TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Hukum DPR Benny Kabur Harman menyinggung soal kewenangan luar biasa yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti laporan mengenai tindak pidana korupsi. Menurut dia, kewenangan ini perlu dipaparkan secara transparan untuk menghindari adanya kesan tajam ke lawan dan tumpul ke kawan.
“Kita ingin tahu kewenangan luar biasa ini. Jangan sampai muncul kesan-kesan seperti yang tadi saya sampaikan, ada subjektivitas, tebang pilih, pilih kasih,” kata Benny dalam rapat kerja bersama pimpinan KPK, Kamis, 9 Februari 2023.
Apalagi, kata dia, saat ini Indonesia sudah memasuki musim politik. Sembari bergurau, ia menyebut jika Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 ditunda, maka isu tersebut tidak akan muncul.
“Kalau Pemilunya ditunda, ya bagus. Nggak muncul inilah. Artinya bagusnya isu ini nggak muncul,” ujar politikus Partai Demokrat itu.
Anggota Komisi Hukum lainnya, Johan Budi kemudian merespons pernyataan Benny.
“Artinya Pak Benny setuju Pemilu ditunda,” kata Johan.
Benny lantas menjelaskan bahwa maksud pernyataannya bukan berarti mengamini usulan penundaan Pemilu. Ia menegaskan bahwa yang disoroti adalah persoalan politik dan kasus-kasus yang tak jauh dari kepentingan politik.
Ia kemudian mencontohkan kasus pengusutan Formula E yang kerap disandingkan dengan bekas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Menurut dia, kasus yang menyeret Anies ini merupakan akibat dari musim politik.
“Maksud saya tadi, kalau Pemilu ditunda, ini persoalan politik tadi. Misal Anies Baswedan, Formula E, kan akibat ini. Jadi tersangka apa tidak ini kan akibat Pemilu dalam waktu dekat. Coba Pemilu 2027, mungkin nggak ada isu ini,” kata Benny.
Selanjutnya Benny setuju Jokowi...
