"

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

Reporter

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung saat memimpin kunjungan kerja Komisi II ke Sumut. Foto : Andri/mr.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung saat memimpin kunjungan kerja Komisi II ke Sumut. Foto : Andri/mr.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan tidak ada force major untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024

"Penundaan Pemilu tentu ada condition yang harus terpenuhi, sehingga pada saat akhirnya diambil kesimpulan Pemilu akan diundur," kata Ahmad Doli di ruang rapat komisi II DPR RI, Jakarta, Senin, 6 Februari 2023. 

Ahmad Doli mengatakan Komisi II DPR RI sebagai salah satunya membidangi pemilu, bersama KPU dan Kemendagri tetap konsen menjalankan pemilu sesuai rencana serta tahapan berdasarkan aturan yang sedang berlaku. 

"Sampai sejauh ini, kami belum menemukan kondisi yang membuat penundaan ini loh," katanya. 

Sehingga ia kembali menegaskan penundaan misalnya ada kejadian luar biasa. Seperti sebelumnya, kata Ahmad Doli ada pandemi, sehingga kondisi-kondisi tersebut bisa memungkinkan adanya opsi penundaan pemilu. 

"Kita berjalan aja, kemudian suatu saat ada peristiwa yang kita nggak tahu apa, yang kemudian pada akhirnya kita menyimpulkan harus ditunda ya, kita nggak toh," ucapnya

Namun hingga saat ini, kata Ahmad Doli, Komisi II DPR RI komitmen melaksanakan perencanaan pemilu yang sudah diputuskan pada 14 Februari 2024.

"Kita berdoa saja tidak ada apa-apa sampai tanggal itu sehingga tidak perlu penundaan," ucapnya.

Sedang fokus menjalankan tahapan pemilu

Ahmad Doli mengungkapkan kalau pihaknya sedang melaksanakan tugas sesuai yang dibidangi oleh Komisi II DPR RI. "Standing position, kami di komisi II DPR sedang menjalankan pengawasan semua tahapan-tahapan yang sedang dilakukan oleh KPU," katanya.

Tahapan pemilu

Berdasarkan peraturan KPU (PKPU), saat ini jadwal terkait pemilu sudah pada tahap penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan, dimana waktunya mulai 14 Oktober 2022 - 9 Februari 2023. 

Selanjutnya, pada 6 Desember 2022 - 25 November 2023 merupakan Pencalonan DPD.  Berlanjut pada 24 April 2023 - 25 November 2023 merupakan Pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. 

Pada 19 Oktober 2023 - 25 November 2023 Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Masa kampanye dilaksanakan pada 28 November 2023 - 10 Februari 2024. Kemudian, masa tenang pada 11 Februari 2024 - 13 Februari 2024.

Pemungutan dan penghitungan suara pada  14 Februari 2024 - 15 Februari 2024. Selanjutnya, rekapitulasi hasil perhitungan suara pada 15 Februari 2024 - 20 Maret 2024. 

Pada 1 Oktober 2024, pengucapan sumpah atau janji DPR dan DPD. Kemudian menyusul pada 20 Oktober 2024
pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden

Baca: PDIP Sebut Tidak Ada Urgensi untuk Tunda Pemilu 2024








Gerilya Aktivis NU di Balik Pertemuan Anies Baswedan dan Said Aqil Siradj

1 jam lalu

Anies Baswedan seusai memaparkan pidato kebangsaan dalam acara Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan Lintas Tokoh Kahmi untuk Indonesia Maju di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 16 Maret 2023. Foto Ima Dini Shafira
Gerilya Aktivis NU di Balik Pertemuan Anies Baswedan dan Said Aqil Siradj

Sejumlah kader dan aktivis Nahdlatul Ulama atau NU bergerilya untuk memperkenalkan calon presiden Anies Baswedan kepada warga Nahdliyin.


Mic Wakil Demokrat Mati saat Pengesahan Perpu Cipta Kerja, Herzaky: Demokrasi Tidak Sedang Baik-baik Saja

3 jam lalu

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat (Bakomstra) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Foto: Partai Demokrat
Mic Wakil Demokrat Mati saat Pengesahan Perpu Cipta Kerja, Herzaky: Demokrasi Tidak Sedang Baik-baik Saja

Herzaky kecewa setelah Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat mengalami mati mic ketika menyampaikan interupsi di rapat pengesahan Perpu Cipta Kerja.


Profil Melki Sedek Huang, Ketua BEM UI yang Kritik DPR

4 jam lalu

Massa aksi menampilkan poster dalam aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa, 21 Juni 2022. Dalam aksi tersebut, Ketua BEM UI mengucapkan lagi julukan Jokowi The King of Lip Service merujuk pada poster yang dahulu pernah dikeluarkan oleh BEM UI pada tahun 2021. TEMPO/Muhammad Syauqi Amrullah
Profil Melki Sedek Huang, Ketua BEM UI yang Kritik DPR

Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menyebut DPR tak pantas sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Berikut profilnya.


Sebut Ada Buron Bernama Modi, Pemimpin Oposisi India Rahul Gandhi Dipenjara 2 Tahun

4 jam lalu

Rahul Gandhi, presiden partai oposisi utama India, menunjukkan jari bertanda tinta setelah memberikan suaranya dalam Pemilu di tempat pemungutan suara di New Delhi, India, 12 Mei 2019. REUTERS/Adnan Abidi
Sebut Ada Buron Bernama Modi, Pemimpin Oposisi India Rahul Gandhi Dipenjara 2 Tahun

Pengadilan India menghukum pemimpin oposisi Rahul Gandhi penjara 2 tahun gara-gara menyebut ada buronan bermarga Modi.


Perpu Cipta Kerja Disahkan, Amnesty Sebut DPR Tak Hargai Putusan MK dan Abaikan Aspirasi Rakyat

4 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
Perpu Cipta Kerja Disahkan, Amnesty Sebut DPR Tak Hargai Putusan MK dan Abaikan Aspirasi Rakyat

Amnesty menilai keputusan DPR mengesahkan Perpu Cipta Kerja menjadi UU telah mengabaikan aspirasi rakyat dan tak menghormati putusan MK


PKS Siap Bantu Pihak yang Ingin Gugat Perpu Cipta Kerja ke MK

6 jam lalu

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera hadir di hari ke-3 resepsi pernikahan putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Candi Bentar Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara, Ahad, 31 Juli 2022. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
PKS Siap Bantu Pihak yang Ingin Gugat Perpu Cipta Kerja ke MK

Mardani menyatakan PKS siap membantu pihak yang ingin kembali menggugat Perpu Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi UU ke MK


Ini Penyebab Koalisi Sipil Masih Ragu-ragu Ajukan Gugatan UU Cipta Kerja ke MK

6 jam lalu

Ini Penyebab Koalisi Sipil Masih Ragu-ragu Ajukan Gugatan UU Cipta Kerja ke MK

Koalisi masyarakat sipil menyatakan masih pikir-pikir untuk mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau dikenal UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.


Perpu Cipta Kerja Disahkan Menjelang Ramadan, KSBSI: Dikira Buruh Tiarap

7 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan naskah pandangan pemerintah atas pengesahan Perppu Cipta Kerja kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-19 masa persidangan IV tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Maret 2023. Paripurna DPR RI mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menjadi undang-undang (UU). TEMPO/M Taufan Rengganis
Perpu Cipta Kerja Disahkan Menjelang Ramadan, KSBSI: Dikira Buruh Tiarap

KSBSI mengatakan pengesahan Perpu Cipta Kerja menjelang Ramadan karena dinilai buruh akan tiarap karena sedang berpuasa.


Dukung Larangan Impor Pakaian Bekas, Anggota DPR Minta Pemerintah Lebih Tegas Tegakkan Hukum

8 jam lalu

Ratusan bal pakaian, sepatu dan tas bekas yang diduga asal impor di Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki di Pekanbaru, Riau, 17 Maret 2023. Foto : Biro Humas Kemendag
Dukung Larangan Impor Pakaian Bekas, Anggota DPR Minta Pemerintah Lebih Tegas Tegakkan Hukum

Kemendag, Bea Cukai, termasuk angkatan laut, mesti berkoordinasi untuk memberantas praktik jual beli pakaian bekas impor ilegal.


KontraS Sebut Pengesahan Perpu Cipta Kerja Sebagai Bentuk Absolutisme Pemerintah

10 jam lalu

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti meberi keterangan terkait pemeriksaan oleh Reskrimsus Polda Metro Jaya terkait dugaan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Polda Metro Jaya, Jakarta. Selasa, 1 November 2022. Haris mendapat 4 pertanyaan pokok pada tim penyidik, sementara Fatia akan menjalani pemeriksaan pukul 01.00 WIB, sebelumnya keduanya telah di tetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya pada 21 Maret lalu. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Sebut Pengesahan Perpu Cipta Kerja Sebagai Bentuk Absolutisme Pemerintah

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menyebut Perpu Cipta Kerja merupakan akal-akalan pemerintah untuk membangkang dari putusan Mahkamah Konstitusi.