada tahap selanjutnya," tutup Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat I tersebut dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tempo, Jumat, 10 Februari 2023.

Soal layanan kesehatan yang berkualitas dan kekosongan hukum

Ledia membeberkan tujuh alasan kenapa pihaknya menolak RUU Kesehatan tersebut. Pertama, menurut dia, negara wajib memenuhi layanan kesehatan yang berkualitas sebagai salah satu hak dasar masyarakat.

"Oleh karena itu, perbaikan layanan kesehatan yang berkualitas harus menjadi prioritas dalam penyusunan draft RUU Kesehatan ini sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," ucap Anggota Komisi X ini.

Kedua, menurut dia, dalam penyusunan RUU Kesehatan dengan metode omnibus law, tidak boleh menyebabkan kekosongan hukum, kontradiksi pengaturan. Fraksi PKS, menurut dia, menemukan adanya pengaturan dalam beberapa UU yang dihapus dalam draft RUU Kesehatan ini. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kekosongan hukum. 

"Dihapuskannya aturan mengenai SIPB bidan, juga dihapuskannya mengenai praktik kebidanan yang mengatur tempat praktik dan jumlahnya sesuai dengan tingkat pendidikan bidan," kata dia.

Selanjutnya, soal partisipasi dan BPJS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


GP Ansor Depok Kritik PKS yang Ingin Ibu Kota Tetap di Jakarta

5 jam lalu

Foto udara proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
GP Ansor Depok Kritik PKS yang Ingin Ibu Kota Tetap di Jakarta

PKS menjanjikan akan mempertahankan DKI Jakarta sebagai Ibu Kota Indonesia jika menang Pemilu 2024


Kritik Anies Baswedan Soal IKN, PKS Pertahankan Jakarta Sebagai Ibu Kota Jika Menang Pemilu 2024

14 jam lalu

Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan menyampaikan pidato dihadapan pendukungnya saat menghadiri senam sehat bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Benteng Kuto Besak, Palembang, Sumatera Selatan, Minggu, 10 September 2023. Acara tersebut diikuti ribuan kader PKS dan sebagai bentuk dukungan kepada Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi
Kritik Anies Baswedan Soal IKN, PKS Pertahankan Jakarta Sebagai Ibu Kota Jika Menang Pemilu 2024

Anies Baswedan mengkritik proyek IKN. PKS akan mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara jika menang pemilu 2024. Ini alasannya.


Terkini: Gaji dan Tunjangan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, Janji Prabowo tentang BBM Dikritik

1 hari lalu

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto saat ditemui di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin 13 November 2023. ANTARA/Ilham Kausar
Terkini: Gaji dan Tunjangan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, Janji Prabowo tentang BBM Dikritik

Berita terkini: Gaji dan tunjangan Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, janji Prabowo tentang BBM dikritik.


Ridwan Kamil Targetkan Prabowo Raih 60 Persen Suara di Jabar, PKS: Jawa Barat Basis Kami

1 hari lalu

Pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) saat menghadiri acara jalan sehat bersama pendukungnya di Kota Depok, Sabtu, 28 Oktober 2023. Foto: PKB.id
Ridwan Kamil Targetkan Prabowo Raih 60 Persen Suara di Jabar, PKS: Jawa Barat Basis Kami

PKS bahkan menargetkan di sejumlah kota yang selama ini dimenangkannya akan bisa meraih suara 80 persen untuk Anies-Muhaimin.


Alasan Anies Baswedan dan PKS Tidak Setuju Proyek IKN

1 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan  saat menghadiri kick off pemenangan kampanye Nasional PKS untuk 2024 di Hotel Bumi Wiyata, Jalan Margonda, Kecamatan Beji, Depok, Ahad, 26 November 2023. Foto: TEMPO/Ricky Juliansyah
Alasan Anies Baswedan dan PKS Tidak Setuju Proyek IKN

Anies Baswedan dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak setuju dengan proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN yang dibangun Presiden Jokowi. Ini alasannya


PKS Menang Pemilu 2024, DKI Jakarta Tetap sebagai Ibu Kota Negara

2 hari lalu

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu (tengah) didampingi Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi (kanan) dan Bendahara Umum PKS Mahfudz Abdurahman (kiri) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait hasil Rapat Majelis Syuro PKS di kantor DPP PKS, Pasar Minggu, Jakarta, Jumat 15 September 2023. Rapat tersebut menghasilkan kepastian dukungan PKS terhadap pencalonan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Anies Baswedan dalam Pemilu Presiden 2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
PKS Menang Pemilu 2024, DKI Jakarta Tetap sebagai Ibu Kota Negara

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyatakan tetap mempertahankan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara bila PKS menang Pemilu 2024. Bagaimana IKN?


Anies Baswedan Sebut Komitmennya Terhadap Lingkungan Sudah Sejak Kuliah

5 hari lalu

Capres Anies Baswedan dalam konfensi pers rembuk ide transisi energi berkeadilan di Hote Le Meridien, Jakarta Pusat, Kamis, 23 November 2023. Tika Ayu/Tempo
Anies Baswedan Sebut Komitmennya Terhadap Lingkungan Sudah Sejak Kuliah

Anies Baswedan menyatakan dirinya sudah berkecimpung dengan isu soal lingkungan sejak masih berkuliah.


PKS Pertanyakan Kritik Ganjar Pranowo ke Jokowi Tidak Sedari Dulu

7 hari lalu

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini (tengah) bersama Anggota DPR Fraksi PKS Muzammil Yusuf (kiri) dan Fahmi Alaydroes (kanan) saat menggelar konferensi pers di ruang Fraksi PKS, Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 8 November 2021. Dalam konferensi pers ini PKS memberikan penjelasan mengenai interupsi yang diabaikan oleh ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna. Fraksi PKS juga memberikan penjelasan mengenai pandangan Fraksi PKS terkait Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Pertanyakan Kritik Ganjar Pranowo ke Jokowi Tidak Sedari Dulu

Politikus PKS enggan mendetailkan maksud kekecewaan Ganjar, apakah itu terkait tidak mendapatkan dukungan Jokowi atau karena kondisi penegakan hukum.


Paripurna DPR Sahkan RUU Pilkada Jadi Insitiatif, PKS Menolak

7 hari lalu

DPR RI melakukan rapat Paripurna ke 9 masa sidang II Tahun 2023-2024 di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2022. Tika Ayu/Tempo
Paripurna DPR Sahkan RUU Pilkada Jadi Insitiatif, PKS Menolak

Sidang Paripurna DPR RI menyepakati RUU Pilkada menjadi inisiatif dewan. Fraksi PKS menyatakan menolak RUU inisiatif tersebut.


Pakar Hukum Soal Opsi Pemakzulan Jokowi, Begini Regulasi dan Syarat Impeachment

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengenakan pakaian adat Tanimbar Maluku menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pakar Hukum Soal Opsi Pemakzulan Jokowi, Begini Regulasi dan Syarat Impeachment

Pakar hukum menyampaikan pendapatnya soal opsi pemakzulan Jokowi. Bagaimana regulasi dan syarat terjadinya impeachment?