TEMPO.CO, Gresik -Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan usulan penghapusan jabatan gubernur merupakan ranah DPR untuk membahas dan memutuskan.
"Biar saja wacana itu berkembang, nanti ada pembicaraan di DPR. Jadi, kita ikuti saja," kata Ma'ruf Amin usai meninjau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri Java Integrated dan Industrial Port Estate (JIIPE) di Kecamatan Manyar, Gresik, Jawa Timur, Selasa, 7 Februari 2023.
Ma'ruf Amin juga menekankan usulan tersebut perlu dikaji oleh para ahli sehingga diperoleh pilihan terbaik. "Nanti para ahli akan membicarakan apakah memang lebih baik tidak dipilih atau dipilih oleh DPRD atau ditunjuk oleh presiden sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah," kata dia.
Menurut Ma'ruf berbagai wacana pemilihan gubernur sebenarnya sudah lama muncul tapi timbul dan tenggelam. Mulai dari wacana gubernur cukup ditunjuk presiden, dipilih DPRD, hingga tetap dipilih langsung oleh rakyat seperti yang berlaku saat ini.
"Sekarang muncul lagi bahwa tidak perlu dipilih langsung, (tetapi cukup) ditunjuk oleh Presiden, ada juga wacana muncul agar dipilih oleh DPRD," ujar Wapres Ma'ruf Amin.
Penghapusan Gubernur
Sebelumnya Ketua MPR yang juga politikus Golkar Bambang Soesatyo berpendapat gubernur sebaiknya memang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Sebab, menurutnya, kajian menunjukkan bahwa gubernur adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, mestinya pemerintah pusatlah yang memilih gubernur.
"Hasil kajian kami, saya pribadi dan kawan-kawan, tidak terkait dengan kelembagaan ya, MPR atau DPR, sebaiknya memang gubernur ditunjuk mewakili pemerintah pusat,” kata Ketua MPR itu saat ditemui pada Ahad, 5 Februari 2023.
Serupa dengan Bambang, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar memunculkan wacana penghapusan jabatan gubernur. Ia menilai gubernur hanya punya fungsi pengawasan seperti menteri, sehingga bisa dipilih tanpa melalui mekanisme pemilihan umum.
Pria yang akrab disapa Cak Imin ini menjelaskan, gubernur tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dia mengusulkan pejabat gubernur ditentukan melalui usulan DPR yang kemudian dipilih presiden, atau presiden menyerahkan tiga nama kepada DPRD untuk memilih gubernur.
“Yang bersentuhan langsung dengan rakyat adalah wali kota dan bupati. Karena itu kalau Gubernur masih ada, lebih baik dipilih di level pemerintah pusat dan DPRD,” kata Cak Imin dalam keterangannya, Selasa, 2 Februari 2023.
IMA DINI SHAFIRA
Baca Juga: Usul Muhaimin Soal Penghapusan Jabatan Gubernur, Peneliti: Tak Ada Pijakan Teoritis
